AHMAD FACHRY/RADAR DEPOK REKAPITULASI: KPU Kota Depok menggelar Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan (DPSHP) dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Gedung Sasono Mulyo Kelurahan Jatimulya, Cilodong, Kamis (19/4).
AHMAD FACHRY/RADAR DEPOK
REKAPITULASI: KPU Kota Depok menggelar Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan (DPSHP) dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Gedung Sasono Mulyo Kelurahan Jatimulya, Cilodong, Kamis (19/4).

DEPOK – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok akhirnya menetapkan daftar pemilih tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Jabar 2018, sebanyak 1.155.477 pemilih dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan (DPSHP) dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Gedung Sasono Mulyo Kelurahan Jatimulya, Cilodong, Kamis (19/4).

Jumlah DPT ini berkurang sekitar 2.083 pemilih dibanding daftar pemilih sementara (DPS) yang ditetapkan KPU awal Maret lalu, yakni  sebanyak 1.157.560 jiwa. Kegiatan ini dihadiri Forkopimda, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Depok, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Depok, saksi pasangan calon serta Panwaslu dan jajarannya.

Mengawali kegiatan pembukaan, Ketua KPU Kota Depok, Titik Nurhayati menyampaikan terima kasih kepada seluruh stakeholder yang hadir dalam kegiatan ini. Ia melanjutkan kegiatan ini adalah bagian dari tahapan pelaksanaan Pilgub Jabar 2018.

“Berdasarkan hasil pleno, DPT Kota Depok sebanyak 1.155.477 pemilih,” kata Titik kepada Radar Depok, kemarin (19/4).

Ia menguraikan, jumlah tersebut berasal dari, Kecamatan Beji 91.173 pemilih, Bojongsari 72.078, Cilodong 93.576, Cimanggis 146.905, Cinere 54.155, Cipayung 90.607, Limo 56.709, Pancoranmas 147.663, Sawangan 90.404, Sukmajaya 160.813 dan Tapos 151.394.

“Kami sangat berharap masyarakat Kota Depok terus mengikuti perkembangan tahapan pilgub Jabar, sehingga akhirnya nanti dapat menggunakan hak pilihnya 27 Juni 2018,” ucap Titik.

Sementara, Komisioner KPU Kota Depok, Nana Shobarna menambahkan, apa yang diplenokan merupakan hasil dari pleno DPSHP di tingkat kecamatan atau PPK.

“Sudah sesuai step, karena memang sudah tahapannya di tingkat Kota. Besok (20/4) dibawa ke tingkat provinsi. Apa yang ditetapkan hari ini akan menjadi dasar untuk disampaikan ke provinsi,” imbuh Nana.

Bagi warga yang belum merekam ktp-el kemudian setelah penetapan DPT mereka melakukan perekaman. Setelah itu mereka memiliki surat keterangan (Suket). Dari Suket tersebut, kemudian ditunjukan saat hari H pencoblosan sama dengan KTP. “Nanti di (Tempat Pemungutan Suara) sesuai yang ada di alamat Suket,” ucap Nana.

Yang perlu digarisbawahi, sambung Nana, pihaknya mengimbau kepada masyarakat untuk hari H, saat pencoblosan wajib membawa KTP elektronok atau Suket. Jadi, disamping membawa C6. “Aturannya berbunyi begitu. Ini yang sedang kami dalami, itu ada dalam aturan KPU Nomor 8 tahun 2018 pasal 7 ayat 2, jadi dalam memberikan suara di TPS, pemilih menunjukan formulir C6 dan wajib menunjukan KTP-el atau surat keterangan kepada KPPS, jadi sangat mengimbau agar masyarakat secara luar. Ini aturan baru,” terang Nana.

Kata Nana, jumlah yang tertera di DPT ini termasuk pemilih yang saat 27 Juni 2018 genap berusia 17 tahun.sehingga, pihaknya terus berkoordinasi dengan Disdukcapil dan jajaran KPU serta bekerjasama dengan operator ktp-el di tingkatan kelurahan. “Ini untuk mengajak warga yang berusia 17 tahun melakukan perekaman,” ucap Nana.

Sementara, Komisioner Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Depok, Elyas Tanta Ginting mengatakan, apa yang diplenokan merupakan hal sederhana. Karena, semuanya berangkat dari hasil pleno PPK.

“Artinya basis data kami yang digunakan itu dari PPK. Yang menjadi pertanyaan dirinya, setelah pleno dari PPK yang menghasilkan angka DPSHP itu kok ada angka tambahan diproses tadi. Nanti, ini yang kami kejar, apakah itu ada di berita acara tambahan atau ketarangan itu. Kami akan melakukan koreksi hasil ini,’ kata Elyas.

Ia mencontohkan, seperti ada 1.000 pemilih yang sudah ditentukan, artinya harus ada 1.000 yang dibawa saat pleno. “adanya pengurangan atau penambahan itu pun harus jelas, artinya ada riwayat bahwa ada yang meninggal atau penambahan. Tetapi angka DPS nya tidak berubah,” ucap Elyas. (cky)