Beranda Ruang Publik Membentuk Sikap Kebhinekaan Dari Sekolah

Membentuk Sikap Kebhinekaan Dari Sekolah

0
Membentuk Sikap Kebhinekaan Dari Sekolah
Muqorobin
FOTO: Muqorobin, Guru Sosiologi SMA Avicenna Jagakarsa dan Founder Tootie Kidz Center Tangerang

Oleh: Muqorobin*)

Indonesia merupakan negara kepulauan yang sangat beragam dan sarat nilai kebhinekaan, baik dari sisi etnis, suku, budaya dan agama. Ditinjau dari etnisitas Indonesia terdiri lebih dari 300 kelompok etnik dan 1.340 suku bangsa dengan beragam keunikan budaya yang dimiliki dan tersebar dari Sabang sampai dengan Merauke. Sedangkan dari sisi agama, keragaman agama yang ada di Indonesia antara lain Islam, Katholik, Kristen, Hindu, Budha, Konghuchu dan berbagai kepercayaan lokal lainnya.

Keragaman tersebut merupakan potensi dasar yang luar biasa untuk dijadikan modalitas dalam memperkuat eksistensi budaya bangsa bagi generasi muda melalui penanaman sikap kebhinekaan bagi siswa, bila hal itu mampu dikelola dengan baik melalui praktik pendidikan di sekolah yang mengedepankan prinsip-prinsip pedagogik yang terbuka dan berkemajuan.

Akan tetapi berdasarkan kenyataan yang ada, kondisi keragaman itu saat ini tidak jarang justru menjadi pemicu terjadinya konflik dan pemupuk sikap diskriminatif bagi siswa disekolah. Bukti nyatanya adalah perkembangan paham sektarianisme, anti-keberagaman, radikalisasi dan tindak kekerasan sering terjadi di sekolah. Upaya penyeragaman dan menolak toleransi hadir disekolah, disuguhkan dalam proses belajar-mengajar dalam bentuk indoktrinasi. Guru yang semestinya menjadi katalisator terhadap dinamika keragaman dan penyemai nilai-nilai kearifan  budaya dalam kebhinekaan disekolah, justru tidak jarang menjadi penyulut sikap anti-toleran dan prejudisme dalam pendidikan disekolah.

Fakta Ironis

Mencermati laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2012 menemukan tiga fakta di sekolah negeri. Pertama, pemahaman radikal dan anti toleransi sudah masuk ke ruang pendidikan formal melalui kegiatan rohani Islam (rohis). Kedua, dari 100 SMP serta SMA umum di Jakarta dan sekitarnya berdasarkan survei yang melibatkan 993 siswa, sekitar 48,9 persen setuju terhadap aksi kekerasan atas nama agama dan moral. Ketiga, dari 590 guru agama yang dijadikan responden, 28,2 persen menyatakan setuju aksi kekerasan agama dan budaya.

Selanjutnya, temuan Indonesian Conference on Relegion Peace (ICRP)  pada 2013 menyataka bahwa pada saat diadakan pelatihan guru, ada sebagian peserta yang notabene guru agama menolak menyanyikan lagu Indonesia Raya, menghormati bendera Merah Putih, bersalaman dengan orang berbeda agama, berbeda etnis dan berbeda jenis kelamin, dan bahkan juga menolak Pancasila.

Hasil penelitian Wahid Institute (2016) perihal indikator toleransi dan kerukunan sosial keagamaan di komunitas muda menyebutkan, ada kecenderungan meningkat 37 persen pandangan anak muda (termasuk siswa) yang mendukung praktik radikalisme dan anti kebhinekaan. Dari 1.200 responden generasi muda yang di dalamnya juga anak muda siswa sekolah menengah, 15 persen setuju praktik pelarangan ibadah kelompok yang dianggap sesat dan minoritas, 12,5 persen setuju ideologi Pancasila diganti ideologi agama. Lebih mengejutkan, 7,9 persen setuju dengan tindakan kekerasan atas nama agama.

