Beranda Metropolis Pemkot Depok Gugat Balik PT Petamburan

Pemkot Depok Gugat Balik PT Petamburan

0

DEPOK – Ribuan pedagang Pasar Kemirimuka dapat angin segar. Pemkot Depok saat ini sedang mempersiapkan gugatan baru kepada PT Petamburan. Bukti baru : hak guna bangun (HGB)  habis yang nantinya akan dibawa kema hijau.

Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Depok, Nina Suzana mengatakan, Pemkot Depok memiliki bukti baru menjadi bahan gugatan kepada pihak perusahan tersebut.

“Kami gugat kembali, karena ada bukti baru. Yang jelas Bagian Hukum Pemkot Depok yang menanganinya. Kami tetap mempertahankan lahan Pasar Kemirimuka, karena melihat hajat banyak orang,” kata Nina kepada Radar Depok, kemarin.

Menurutnya, lahan Pasar Kemirimuka dengan luas 2,6 hektar sejatinya sudah diserahkan dari Pemerintah Kabupaten Bogor ke Pemkot Depok. Artinya, lahan pasar itu milik negara. “Hak guna pemakaianya PT. Petamburan dari Pemkab Bogor masanya sudah habis. Otomatis balik lagi ke negara,” ucapnya.

Terpisah, Kabag Hukum Setda Depok, Selviadona menegaskan, terkait perkara hukum Pasar Kemirimuka memang sudah inkrah alias berkekuatan hukum tetap. Kendati, Pengadilan Negeri Depok berencana akan melakukan esekusi pasar tersebut, Pemkot Depok meminta untuk dilakukan penangguhan esekusi pasar. “Pak Walikota Depok sudah berkirim surat ke Kepala PN Depok untuk meminta penangguhan eksekusi,” singkat perempuan yang sering disapa Dona ini.

Sebelumnya, Walikota Depok, Mohammad Idris menuturkan, telah melayangkan surat ke Pengadilan Negeri untuk menunda eksekusi Pasar Kemirimuka. “Kami menulis surat ke PN terkait penundaan dasarnya adalah permohonan dari Kepala BPN Pusat dan Menteri ATR, untuk dilakukan penundaan terhadap eksekusi Pasar Kemirimuka,” ujar Idris saat bebersih Situ Bojongsari, Minggu (1/4).

Lebih lanjut Idris menegaskan, lahan Pasar Kemirimuka merupakan milik negara yang tidak mungkin dikuasai oleh pihak swasta. “Kalau pun pahitnya ini tidak bisa tembus, tetap PT Petamburan harus membangun pasar tradisional, siapapun pelaku pedagangnya di sana yang jelas harus pasar rakyat karena itu sudah tertera dalam Perda RTRW dan itu tidak bisa diubah,” ungkapnya.

Dengan begitu, sambungnya, Pasar Kemirimuka akan tetap ada meskipun nantinya dikelola oleh pihak ketiga bukan pemerintah. Baginya, pemerintah tidak ada urusan namun yang terpenting para pedagang bisa berjualan kembali.

“Mereka (pedagang,) bisa eksis untuk perekonomian di sana, karena sumbangan PAD terbesar adalah Pasar Kemirimuka dari sekian pasar,” katanya.

Dengan adanya keputusan eksekusi itu, pihaknya juga akan menarik seluruh personelnya yang ada di Pasar Kemirimuka. Seperti kepala UPT pasar yang akan dinon-job kan dan dipindah jabatannya.  “Penundaan eksekusi tinggal menunggu surat dari Kapolres terkait penundaan dari sisi pengosongan. Kalau dari sisi deklarasi pengalihan aset akan tetap dilakukan, hanya sekedar dideklarasikan bahwa tanah ini saat ini dikelola oleh PT Petamburan bukan lagi oleh pemerintah,” pungkasnya.(irw)