Timses Mesti Kooperatif Soal APK

In Politika
RICKY/RADAR DEPOK
PENERTIBAN: Ketua Panwaslu Kota Depok, Dede Selamet Permana saat terjun langsung dalam penertiban bersama tim gabungan penertiban APK di Kota Depok.

DEPOK Demi terciptanya Pilgub Jabar yang kondusif. Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Depok meminta partai politik dan tim sukses (timses) pasangan calon untuk kooperatif dalam menyampaikan informasi ke pengawas. Dalam hal ini, salah satunya, menyoal alat peraga kampanye (APK). Karena saat ini, banyak APK pasangan calon yang tersebar tanpa sepengetahuan Panwaslu.

Ketua Panwaslu Kota Depok, Dede Selamet Permana, untuk APK dan bahan kampanye (BK), pihaknya baru mendapat desain resminya dari provinsi pada Rabu (7/3).

“Jadi sementara, ada APK salah satu paslon yang sudah terpasang di titik-titiknya sudah sesuai aturan. Sedangkan APK paslon lainnya masih kami pantau, karena dari KPU Jabar langsung diserahkan ke paslon, jadi agak sulit memantaunya,” kata Dede kepada Radar Depok, Rabu, (7/3).

Selain itu, tambah Dede, yang juga jadi masalah, soal parpol yang belum memberikan tembusan ke Panwaslu terkait tiap tim kampanye di tingkat Kota Depok dan pergerakan APK dan BK-nya. Padahal, pihaknya sudah memberikan surat imbauan dan secara lisan sudah disampaikan ke parpol.

“Jadi kami minta Parpol pengusul dan pendukung Paslon untuk lebih kooperatif menyampaikan data-data tim kampanye, pergerakan APK dan jadwal kampanye Paslon-nya masing-masing,” ucap Dede.

Komisioner Panwaslu Kota Depok, Andriansyah mengharapkan agar parpol dan tim sukses Paslon di Pilgub Jabar 2018 ini agar memasang APK yang telah didistribusikan KPU Jabar di titik-titik yang telah ditentukan dan tidak masang APK di lokasi yang dilarang.

“Artinya, jika ditemukan APK terpasang di luar lokasi yang telah ditentukan, Satpol PP diharapkan segera bertindak melakukan penertiban,” kata Andriansyah.

Sesuai Peraturan KPU (PKPU) Nomor 4/2017, KPU hanya memasang APK berupa baliho paslon sebanyak lima buah. Sebab itu, lanjut Andriansyah yang juga Kepala Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran Panwaslu Kota Depok ini,  tim sukses paslon diperkenankan menambahi sebanyak 150 persen dari jumlah tersebut, atau menambah maksimal tujuh atau delapan buah baliho.

”KPU hanya memasang APK di titik yang telah ditentukan untuk masing-masing paslon (sisanya dilakukan tim sukses). Desainnya juga tidak boleh berbeda dengan desain dari KPU, semua harus sama. Panwas pun akan mendata kembali desain resmi yang telah diberikan,” ujarnya.

Selain itu, ketika mengajukan desain pun harus melalui persetujuan KPU. Sedangkan, sambung Andriansyah, untuk BK sendiri, diberikan kepada masyarakat bukan ditempel. “Baik diberikan di pertemuan terbatas atau saat kampanye Paslon. Kami pun tidak akan pandang bulu untuk menertibkan APK yang melanggar aturan,” ucap Andriansyah. (cky)

You may also read!

edi sitorus wawancara

Demokrat Depok Siapkan Simbolisasi Penyerahan SK

BERI KETERANGAN : Ketua DPC Partai Demokrat Kota Depok, Edi Sitorus saat dikonfirmasi awak media

Read More...
idris AHY imam

Idris-IBH Banjir Dukungan Komunitas

SIAP GERAK : Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (tengah) diapit Bakal Calon Walikota

Read More...
kali angke dinormalisasi

Kali Angke RW12 Pondok Petir Dinormalisasi : Warga Apresiasi Pemerintah, Jumat Selesai

PANTAU PENGERUKAN : Lurah Pondok Petir, Rizal Farhan, sedang memantau proses normalisasi Kali Angke, di

Read More...

Mobile Sliding Menu