Terakhir, hasil riset dari Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian (LaKIP) yang dikutip Alamsyah M Dja’far (2016) menyuguhkan fakta bahwa pandangan intoleransi dan Islamis semakin menguat di lingkungan guru Pendidikan Agama Islam dan pelajar. Ini dibuktikan dengan dukungan mereka terhadap tindakan pelaku perusakan dan penyegelan rumah ibadah (guru 24,5 persen, siswa 41,1 persen); perusakan rumah atau fasilitas anggota keagamaan yang dituding sesat (guru 22,7 persen, siswa 51,3 persen); perusakan tempat hiburan malam (guru 28,1 persen, siswa 58,0 persen); atau pembelaan dengan senjata terhadap umat Islam dari ancaman agama lain (guru 32,4 persen, siswa 43,3 persen). Deradikalisasi dari sekolah harus diawali dengan tindakan konkret, yakni menyosialisasikan paham keagamaan moderat kepada para siswa.

 

Faktor kegagalan

Mengacu pada pada fakta diatas, sekolah seakan gagal dalam menjalankan peran mendidik generasi muda dengan praktik pendidikan yang moderat, humanis, toleran dan anti-diskriminatif serta menjunjung kesetaraan maupun nilai-nilai kearifan dalam perbedaaan yang berbasis ideologi, budaya, suku, ras, agama dan etnisitas dalam masyarakat yang majemuk.

Kegagalan praktik pendidikan di sekolah dalam membentuk sikap kebhinekaan siswa dikarenakan beberapa faktor. Pertama, minimnya pemberdayaan pembelajaran dikelas yang berbasis pada pembentukan dan pengembangan sikap kebhinekaan. Praktik pembelajaran dikelas yang dimaksud dalam konteks ini adalah menanamkan sikap kebhinekaan yang dimulai dari pengenalan diri secara utuh atas kondisi setiap peserta didik, pemberlakuan perilaku anti-diskriminatif antar siswa dan internalisasi sikap kebhinekaan dalam setiap materi pembelajaran secara konsisten.

Kedua, pembelajaran dikelas lebih berorientasi pada penekanan aspek kognitif dan kuantifikasi angka saja. Pembelajaran sebagai proses penyampian pengetahuan (transfer of knowledge) dan nilai-nilai keragaman hidup dalam kenyataannya lebih cenderung diterjemahkan secara distortif dengan model pendekatan lama yang mengabaikan sisi potensi keragaman dan kebhinekaan pada siswa.

Ketiga, penanaman nilai-nilai kebhinekaan dianggap kurang penting dan masih menjadi pemenuhan kebutuhan pendidikan yang sifatnya sesaat dan reaktif atas dinamika sosia-politik. Persepsi bahwa esensi kebhinekaan sebagai keniscayaan dan rahmat bagi kehidupan berbangsa lebih sering dinihilkan dalam proses pembelajaran. Padahal bangunan persepsi seperti pengenalan keragaman individu, kelompok sosial dan budaya bangsa sangat penting dijadikan modalitas sosial dalam pembelajaran kebhinekaan secara keberlanjutan.

 Internalisasi nilai-nilai kebhinekaan

Internalisasi nilai-nilai kebhinekaan dalam setiap gerak dan langkah praktik pendidikan di sekolah harus dilakukan dengan nyata dan konsisten serta berkelanjutan.

Pertama, merumuskan dan menyosialisasikan model penanaman nilai-nilai kebhinekaan dalam pembelajaran kepada stakeholder sekolah (yang utama siswa). Siswa sejak dini harus mulai dikenalkan esensi dan makna dari kebhinekaan dalam kehidupan berbangsa sesuai dengan jenjang pendidikan masing-masing. Jangan sampai siswa dalam proses pendidikan mengalami proses indoktrinasi dan “pencucian otak” oleh guru, sehingga terbentuk generasi yang eksklusif dan menolak keragaman budaya sebagai suatu keniscyaan yang ada ditengah-tengah kehidupan bermasyarakat.

Kedua, guru harus sanggup melukiskan cita-cita kehidupan berbangsa yang harmonis dan dapat berdampingan ditengah-tengah keragaman masyarakat. Impian lukisan  itu menjadi sebuah tujuan pendidikan yang harus diyakini, ditanamkan dan dilaksanakan dalam perilaku hidup setiap siswa. Peran guru di sekolah harus sanggup melukiskan impian kebersamaan, perdamaian dan kesetaraan bagi seluruh siswa melalui ide pembelajaran yang kreatif. Guru harus memberikan ruang kebebasan dan melibatkan siswa untuk menggali nilai-nilai kebhinekaan yang ada disekitarnya. Di atas segalanya, guru melaksanakan pembelajaran kebhinekaan dengan berlandaskan pada nilai-nilai luhur Pancasila dan tidak sekedar mengejar nilai berupa angka sebagai hasil akhir dari pembelajaran.

