Ini Aksi Ketua DLC Bantu Nenek Renta

In Politika
RICKY/RADAR DEPOK
BANTUAN HUKUM: Ketua DLC, H Mukhlis Effendi (tiga dari kiri) bersama staf, berfoto dengan kliennya di depan Kantor Pengadilan Agama Cibinong, kemarin.

Setelah dideklarasikan, Ketua Depok Laywers Club (DLC), Mukhlis Effendi terus bergeliat untuk membantu klien yang terzalimi. Seperti Rabu (7/3), kantor hukumnya: Kantor Hukum H. Mukhlis Effendi, SH & Rekan, dikunjungi Maanih binti Boncin (80) yang sedang tersandung kasus sengketa tanah dengan keponakannya.

LAPORAN: Ricky Juliansyah 

Berbicara soal tanah dengan segala hak alas dan bukti-bukti kepemilikannya tentu tidak akan ada habisnya ketika ada pihak lain yang mengklaim kepemilikan di lokasi yang sama. Ketika proses musyawarah keluarga tidak menemui titik terang, langkah hukum pun dilakukan untuk mempertahankan hak kepemilikan atas tanah tersebut.

Seperti yang dialami Maanih Binti Boncin. Di usia senjanya, nenek yang sudah menginjak 80 tahun ini harus berjuang mempertahankan hak kepemilikan tanah dari keponakannya. Karenanya, Maanih meminta bantuan kepada DLCl yang diketuai H. Mukhlis Effendi dan mendatangi kantor Hukum H. Mukhlis Effendi S. H dan Rekan yang beralamat di Kelurahan Tirtajaya, Sukmajaya.

Mukhlis yang kala itu sedang di kantor langsung menemui nenek tersebut. Di kesempatan itu, Ketua DLC bersedia menguraikan kasus yang mendera Maanih. “Jadi sengketa tanah waris oleh Maanih melawan keponakannya yang kami beri inisial E dan S,” kata Mukhlis.

Timbulnya sengketa ini dimulai sejak pemilik tanah/pewaris bernama Ismian bin Boncin telah meninggal dunia tahun 2002 yang meninggalkan objek tanah waris seluas kurang lebih 1.000 meter di sekitar Jalan Raya Bogor.

Kemudian, E dan S mengaku sebagai ahli wsris yang sah dari pewaris, padahal yang bersangkutan adalah keponakan dari istri pewaris (yang meninggal tahun 2014) dan klien DLC sendiri merupakan adik kandung yang sah pewaris dari garis keturunan bapak yang bernama Boncin. Sehingga, sudah tentu dan memang seharusnya Maanih berhak atas warisan tersebut.

Sementara, E dan S menguasai tanah tersebut adalah akta hibah dari pemberian hibah istri pewaris atas keseluruh tanah warisan tersebut kepada mereka.

“Padahal,perbuatan itu melanggar hukum negara kita, yaitu KUHP Perdata maupun KHI (Kompilasi Hukum Islam) dan lebih lagi sungguh aneh dan ajaib, disebutkan pada akta hibah itu E dan S memakai penggunaan nama belakang mereka dengan penambahan ‘binti Ismian’ yang seolah-olah adalah ahli waris yang sah dari pewaris (Ismian), padahal mereka bukanlah garis keturunan dari Boncin dan tidak berhak memakai ‘binti Ismian’ pada akta bersebut,” terang Mukhlis.

Atas hal tersebut, kata Mukhlis, Maanih telah berupaya menyelesaikan secara baik-baik dan kekeluargaan, akan tetapi mereka tidak mengindahkan ajakan itu dan dengan menolak pembagian waris itu. Sehingga, Maanih meminta bantuan kepada kantor Hukum H. Mukhlis Effendi S. H dan Rekan.

“Tentu saja kami merasa terpanggil untuk melawan kezholiman ini yang tiada bekas kasih melihat nenek berusia lanjut ini untuk mendapatkan hak sebagaimana mestinya. Kami berharap rekan-rekan media dapat memastikan kasus ini berjalandi atas koridor humun yang benar dan bersama mengawal kasus ini sampai tuntas,” ucap Mukhlis. (*)

 

You may also read!

walikota depok pakai masker CFD

Pisah Ranjang dengan Istri, Selamatkan Walikota Depok dari Covid-19

Walikota Depok, Mohammad Idris.   RADARDEPOK.COM, DEPOK - Berkaitan dengan Elly Farida yang terpapar virus Korona (Covid-19),

Read More...
alfamidi SMK Putra Bangsa

SMK Putra Bangsa Gulirkan Alfamidi Class

LULUSAN TERBAIK : Siswa-siswa SMK Putra Bangsa yang menjadi calon peserta Program Alfamidi Class berfoto

Read More...
kantor bawaslu depok ditutup

Ada yang Terkena Covid-19, Sekretariat Bawaslu Depok Tutup

TUTUP : Penampakan Kantor Sekretariat Bawaslu Kota Depok di Jalan Nusantara Raya, Nomor 1 RT03/13

Read More...

Mobile Sliding Menu