Beranda Politika Fraksi PKS Depok Sambut Baik Empat Rapeda

Fraksi PKS Depok Sambut Baik Empat Rapeda

0
Fraksi PKS Depok Sambut Baik Empat Rapeda
RICKY/RADAR DEPOK PANDANGAN: Anggota Fraksi PKS DPRD Kota Depok, Zeni Faizah saat membacakan pandangan fraksi terhadap Raperda Kota Depok dan dan Jawaban Walikota Depok terhadap Pandangan Umum Fraksi-fraksi di ruang sidang DPRD, Jalan Boulevard Grand Depok City, Kecamatan Cilodong, Kamis (29/3).
RICKY/RADAR DEPOK
PANDANGAN: Anggota Fraksi PKS DPRD Kota Depok, Zeni Faizah saat membacakan pandangan fraksi terhadap Raperda Kota Depok dan dan Jawaban Walikota Depok terhadap Pandangan Umum Fraksi-fraksi di ruang sidang DPRD, Jalan Boulevard Grand Depok City, Kecamatan Cilodong, Kamis (29/3).

DEPOK – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok menggelar Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah (Perda) Kota Depok dan Jawaban Walikota Depok terhadap Pandangan Umum Fraksi-fraksi di ruang sidang DPRD, Jalan Boulevard Grand Depok City, Kecamatan Cilodong, Kamis (29/3). dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Depok menyambut baik empat Raperda tersebut.

Adapun empat Raperda yang dimaksud, yakni pertama Raperda Kota Depok tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah, kedua Raperda Kota Depok tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik, ketiga Raperda Kota Depok tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dan keempat Raperda Kota Depok tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 14 tahun 2013 tentang penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan pemukiman oleh pengembang di Kota Depok.

“Fraksi PKS DPRD Kota Depok menyatakan, secara umum menyambut baik 4 Raperda tersebut,” tutur Anggota Fraksi PKS Kota Depok, Zeni Faizah saat membacakan pandangan di Rapat Paripurna DRPD Kota Depok.

Ia menguraikan, tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah. Hadirnya Pelayanan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah di Kota Depok disambut Fraksi PKS dengan baik, karena dapat menjadi pelengkap pelayanan bagi warga Depok di bidang kesehatan, khususnya untuk kebutuhan pemeriksaan laboratorium kesehatan. Seiring dengan mulai beroperasinya layanan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah, maka pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara pelayanan dan retribusi Laboratorium Kesehatan Daerah ini menjadi sebuah keniscayaan.

“Fraksi PKS meminta agar penentuan tarif retribusi layanan kesehatan laboratorium ini dapat dijelaskan secara rasional dan tidak bersifat memberatkan bagi warga Depok. Dan penerimaan daerah dari retribusi ini diharapkan dapat menunjang peningkatan kualitas pelayanan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah di masa mendatang. Sosialisasi terhadap keberadaan UPTD ini juga perludisampaikan secara luas kepada warga Depok dan transparansi pelayanan tarif retribusinya juga mudah diakses oleh semua pihak yang memerlukan,” papar Zeni.

Kedua, sambung Zeni, Raperda Kota Depok tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik. Usaha menjaga lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi warga Depok mutlak dilakukan oleh Pemerintah Kota Depok, meningkatnya jumlah penduduk dan aktivitas warga kota metropolitan seperti Depok, tentu berdampak pada makin besarnya beban polutan yang sangat signifikan di Kota Depok.

“Kondisi ini berpotensi menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan, yang dapat menurunkan derajat kesehatan dan produktivitas manusia. Untuk itu, pengendalian pembuangan air limbah domestik, perlindungan kualitas air tanah dan air permukaan, serta peningkatan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup, khususnya sumber daya air, perlu diatur dalam peraturan daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik,” terangnya.

Untuk itu, sambung Zeni, Fraksi PKS mendorong agar rencana revisi atas Perda Nomor 14 Tahun 2013 tentang penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan pemukiman oleh pengembang di Kota Depok ini, hendaknya dilandasi oleh spirit Perda Kota Hijau yang belum lama disahkan.

Kemudian, tanggungjawab pemerintah kota dalam meningkakan capaian Ruang Terbuka Hijau (RTH) perludijabarkan juga dalam revisi Perda ini. Sebagaimana diketahui, bahwa amanat RTH 20 Persen di Kota Depok ini konsisi existing baru mencapai 9,6 persen. Karena itu, pengaturan tentang tanggungjawab pihak pengembang dalam turut serta memberikan sumbangsih bagi penambahan RTH melalui kewajiban penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan pemukiman ini perlu ditngkatkan, bukannya sebaliknya.

“Sebagai contoh, selama ini deretan pertokoan di Jalan Margonda memperlihatkan kekumuhan dan keabaian pengembang dalam penyediaan area pertamanan sesuai amanah Perda. Jika kewajibannya dikurangi, dikhawatirkan akan semakin kumuh dan semakin tidak sejalan dengan spirit Perda Kota Hijau,” pungkasnya. (cky)