Hendrik Tangke Allo (Foto: Ahmad Fachri)

RADAR DEPOK.COM – Meningkatkan pembangunan di Kota Depok tidak hanya melalui pembangunan fisik dari sektor infrastruktur. Namun, peningkatan ekonomi dan kesejahteraan warga Depok pun menjadi skala prioritas yang perlu dikedepankan.

Karenannya, Ketua DPRD Kota Depok, Hendrik Tangke Allo memfokuskan pada perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) dan peningkatan kesejahteraan guru honorer, baik sekolah negeri maupun swasta yang ada di Kota Depok.

Kata Hendrik ini, saat ini di DPRD Kota Depok sedang dalam tahap pembahasan program kegiatan untuk tahun 2019, Renja dengan OPD sudah dilaksanakan, kemudian usulan pokok pikiran anggota dewan sudah di Paripurnakan, dimana usulan tersebut sudah diserahkan ke pemerintah dalam hal ini Walikota Depok.

“Terkait program saya sebagai anggota DPRD, saya punya daerah pemilihan (Dapil), yakni Kecamatan Pancoranmas. Tentunya usulan dan aspirasi masyarakat akan tetap saya perjuangkan,” kata Hendrik.

Ia bersyukur karena program kegiatan di Dapilnya sudah banyak yang berjalan, tahun ini dan tahun-tahun sebelumnya pun demikian. Bahkan, di tahun ini memang secara khusus fokus kepada pembenahan RTLH. Karena ketika ia turun ke masyarakat, masih banyak warga Depok, khususnya di Dapil-nya yang kehidupan ekonominya masih dibawah standar.

“Saya mengetahui itu lantaran melihat kehidupan dan rumah mereka yang menurut saya memang tidak layak. Sehingga di tahun ini dan kemarin untuk memfokuskan memberikan program prioritas untuk perbaikan RTLH,” papar Hendrik.

RTLH tahun ini cukup banyak, berdasarkan data yang ia ambil saat turun langsung ke masyarakat dan berdiskusi dengan mereka.

“Ketika saya turun langsung dan berdiskusi saya melihat di rumah mereka sudah tidak layak huni. Sehingga pada saat itu saya minta data dan ternyata data mereka merupakan warga Depok. Saya bersyukur bisa dimasukan kedalam Pokir saya dan di ACC. Ini banyak, ada di Cipayung, Cinere dan lainnya, tidak hanya di Dapil saya, tapi seluruh Depok,” tegas Hendrik.

Ia menguraikan, syarat untuk mengajukan RTLH yakni, memang kondisi rumahnya tidak layak, ketika dirinya mengusulkan ke dinas, dari dinas akan berkoordinasi dengan kecamatan, dan kecamatan akan melakukan verifikasi ke bawah, benar tidak apa yang diusulkan DPRD layak untuk ditindaklanjuti.

“Ini sudah melalui tahap pengecekan. Pihak kecamatan pun sudah melakukan pengecekan, bahwa benar ini warga Depok yang memang rumahnya tidak layak lagi dan bisa diberikan bantuan program perbaikan RTLH,”  kata Hendrik.

Untuk satu unit RTLH yang diperbaik, nilai anggarannya mencapai Rp20 juta. Sedangkan, sambung Hendrik, program ini memang tidak dibatasi, selama masih ada RTLH yang butuh bantuan melalui intervensi APBD, bisa saja dilakukan.

“Kemudian, kita juga harus melihat postur anggaran di APBD ini seperti apa, karena program pembangunan tidak hanya RTLH. Tetapi, banyak juga program pembangunan yang harus berjalan. Tinggal bagaimana kita mengatur skala prioritas yang mana perlu dibantu,” ucap Hendrik.

Diluar itu, sebagai Ketua DPRD Kota Depok tentunya tidak hanya memikirkan Dapil-nya semata. Ia pun harus memperhatikan masyarakat Depok secara keseluruhan. Kata dia,  program yang kedua adalah terkait sumber day manusia (SDM), bagaimana sektor pendidik dan kesehatan menjadi salah satu prioritas untuk dibenahi menjadi semakin baik lagi.

Berbicara terkiat Pendidikan, dimana Kota Depok selama ini dikenal dengan Kota Pendidikan, untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Depok yang pertama harus dibenahi. Di luar infrastruktur sekolah yang harus dibenahi adalah memastikan tenaga-tenaga pengajar memiliki kualitas yang baik.

Ia menjelaskan, tenaga-tenaga pengajar di Kota Depok memang sudah ada yang menjadi ASN. Namun,  masih banyak juga yang menjadi honorer, baik di sekolah negeri maupun swasta. Terkait guru honorer, sambung Hendrik,  penghasilan mereka masih dibawah standar. Sehingga, sudah saatnya diberikan tunjangan untuk lebih mensejahterakan mereka. Muaranya ketika ini dilakukan, mereka akan lebih meningkatkan kualitas mengajar dengan baik.