Ketiga, guru dalam menjalankan tugas profesional pengajaran tidak cukup hanya sekedar menimbulkan rasa tertarik dan penasaran siswa pada nilai-nilai kebhinekaan, tetapi harus sanggup memberikan stimulasi dan rasa rampu kepada siswanya untuk memiliki hasrat diri dalam mewujudkan cita-cita kebhinekaan yang ditanamkan menjadi kebiasaan hidup siswa.  Rasa mampu akan melahirkan keyakinan tentang tekad dan kesungguhan mencapai cita-cita yang dimanifestasikan menjadi kenyataan dalam kepribadian siswa untuk menyikapi keragaman budaya. Di sinilah budaya konsistensi antara materi pembelajaran, proses pembelajaran dan perilaku nyata siswa dalam bingkai kebhinekaan mesti dirangkai menjadi satu kesatuan orientasi pembelajaran yang dilakukan guru di dalam kelas.

Keempat, guru harus dapat memfasilitasi rasa mampu siswa dalam pembelajaran kebhinekaan menjadi pengalaman dan kenyataan hidup melalui studi nyata dilapangan, misalnya dengan melakukan kunjungan tempat peribadatan umat beragama lain. Siswa didorong dan dibekali untuk berani melakukan dialog kebhinekaan dengan tokoh umat agama lain dan kajian budaya etnis-suku bangsa lain sesuai dengan pengalaman hidup yang dialaminya. Ilustrasinya, siswa setelah mengetahui dan memahami nilai-nilai kebhinekaan dalam pembelajaran lalu di dialektikan untuk memperkuat keyakinan dan peneguhan diri sebagai siswa yang pro-kebhinekaan.

Kelima, dalam memperkuat pembentukan kebhinekaan dalam diri siswa, sekolah perlu  membuka jaringan kerjasama dengan tokoh dan lembaga lintas kultural melalui optimalisasi kegiatan dialog, studi banding, sharing dan gerak bersama untuk melaksanakan pendidikan berbasis nilai-nilai kebhinekaan. Dengan begitu, maka tugas pembentukan sikap kebhinekaan dalam proses pendidikan akan semakin lebih mudah melalui  partispasi dan pemberdayaan seluruh stakeholders sekolah.

Berbagai upaya itu adalah sebagai batu pijakan dari konsepsi ke stimulasi menuju aktualiasi penanaman nilai-nilai kebhinekaan secara nyata di sekolah. Dengan melakukan hal itu, setidaknya dapat menjadi kekuatan baru bagi sekolah sebagai institusi sosial yang dapat memberikan konstribusi dalam mengantisipasi terjadinya perilaku diskriminatif karena kesalahpahaman dan persepsi bias terhadap keragaman (kebhinekaan) yang ada di masyarakat. Proses penanaman nilai-nilai kebhinekaan dalam pembelajaran itu patut dilaksanakan secara terus-menerus dan sistematis. Terlepas dari upaya internalisasi nilai-nilai dalam membentuk sikap kebhinekaan bagi siswa secara lebih matang, Bung Karno mengatakan hanya dengan terus-menerus mengalir ke laut, sebuah sungai tetap setia kepada sumber airnya.

Bertolak dari situlah, menunjukkan bahwa konsistensi peran sekolah sangat penting sebagai wadah strategis dan jalan alternatif yang moderat untuk menjawab persoalan lunturnya nilai-nilai kebhinekaan yang terjadi dimasyarakat di masa akhir-akhir ini. Jika hal itu terjadi, maka disitulah pembuktian peran sekolah sebagai agent of change akan benar-benar nyata adanya bagi pembangunan bangsa secara keberkelanjutan. Sebagaimana dikatakan Abdul Kalam mantan presiden India yang menyatakan bahwa pendidikan adalah jalan terbaik untuk mengatasi kemiskinan, kesenjangan, perbedaan, dan membawa suatu negara menjadi maju dengan berbagai keragaman budaya. (*)

*)Penulis adalah Guru Sosiologi SMA Avicenna Jagakarsa dan Founder Tootie Kidz Center Tangerang, 081 2897 4284