AHMAD FACHRY/RADAR DEPOK UJI KIR KENDARAAN : Petugas uji KIR sedang memeriksa kondisi fisik bawah kendaraan bermobil di Kantor Dinas Prhubungan Kota Depok, Jatimulya, Cilodong, kemarin.
AHMAD FACHRY/RADAR DEPOK
UJI KIR KENDARAAN : Petugas uji KIR sedang memeriksa kondisi fisik bawah kendaraan bermobil di Kantor Dinas Perhubungan Kota Depok, Jatimulya, Cilodong, kemarin.

DEPOK – Sejak 2017 hingga Februari 2018, baru ada 15 kendaraan bermotor kategori transportasi online yang telah melakukan uji kendaraan bermotor berkala alias uji KIR. Jumlah tersebut sesuai dengan data yang ada di UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Depok.

Padahal, berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 108 Tahun 2017 tentang kendaraan transportasi online roda empat wajib melakukan uji KIR.

“Sudah dilakukan sejak tahun lalu, masih di bawah 20 unit kendaraan moda transportasi online,” ungkap Kabid Angkutan Dishub, Anton Tofani M, kepada Radar Depok, kemarin (7/2).

Anton menuturkan, uji KIR ini berdasarkan perintah dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menegaskan kewajiban uji KIR bagi taksi penumpang komersial, baik reguler maupun berbasis daring (online). Pasalnya, uji KIR berkaitan dengan keselamatan penumpang.

“Uji KIR adalah kewajiban dari kendaraan komersial yang akan melakukan kegiatan pelayanan angkutan transportasi. Uji KIR juga bagian yang harus dipenuhi karena ini berkaitan dengan keselamatan,” ujar Anton.

Jadi seluruh angkutan sewa khusus untuk memenuhi sejumlah aspek yang ada dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 108 Tahun 2017 termasuk melakukan uji KIR kendaraan.

“Mekanisme syarat uji KIR ini harus mendapatkan rekomendasi dari pihak Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), jika sudah oke baru dilakukan uji KIR oleh Dishub di tingkat kota maupun kabupaten,” tuturnya.

Lanjut dia, Dishub Depok sebagai pelaksana. Setelah itu baru hasilnya diserahkan ke BPTJ. Terkait jumlah kendaraan transportasi online baru sedikit kata dia, pihak perusahaan dan koperasi para angkutan online ini sudah paham, apa yang dilakukan. Bahkan, soal sosialisasi sudah masif dilakukan pusat dan pemerintah provinsi di berbagai daerah.

“Pihak pusat sudah memberikan informasi dengan memangil para perusahaan dan koperasi angkutan umum moda transportasi online atau biasa,” kata dia.

Terpisah, Kepala SUB Bagian Tata Usaha UPT PKB Dishub Depok, Audi Wirasaputra menegaskan siap melaksanakan uji KIR kepada moda transportasi online. Tapi harus mendapatkan rekomendasi dari pihak BPTJ dan Bagian Angkutan Dishub Depok.

“Kami hanya teknis, kalau kendaraan yang diuji layak, kami bilang layak. Kalau tidak ya tidak,” ujar Audi.

Proses pengujian taksi online kata Audi, sama dengan kendaraan angkutan lain, baik orang maupun barang. “Tapi taksi online saat ini belum ada lagi yang melakukan KIR,” kata dia.

Menurutnya, berbagai alasan muncul sehingga mobil yang menjadi taksi berbasis aplikasi atau online tak lulus uji KIR. Mobil yang diproduksi tak lebih dari 5 tahun lalu tak serta merta lulus uji KIR. Sebab beberapa syarat kurang lengkap dan tak memadai.

“Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2016, pengujian KIR dapat dilakukan kembali selama 14 hari kerja. Sehingga pemohon dapat melengkapi kekurangan syarat,” kata dia. (irw)