“Coba bayangkan, guru honorer ini baik di negeri, terlebih di swasta, ketika kesejahteraan keluarga mereka tidak dijamin dengan baik, mereka tidak akan fokus menjalankan tugasnya. Misalnya, saat mengajar siswa, mereka masih memikirkan keluarga besok makan ga ya, bagaimana bisa mentansfer ilmu dengan baik,” terangnya.

Menurut Hendrik, sudah saatnya Pemkot Depok menganggarkan secara khusus, bagaimana meningkatkan taraf hidup guru honorer melalui peningkatan kesejahteraan mereka. Dirinya sudah mendorong hal tersebut dan telah berbicara dengan Dinas Pendidikan Kota Depok.

“Tentunya akan kami lihat dulu kemampuan dan postur anggaran, mekanismenya seperti apa. Kepala BMPS bapak Haji Acep dan ketua PGRI sudah berbicara dengan saya dan mengeluhkan hal yang sama, kita prioritaskan bagaimana meningkatkan kesejahteraan tenaga honorer,” jelasnya.

Diakui, guru honorer di Depok mencapai ribuan. Saat ini pun dirinya meminta data valid dari Disdik, PGRI dan sekolah swasta yang ada di Kota Depok.

“Data validnya seperti apa sih. Sehingga, ketika masuk pembahasan, saya sudah memiliki database berapa banyak tenaga honorer yang bisa kami alokasikan anggarannya membantu meningkatkan kesra. Saya pikir ini penting dengan intervensi dari APBD,” paparnya.

Menurut Hendrik, hal ini bisa dilakukan dan menjadi program prioritas ke guru honorer. Dalam pembahasan anggaran nanti, tinggal memberikan kajian-kajian yang sudah ada. “Ini loh data guru honorer yang harus kita jamin kesejahteraannya,” ujarnya.

Kemudian, persoalan guru honorer lain terkait sertifikasi, yang menjadi bagian dasar penyesuaian tunjangan. Jika guru-guru honorer di Depok ini keinginan mereka selama ini mereka diangkat menjadi aparatur sipil negara (ASN). Namun, hal ini membutuhkan proses dan menjadi ASN pun dibatasi usia.

“Sehingga saya akan mendorong agar mereka diangkat melalui SK Walikota. Dari sini tunjangan kesra untuk mereka ada penyesuaian. Beberapa waktu lalu, perwakilan guru honorer audiensi dengan saya dan mereka berharap ada SK pengangkatan yang dikeluarkan pak Walikota yang mereka sangat harapkan, yaitu pengangkatan guru tetap non PNS, ini kan masalah bahasa, jadi kalau bisa meminta untuk mencantumkan seperti itu,” ungkap Hendrik.

Hal ini, lanjut Hendrik, berkaitan dengan tunjangan kesra mereka. Misalkan, mereka sudah tidak bisa diangkat lagi menjadi PNS karena keterbatasan usia dan latarbelakang pendidikan dan sebagainya, maka dikeluarkan lah SK Walikota yang bunyinya guru tetap non PNS atau tenaga honor non PNS.

“Karena ada yang puluhan tahun mengabdi mengajarkan siswa tapi tunjangan kesejahteraan untuk mereka segitu-segitu saja. Termasuk tenaga honor penjaga sekolah. Itu kan banyak juga,” bebernya.

Bagi Hendrik, di tahun anggaran ini yang sedang dalam perencanaan yang kemudian masuk ke dalam pembahasan ini bisa dimasukan ke skala prioritas. Karena, masa depan generasi penerus Kota Depok yang menentukan adalah guru.

“Kalau infrastruktur kan kelihatan. Satu dua tahun terakhir ini Pemkot Depok sudah intens menambah ruang kelas walaupun belum maksimal. Tapi kembali lagi yang menjadi dasar adalah SDM, kualitas guru akan meningkat jika tunjangan mereka dinaikan. Karena tidak semua sudah PNS, justru lebih banyak honorer,” kata Hendrik.

Bahkan, ia mengungkapkan, beberapa waktu lalu sempat honor para tenaga honorer terlambat pencairannya. Hendrik meminta agar hal ini tidak terjadi lagi.

“Honor sudah tidak seberapa, terlambat lagi. Ini ibaratnya sudah jatuh tertimpa tangga. Saya sudah koordinasi dengan bagian keuangan, ternyata ada persoalan administrasi terkait dengan pencairan itu dan kami memahami, memang harus ada kehati-hatian terkait pencairan. Jangan sampai secara administrasi salah yang nanti akan menjadi temuan. Makanya dari awal harus jelas, dari awal yang mengurus administrasi pencairan ini harus benar-benar mempersiapkan diri. Sehingga, kesalahan sudah bisa diantisipasi dari awal dan tidak ada keterlambatan,” tandasnya. (cky)