AHMAD FACHRY/RADAR DEPOK PERUMAHAN PADAT PENDUDUK: Tampak terlihat perumahan padat penduduk di Kota Depok.
AHMAD FACHRY/RADAR DEPOK
PERUMAHAN PADAT PENDUDUK: Tampak terlihat perumahan padat penduduk di Kota Depok.

DEPOK – Ketua DPC Partai Gerindra Kota Depok, Pradi Supriatna meminta agar Perda Nomor 13 tahun 2013 tentang tentang Bangunan dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) direvisi. Karena, tidak sejalan dengan semangat pengadaan rumah murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

“Sebaiknya UU Perda Nomor 13 tahun 2013 direvisi. Rakyat berhak dapat rumah yang terjangkau harganya,” tutur Pradi kepada Radar Depok, tadi malam.

Menurutnya, Perda tersebut tidak akomodatif dalam penyediaan rumah MBR. Padahal pemerintah pusat sedang giat-giatnya menggulirkan satu juta rumah murah. Sebagai ketua partai, sambung Pradi, dirinya kerap mendapat masukan dari masyarakat, termasuk para pengembang perumahan.

“Mereka keberatan terhadap Perda tersebut, karena adanya aturan yang mengharuskan batas minimal rumah tapak/site plan di Depok seluas 120 meter persegi,” ujarnya.

Padahal, rumah dengan luas 120 meter, harga yang akan ditawarkan akan lebih dari Rp500 juta. Sehingga, bertentangan dengan program rumah murah yang diprogramkan di erak kepemimpinan Presiden Jokowi. “Adanya Perda tersebut malah berlawanan dengan semangat pemerintah pusat dalam hal penyediaan rumah murah, oleh karena itu harus direvis. Saya akan coba dorong mereka,” ucap Pradi.

Sebelumnya, Ketua Kadin Kota Depok, Miftah Sunadar mengatakan, Perda tersebut dinilai membebani pengembang properti, untuk merealisasikan program sejuta rumah yang digagas Pemerintah Pusat. Selain juga, Perda ini memang sudah tidak relevan lagi untuk diterapkan.

“Salah satu isi dalam Perda itu menyebutkan bahwa pengembang properti hanya bisa membangun rumah di kawasan kavling 120 meter. Tentu ini berbenturan dengan semangat pemerinstah untuk membangun rumah murah,” kata Miftah, kemarin

Menurutnya, rumah murah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), rata-rata berukuran 86 meter persegi per kavling, dengan harga jual sekitar Rp125 juta sampai Rp130 juta.

Sementara di Kota Depok, untuk bisa membangun rumah minimal harus menyiapkan dana Rp500 juta karena merujuk pada aturan batas lahan 120 meter persegi tersebut.

Dia memaparkan, selama Perda itu disosialisasikan, kalangan pengembang di Depok tidak tertarik membangun rumah MBR, lantaran terkendala batasan areal dan harga tanah yang melambung tinggi. Pengembang, lanjut Miftah, lebih memilih untuk membangun rumah di kawasan Kabupaten Bogor.

“Sejak Perda itu disosialisaikan, kami sudah menolak keras aturan 120 meter persegi untuk setiap kavling itu. Bogor saja, yang batas untuk membangun rumah sekitar 86 meter persegi sulit membangun. Apalagi Depok, yang harus 120 meter,” tuturnya.

Untuk itu, Kadin Kota Depok dalam waktu dekat akan mengadakan pertemuan dengan mengundang para pengembang properti yang ada di Kota Depok guna membahas pencabutan Perda No. 13/2013 tentang Bangunan dan Izin Mendirikan Bangunan beserta produk turunannya.

“Saya sebagai Ketua Kadin akan melakukan diskusi bersama Tim Bidang Hukum Internal Kadin untuk mempersiapkan langkah mencabut perda no.13/2013. banyak para pengembang dan pengusaha properti yang mendukung pencabutan perda Nomor 13/2013. Dan itu disampikan langsung ke Kadin Depok,” ujar Miftah.

Dia berujar, kerugian pengembang properti lantaran adanya perda tersebut, yakni berakibat pada anjloknya penjualan sebesar 20 sampai 30 persen. “Harusnya Pemkot Depok fokus bagaimana membangun infrastruktur untuk kepentingan publik dengan kualitas yang memadai,” tandasnya. (cky)