Novi Anggriani Munadi.
Foto: Bendahara TMP Kota Depok, Novi Anggriani Munadi

 Oleh: Novi Anggriani Munadi*)

Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Depok mencatat angka kekerasan dan pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak terus meningkat. Pada tahun 2015 jumlahnya mencapai 265 kasus, tahun 2016 ada sekitar 280 kasus, dan tahun 2017 hingga bulan Agustus terdapat 167 kasus. Jumlah ini belum termasuk sejumlah kasus yang tidak dilaporkan, tentu angkanya akan jauh lebih tinggi.

Meningkatnya kasus tersebut kian menggema saat beberapa waktu lalu Kota Depok menjadi trending topic karena adanya peristiwa pelecehan seksual terhadap seorang anak oleh ayah kandungnya sendiri. Belum lagi sejumlah kasus pencurian oleh geng motor yang dilakoni sekelompok anak yang masih di bawah umur. Anak-anak kini semakin rentan terperosok dalam lingkaran kejahatan, baik sebagai korban maupun sebagai pelaku.

Tentunya hal ini cukup mencoreng kinerja Pemkot Depok yang tengah mengimplementasikan Perda Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak. Sejumlah program yang telah dilaksanakan seperti program ramah anak, penyediaan sarana dan prasarana seperti ruang terbuka hijau, pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), dan lain sebagainya, seolah tidak memiliki dampak signifikan dalam pemenuhan hak anak, bahkan hak yang paling dasar, yakni rasa aman hidup di kota.

Minim Partisipasi

Setiap anak adalah bagian dari warga kota. Hal ini semestinya dipahami oleh semua pihak di dalam rezim demokrasi, terutama pemerintah. Almond dan Verba (1988) mengungkapkan rezim yang demokratis tentu melibatkan warganya dalam kegiatan politik (pemerintahan). Dengan demikian, pembangunan kota semestinya melibatkan partisipasi warga kota, termasuk anak.

Jika suatu kota ingin menyelenggarakan pembangunan kota yang layak anak maka partisipasi anak harus digiatkan, karena anak-anak lah yang memahami apa yang mereka butuhkan, dan tugas pemerintah adalah memfasilitasinya. Maka, pendekatan pemerintah untuk mewujudkan pembangunan kota seharusnya bersifat bottom-up.

Jika kita perhatikan secara seksama, sejauh ini peran Pemkot Depok masih sangat dominan dan bersifat top-down, baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga monitoring dan evaluasi. Wadah partisipasi anak memang disediakan melalui Forum Anak. Hanya saja perannya belum optimal dalam menghimpun partisipasi anak di Kota Depok. Pembentukan dan penyusunannya sendiri menggunakan Peraturan Walikota. Tak ayal kontrol pemerintah cukup dominan di dalamnya. Di samping itu juga, Forum Anak terkesan masih dipandang sebelah mata. Sehingga kurang didengar dan kurang berpengaruh terhadap pengambilan keputusan penyelenggaraan Kota Layak Anak.

Eksekusi kebijakan pada akhirnya tidak mampu menjangkau kebutuhan anak. Yang terjadi justru distorsi dalam implementasinya. Misalnya dalam program ramah anak di lingkungan RW, sekolah, dan keluarga sama sekali tidak mengedepankan pemenuhan hak anak. Program tersebut justru lebih memuat larangan-larangan bagi anak. Padahal, sasaran mengenai program ramah anak ini semestinya ditujukan kepada orang dewasa agar memahami dan turut menjamin terpenuhinya hak anak.

Menurut UNICEF Innocenti Research Centre, kota yang ramah anak adalah kota yang menjamin hak setiap anak sebagai warga kota termasuk di antaranya adalah keputusannya mempengaruhi kotanya dan mengekspresikan pendapat mereka tentang kota yang mereka inginkan. Hal ini yang tampaknya belum mewujud di Kota Depok.

Hambatan

Setidaknya ada dua faktor yang menjadi penghambatnya. Pertama, dari aspek sistem dan struktural, peran pemerintah masih dominan sebagai aktor bukan fasilitator. Hal ini terlihat dari pelaksanaan program dan penyediaan sarana dan prasarana penunjang kota layak anak yang tidak efektif. Misalnya ruang terbuka hijau yang sulit diakses, kurang terjangkau dan kurang memadai terutama dalam memenuhi kebutuhan dan kreatifitas anak di era digital. Akhirnya anak-anak lebih memilih memainkan gadget dan atau bermain di warnet, tempat yang kini dikonotasikan sebagai awal mula kejahatan anak seperti penyalahgunaan narkoba, seks bebas, tawuran, pencurian, dan lain sebagainya.

Kedua, dari aspek kultural, penyelenggaraan Kota Layak Anak semestinya menetapkan orang dewasa sebagai sasaran awal. Dalam kota yang ramah anak, peran orang dewasa adalah sebagai mitra sang anak. Namun budaya feodal-patriarkis masih begitu dominan dimana terdapat relasi kuasa antara orang dewasa sebagai kelompok superior dan anak-anak yang tersubordinasi. Dalam budaya demikian, anak-anak sangat rentan terobyektifikasi seperti benda yang dapat diperlakukan sesuka hati.

Kondisi ini sangat sulit dicegah karena lokus kejadiannya justru seringkali terjadi di dalam institusi keluarga. Sehingga program Pemkot Depok melalui pembentukan P2TP2A cenderung kurang efektif dalam memberikan perlindungan bagi anak. Karena budaya kuasa orang dewasa atas anak-anak terlalu kokoh tertanam dalam alam bawah sadar dan membentuk mentalitas sang anak. Oleh karenanya, Pemkot Depok perlu juga mengoptimalkan sosialisasi dan pendampingan pada kelompok orang dewasa baik di lingkungan RW, sekolah, dan keluarga agar memahami hak dan kedudukan anak dalam masyarakat.

Oleh karenanya, pembangunan kota yang layak anak harusnya disusun dengan kebijakan yang berdampak langsung terhadap sang anak. Salah satunya dengan mendorong peningkatan partisipasi anak untuk mempengaruhi pembuatan keputusan dalam tiap tahapan kebijakan agar implementasinya berpengaruh langsung pada kehidupan mereka. (*)

*)Bendahara Taruna Merah Putih Kota Depok; Koordinator ARAH Depok