Beranda Satelit Depok Diberikan Kepengurus Lingkungan, Target Mencapai Rp5,8 Miliar

Diberikan Kepengurus Lingkungan, Target Mencapai Rp5,8 Miliar

0
Diberikan Kepengurus Lingkungan, Target Mencapai Rp5,8 Miliar
DICKY/RADARDEPOK SEBAR: Lurah Serua, Dede Hidayat (kiri), saat memberikan SPTT PBB kepada Ketua RT5/02, Sugino, di ruangan kantor Kelurahan Serua, Kecamatan Bojongsari, kemarin.
DICKY/RADARDEPOK
SEBAR: Lurah Serua, Dede Hidayat (kiri), saat memberikan SPPT PBB kepada Ketua RT5/02, Sugino, di ruangan kantor Kelurahan Serua, Kecamatan Bojongsari, kemarin.

Mempertahankan sebuah prestasi, tidak semudah dalam mencapainya. Tahun lalu, Kelurahan Serua, Kecamatan Bojongsari, menduduki posisi pertama pengumpulan PBB terbanyak se-Kota Depok. Tahun ini, Kelurahan Serua akan menggenjot kembali raihan PBB dengan melibatkan pengurus lingkungan untuk mencapai target PBB sebesar Rp5,8 miliar.

Laporan : Dicky Agung Prihanto

Usai jam istirahat pelayanan, Aparatur Sipil Negara (ASN) Kelurahan Serua, Kecamatan Bojongsari, kembali menjalani aktivitasnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Terlihat sejumlah pengurus lingkungan baik RT dan RW, sesekali berkomunikasi dengan ASN kelurahan terkait Surat pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB 2018.

Usai memberikan SPPT Pajak kepada pengurus lingkungan, Lurah Serua, Dede Hidayat mengatakan, tahun ini Kelurahan Serua diberikan target PBB sebesar Rp5,8 miliar dari 8.749 SPPT. Untuk itu, mencapai realisasi target PBB, pihaknya akan melibatkan pengurus lingkungan.

“Hampir semuanya sudah kami berikan kepada pengurus lingkungan,” ujar Dede.

Dede mengungkapkan, pengurus lingkungan sangat berperan dalam membantu pengumpulan PBB. Bahkan prestasi Kelurahan Serua menjadi pengumpulan PBB terbaik 2017, tidak terlepas dari peran pengurus lingkungan mengajak masyarakat mebayar kewajibannya.

Dari data 28 Februari 2018, sambung Dede perolehan PBB Kelurahan Serua masih cukup jauh, yakni baru terkumpul sebanyak Rp 477.081.035, dari 633 SPTT atau 12,45 persen. Untuk itu, dia mengajak masyarakat untuk melunasi PBB sebelum tanggal 31 Agustus 2018.

“Apabila melewati batas waktu, akan dikenakan denda sebesar dua persen perbulan,” tutup Dede. (*)