Dilarang Pakai Tokoh Bangsa, Totok: Mau Class Action ke MA

In Politika
RICKY/RADAR DEPOK
ORASI: Ketua Dewan Pembina Gerakan Marhaen Pecinta Tanah Air, Totok Sardjono saat melakukan orasi dalam acara yang digelar di Kota Depok.

DEPOK – Gerakan Marhein Pecinta Tanah Air akan mengajukan gugatan perwakilan kelompok atau Class Action ke Mahkamah Agung (MA) terhadap aturan KPU RI yang melarang pencantuman tokoh-tokoh bangsa dalam alat peraga kampanye (APK).

“Kami akan mengajukan class action ke MA,” kata Ketua Dewan Pembina Gerakan Marhaen Pecinta Tanah Air, Totok Sardjono kepada Radar Depok, Selasa (6/3).

Pria yang akrab disapa Towels ini melanjutkan, karena aturan tersebut merupakan produk hukum, pihaknya akan berkoordinasi dengan kuasa hukum lebih dulu dan sesegera mungkin mengajukan gugatan ke MA. “Karena ini aturan, jadi kami ke MA, lihat nanti action-nya dalam waktu dekat,” tutur Towels.

Pria yang juga menjabat sebagai Sekretaris DPC Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Kota Depok ini menilai KPU sudah berlebihan dalam membuat aturan.

Menurutnya, pencantuman sosok tokoh bangsa tak melulu soal kepentingan politik, tetapi mengingatkan kepada masyarakat khususnya kader bahwa ada ikatan historis yang kuat antara si tokoh dengan partai.

“Contohnya PDI Perjuangan dan Bung Karno. Keduanya sama-sama melekat, tidak bisa dipisahkan, kelahiran PDI Perjuangan tidak lepas dari Bung Karno, relasinya sangat kuat,” ujar Towels.

Towels menjelaskan, memasang foto para tokoh bangsa seperti Bung Karno di APK, sejatinya membawa pesan moril. Baik bagi si calon kepala daerah atau legislator maupun masyarakat.

“Maknanya apa, ketika kita ingin mengabdikan diri kepada masyarakat. Tirulah keteladanan mereka. Bagaimana para founding father kita berjuang dengan harta dan nyawa untuk bangsa. Itu maknanya,” jelas Towels.

“Jadi kalau ada yang menuduh untuk menjaring suara, itu pikiran picik dan sempit akal. Sekalian aja pasang foto Syahrini kalau gitu,” kelakar dia.

Towels berharap KPU berpikir jernih sebelum membuat aturan. Alih-alih membuat kondusif, pelarangan tokoh di APK justru berpotensi blunder. “Yang semestinya dilarang itu, masang tokoh-tokoh yang menentang NKRI. Kalau orang mau pasang Jenderal Sudirman, KH Hasyim Asy’ari, BJ Habibie, ngapain dilarang. Mereka semua kan tokoh bangsa, gitu aja kok repot,” pungkas Towels. (cky)

You may also read!

walikota depok bermasker putih

Mohammad Idris Ajukan Cuti Mulai 26 September

Mohammad Idris   RADARDEPOK.COM, DEPOK – Mohammad Idris yang kini menjadi Walikota Depok, akan bertarung pada Pemilihan

Read More...
PN pedagang pasar kemirimuka

Banyak Bansos di Depok, Bikin Harga Sembako di Pasar Turun

MELAYANI PEMBELI : Pedagang ikan melayani pembeli saat berada di Pasar Kemirimuka, Kecamatan Beji. FOTO

Read More...
XL untuk pembelajaran

Belajar Online Tambah Seru? #KenapaNggak

  RADARDEPOK.COM - Masa pandemi membuat kita beradaptasi dengan banyak hal baru. Selain kita harus selalu menggunakan masker, mencuci tangan

Read More...

Mobile Sliding Menu