Beranda Metropolis CWI Depok Bakal Beberkan Pejabat Rasuah

CWI Depok Bakal Beberkan Pejabat Rasuah

0
CWI Depok Bakal Beberkan Pejabat Rasuah
IRWAN /RADAR DEPOK RESMI : Pengurus DPP CWI siap beberkan kasus korupsi di Pemerintah Kota Depok, usai diresmikan di Hotel Bumiwiyata, Jalan Margonda, Sabtu (31/3) malam.
IRWAN /RADAR DEPOK
RESMI : Pengurus DPP CWI siap beberkan kasus korupsi di Pemerintah Kota Depok, usai diresmikan di Hotel Bumiwiyata, Jalan Margonda, Sabtu (31/3) malam.

DEPOK–Dewan Pengurus Pusat (DPP) Corruption Watch Independen (CWI), resmi dikukuhkan di Hotel Bumiwiyata, Jalan Margonda, Kecamatan Beji, Sabtu (31/3). Dalam gebrakannya, CWI berjanji akan membeberkam bukti tindak rasuah para pejabat Depok pada tahun ini.

“Juni kami akan beberkan bukti korupsi para pejabat di Pemkot Depok, ada anggota dewannya juga,” ucap Ketua DPP CWI M. W. Elfatir Lintang, kepada Radar Depok, kemarin.

Menurut Elfatir, banyaknya dugaan kasus tindak korupsi di Kota Depok yang jarang tersentuh. CWI kata dia, siap membeberkan bukti untuk memenjarakan oknum pejabat. “Kami siap dan berjanji membongkar kasus dugaan tindak pindana korupsi, yang ada di jajaran eksekutif dan legilastif Kota Depok selama ini,” kata dia.

Dalam membeberkan kasus korupsi, pihak tidak asal bicara dengan menyebutkan nama pelaku tindak korupsi di Depok. Tapi, yang disampaikan menggunakan data yang ada. “Ada empat pejabat setingkat kepala dinas dan delapan anggota DPRD yang telah masuk dalam radar CWI,” tuturnya.

Ia pun belum bisa menyebutkan nama maupun inisial. Yang jelas mereka masih aktif sampai saat ini, dan bukti sudah otentik tinggal dilanjutkan ke KPK. “Tunggu Juni kami akan berikan ke publik,” kata dia berjanji.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) CWI, R. Bambang menegaskan, hampir seluruh kota dan kabupaten di Indonesia banyak yang telah masuk penjara oleh KPK, tinggal Kota Depok.

Menurut dia, pihaknya memang tengah menyoroti satu kasus tindak pidana korupsi di Kota Depok yang mencapai sekitar Rp 450 miliar mulai anggaran 2014 hingga 2017 di salah satu dinas.

“Bahkan untuk anggaran tahun 2018 lebih parah lagi karena diduga banyak ditemukan pos anggaran fiktif,” imbuhnya.(irw)