MA Terima Berkas PK Ahok

In Utama
FOTO: Basuki Tjahaja Purnama (AHOK)

DEPOK – Pengajuan Peninjauan Kembali (PK) terpidana kasus penistaan agama, Basuki Tjahaja Purnama terus bergulir. Ahok sapaan akrab Basuki sebagai pemohon, mengajukan PK ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara atas vonis dua tahun penjara oleh Majelis Hakim.

Kabiro Humas Makamah Agung (MA), Abdullah mengatakan, saat ini berkas PK mantan Gubernur DKI Jakarta itu telah diberikan Pranata dan Tata Laksana Perkara Perdata PN Jakarta Utara kepada Panitera Muda Pidana (Panmud) pada Rabu (7/3).

“Berkas PK Ahok dari pranata dan tata laksana sudah diserahkan ke Panmud Pidana pagi tadi,” kata Abdullah, Kamis (8/2).

Permohonan PK Mantan Bupati Belitung Timur itu telah disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Jalan Gajah Mada, Jakarta Pusat, pada Senin (26/2) lalu. Kuasa hukum Ahok, Fifi Lety Indra mengatakan, terdapat beberapa poin yang membuat Ahok merasa perlu mengajukan PK kasus penistaan agama.

Adik kandung Ahok ini menerangkan, salah satu contoh poin PK ketika Ahok diputuskan ditahan oleh Majelis Hakim. Dia menilai, putusan tersebut menjadi kekhilafan hakim. Pasalnya, selama ini mantan Gubernur DKI Jakarta itu selalu kooperatif dalam pemeriksaan.

“Di satu sisi, hakim memberikan pertimbangan bahwa Ahok kooperatif. Itu enggak diuraikan kenapa Ahok langsung ditahan seketika,” kata Fifi di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Jalan Gajah Mada, Jakarta Pusat, beberapa waktu lalu.

Sementara, Josefina Agatha Syukur mengatakan, tak hanya putusan majelis hakim yang menjadi alasan pengajuan PK. Putusan terpidana Buni Yani juga salah satu poin yang tertulis didalam berkas PK penistaan agama.

“Yang kami gunakan adalah salah satunya pasal kekhilafan hakim dan ada juga pasal mengenai putusan Buni Yani,” ungkapnya.

Diketahui, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara (PN Jakut) pada 9 Mei 2017 menjatuhkan vonis untuk Ahok yang menjadi terdakwa perkara penistaan agama. Majelis mengganjar mantan Bupati Belitung Timur itu dengan hukuman dua tahun penjara. Ahok kini mendekam di Rutan Mako Brimob, Kelapa Dua, Cimanggis Kota Depok.

Terpisah, Pakar pidana asal Universitas Muhammadiyah Jakarta Chairul Huda mengatakan, berkas PK yang diajukan oleh seorang terpidana tanpa ada novum atau bukti baru tak akan dikabulkan majelis hakim MA.

“Karena enggak ada novum, ya enggak ada PK lah. PK itu jalan masuknya novum. Enggak ada PK yang dikabulkan cuma karena alasan yang lain, semua PK yang dikabulkan karena ada novum,” kata Chairul, Rabu (7/3).

Novum menjadi salah satu syarat pengajuan PK sebagaimana diatur dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang MA. Dalam berkas PK yang telah diterima MA, Ahok lewat kuasa hukumnya hanya menyertakan putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Bandung atas kasus ujaran kebencian bernuansa SARA dengan terdakwa Buni Yani dan kekeliruan dari majelis hakim yang menjatuhkan vonis terhadap Ahok.

Chairul menilai putusan perkara Buni Yani yang dilampirkan dalam memori PK Ahok tidak bisa dijadikan novum karena belum berkekuatan hukum lantaran yang bersangkutan mengajukan banding. “Kan, Buni Yani mengajukan banding. Jadi sia-sia itu dijadikan bukti,” tuturnya.

Sementara itu, lanjut Chairul soal penilaian kekeliruan putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menangani perkara Ahok juga tak bisa dijadikan alat bukti baru. Chairul menyatakan untuk menilai putusan majelis hakim yang memvonis Ahok dua tahun penjara itu keliru atau khilaf, harus diuji di pengadilan dan dengan mengajukan bukti baru. “Yang bisa menyatakan khilaf itu pengadilan tingkat berikutnya, enggak bisa orang di luar pengadilan,” kata dia.

Oleh karena itu, Chairul menilai langkah Ahok mengajukan PK atas perkara penodaan agama yang menjerat dirinya itu, sia-sia. Chairul menyebut bila proses persidangan berjalan normal, PK Ahok dapat dipastikan tak dikabulkan majelis hakim MA. “Kalau normal-normal saja menurut hukum, sia-sia. Cuma, kan Ahok banyak pendukungnya, bisa jadi ada hal luar biasa, mana tahu,” tuturnya.

Sementara itu, pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menilai sah-sah saja bila pemohon mengajukan PK, dalam hal ini kuasa hukum Ahok menyimpulkan ada kekeliruan majelis hakim PN Jakarta Utara. Menurut Fickar, yang terpenting adalah argumen yang dibangun kuasa hukum Ahok harus berkaitan dengan pokok perkara penodaan agama.

“Argumen apapun yang dibangun pemohon PK untuk menyimpulkan ada kekhilafan hakim adalah boleh-boleh saja, sama sekali tidak ada larangan. Logikanya harus berkaitan dengan pokok perkaranya,” ujarnya.

Dia mengatakan majelis hakim memiliki kebebasan untuk menilai berkas-berkas yang dilampirkan dalam memori PK Ahok. Untuk itu, Fickar meminta semua pihak untuk menunggu proses PK Ahok yang sudah masuk di MA. “Menurut saya majelis hakim punya kebebasan untuk menafsir dalam menilai alat bukti yang menimbulkan keyakinannya bahwa seseorang itu bersalah melakukan tindak pidana,” kata dia. (ce1/eve/JPC/cnn)

You may also read!

Pmi di smk taruna bakti

Hari Jadi PMI : Jumlah Pendonor di Depok Berkurang Karena Covid-19

GERAKAN : PMI Kota Depok memfasilitasi kegiatan donor darah di SMK Taruna Bhakti, Kecamatan Cimanggis,

Read More...
sosial distance

KPU Gandeng Dinkes untuk Protokol Kesehatan Pendaftaran Pilkada Depok

ILUSTRASI : Social distancing dianggap bisa meminimalisir wabah penyebaran Korona.   RADARDEPOK.COM, DEPOK – Guna mencegah penyebaran

Read More...
nasdem dukung pradi afifah

Dinilai Mampu Membawa Perubahan, NasDem Dukung Pradi-Afifah

SURAT KEPUTUSAN : Ketua DPD NasDem Kota Depok, Hutomo Agus Subekti didampingi sejumlah pengurus menyerahkan

Read More...

Mobile Sliding Menu