FOTO: Supariono Wakil Ketua DPRD Kota Depok
FOTO: Supariono
Wakil Ketua DPRD Kota Depok

 

DEPOK – Penunjukan dua perwira tinggi Polri sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Jawa Barat dan Sumatera Utara, sampai kini masih menuai pro-kontra.

Ketua Bidang Ekonomi, Keuangan, Teknologi, dan Lingkungan Hidup DPW PKS Jawa Barat, Supariono menganggap langkah tersebut terlalu lebay (berlebihan). Terkesan ada kekhawatiran bahwa penunjukan itu menjadi pintu masuk berlakunya kembali dwifungsi TNI/Polri.

“Dengan tanpa Plt dari TNI atau Polri, selama ini sudah tugas mereka menjadi keamanan disana. Kalau buat saya ini lebay atau berlebihan. Seolah-olah menganggap masyarakat Jabar gampang rusuh,” tutur Supariono kepada Radar Depok, kemarin.

Menurutnya, memang tidak ada aturan yang definitif tentang itu. Tapi, ia menilai penunjukan Plt ini sesuatu yang seharusnya tidak perlu dilakukan. Karena pasca reformasi, bebernya, sudah mengembalikan TNI dan Polri ketugasnya masing-masing. Bahkan, dalam Pemilu pun mereka tidak diberikan hak pilih agar benar-benar independen.

“Jika polisi tugasnya menjaga keamanan dan TNI mempertahankan, saya nilai itu bagus. Jika TNI atau Polri menjadi Plt Gubernur, Bupati atau Walikota, ini adalah bentuk menarik kembali polisi dan TNI kembali ke dunia politik. Walaupun itu (Plt) masih jabatan di birokrasi,” paparnya.

Wakil Ketua DPRD Kota Depok ini melanjutkan, jika yang menjadi persoalan di Kemendargi adalah keterbatasan pejabat eselon 1. Seharusnya, bisa dari eselon 2 atau Sekretaris Daerah (Sekda) dari tiap provinsi yang diberikan SK. “Kan cukup dan tidak lama. Misalnya kasus Jabar habis 13 Juni dan pelantikan yang baru diperkirakan Oktober. Itu kan tidak lama,” bebernya.

Ia menjelaskan, Polri dan TNI merupakan bagian dari penyelenggara negara. Tapi mereka bukan di dunia eksekutif. “Ini kan nyebrang. Nanti bisa menjalankan roda eksekutif dengan gaya yudikatif. Tidak benar seperti itu,” pungkasnya. (cky)