Beranda Politika Kemensos: Program Prioritas Nasional Harus Dikawal

Kemensos: Program Prioritas Nasional Harus Dikawal

0
Kemensos: Program Prioritas Nasional Harus Dikawal
IST FOR RADARDEPOK BIMBINGAN: Mensos, Idrus Marham bersama Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos RI (Paling kiri kacamata) meninjau pencairan PKH di Panti Sosial Bina Rungu Wicara Efata Kupang, NTT.
IST FOR RADARDEPOK
BIMBINGAN: Mensos, Idrus Marham bersama Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos RI (Paling kiri kacamata) meninjau pencairan PKH di Panti Sosial Bina Rungu Wicara Efata Kupang, NTT.

JAKARTA – Menteri Sosial Idrus Marham meminta agar program prioritas nasional, khususnya yang berada di bawah tugas dan tanggungjawab Kementerian Sosial harus dikawal dengan serius dan sungguh-sungguh.

“Presiden kita Bapak Ir. H. Joko Widodo secara tegas meminta agar program prioritas nasional khususnya yang berada di bawah tugas dan tanggung jawab Kementerian Sosial dikawal dengan serius dan sungguh-sungguh” kata IdrusĀ  saat memberikan sambutan di acara Bimbingan Pemantapan SDM Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2018 pada Rabu (4/4).

Dia mengatakan Program Keluarga Harapan sebagai salah satu program prioritas nasional merupakan komitmen dan janji beliau terhadap rakyat agar dapat memberikan gizi yang baik untuk anak-anak dan bisa menyekolahkan anak-anak.

Salah satu faktor penentu kesuksesan Kementerian Sosial mengemban tugas-tugas tersebut adalah keberadaan SDM pelaksana Program Keluarga Harapan. Mulai dari Koordinator Regional, Koordinator Wilayah, Koordinator Kabupaten, Kota, Pekerja Sosial Supervisor, Pendamping Sosial, Asisten Pendamping Sosial, dan Administrator Database.

“Sumber Daya Manusia PKH kita miliki adalah bagian dari pemerintah oleh karena itu seluruh aktivitas SDM PKH menjadi representasi pemerintah dan harus menjadi bagian dari solusi di tingkat lokal”katanya.

Seluruh unsur tersebut harus berpadu dan perlu ditingkatkan kapasitasnya agar dapat melaksanakan tugas dengan baik. Ada tiga aspek yang harus dipastikan terjadi pada kegiatan peningkatan kapasitas SDM pelaksana PKH.

Pertama, seluruh SDM PKH harus memiliki pengetahuan yang memadai terhadap kebijakan Kementerian Sosial dalam pelaksanaan program. Arah kebijakan kementerian sosial yang berkontribusi pada pengentasaan kemiskinan di Indonesia. Selain itu SDM PKH juga perlu mengetahui kebijakan Kementerian dan Lembaga terkait pelaksanaan PKH, kebijakan pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan PKH, dan pengetahuan pelaksanaan program secara mendalam.

Kedua, seluruh SDM PKH harus memiliki perilaku positif dalam mengemban tugas. Bekerja bersama rakyat memerlukan perilaku positif yang dapat diterima secara luas. SDM PKH harus tampil sebagai role model dalam pembangunan sosial di wilayah kerjanya masing-masing.

Ketiga, seluruh SDM PKH harus memiliki keterampilan dalam menjalankan tugas dan perannya masing-masing. Keterampilan-keterampilan yang meliputi komunikasi, mengorganisasi potensi masyarakat, dan membantu upaya penanganan pengaduan yang muncul di tengah masyarakat.

“Secara khusus saya ingin menegaskan tentang tugas-tugas SDM pelaksana PKH agar dapat menjalankan seluruh bisnis proses PKH dengan baik” paparnya.

Pendamping sosial PKH harus memiliki kemampuan melakukan fasilitasi, mediasi, dan advokasi terhadap berbagai hak dan kewajiban Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH.

Administrator Database harus mampu mengelola data secara akurat, tepat waktu dan menjaga kerahasiaan data. Untuk itu, kegiatan Bimbingan Pemantapan SDM Pelaksana PKH ini adalah langkah strategis dalam peningkatan kapasitas SDM PKH tersebut.

“Harapan saya kepada para Peserta Bimbingan Pemantapan SDM Program Keluarga Harapan dapat

memahami seluruh materi yang disampaikan oleh Narasumber dan Fasilitator sebagai pedoman kerja dalam melaksanakan tugasnya di lapangan” ucap Idrus. (cky)