RICKY/RADAR DEPOK KUNJUNGAN: Ketua KPU Jawa Barat, Yayat Hidayat saat memantau pencoklitan di kediaman Menteri Tenaga Kerja, Hanif Dhakiri, di Perumahan Permata Depok, Sektor Pirus, Kelurahan Pondok Jaya, Cipayung.
RICKY/RADAR DEPOK
KUNJUNGAN: Ketua KPU Jawa Barat, Yayat Hidayat saat memantau pencoklitan di kediaman Menteri Tenaga Kerja, Hanif Dhakiri, di Perumahan Permata Depok, Sektor Pirus, Kelurahan Pondok Jaya, Cipayung.

DEPOK Ketua KPU Jawa Barat, Yayat Hidayat menilai perlu adanya penerapan modal sosial, guna menghadapi berbagai tantangan pada perhelatan Pilgub Jabar, yang akan melakukan pemungutan suara pada 27 Juni 2018.

“Modal sosial yang dimaksud adalah komitmen terhadap nilai budaya atau jaga lembur,” kata Yayat.

Ia menerangkan, Pilgub Jabar ini banyak tantangannya, sepertri rayuan, hoax, politisasi identitas berupa SARA, dan radikalisme. Bahkan ada oknum penyelenggara sehingga mau menerima gratifikasi.

“Tapi tantangan itu bisa diatasi karena masyarakat Jawa Barat memiliki modal sosial. Apalagi pengalaman melaksanakan dua kali pilgub,” jelasnya.

Menurutnya, modal sosial itu harus digunakan penyelenggara pemilu, peserta pemilu, dan pemilih. Berbekal modal sosial itu pula, KPU dan Bawaslu harus profesional, mandiri, dan berintegritas.

Begitu pula peserta pemilu harus berintegritas, yakni memenangkan kompetisi dengan cara-cara yang demokratis. “Sedangkan pemilih berintegritas dengan memiliki informasi dan wawasan yang cukup saat menentukan pilihan,” papar Yayat.

Ia menambahkan, nilai-nilai itu perlu diterapkan. Pilgub Jabar, ujar dia, harus menjadi sarana edukasi demokrasi, yakni adanya nilai-nilai yang menjadi rujukan dan pembelajaran tentang bagaimana berkompetisi dengan beradu gagasan secara damai.

“Demikian pula dalam peran sebagai wahana wisata politik, pesta demokrasi ini harus bisa dinikmati dan menghibur setiap orang,” pungkasnya. (cky)