Beranda Metropolis Pemkot Tidak Punya Otoritas Sidak Sarden

Pemkot Tidak Punya Otoritas Sidak Sarden

0
Pemkot Tidak Punya Otoritas Sidak Sarden
FOTO: Walikota Depok, Mohammad Idris
FOTO: Walikota Depok, Mohammad Idris

DEPOK – Terkait adanya ikan kaleng alias sarden yang mengandung cacing pita yang sudah beredar di masyarakat. Pemerintah Kota Depok tidak bisa bertindak untuk melaksanakan inspeksi mendadak (Sidak), karena terkait persoalan ini sudah kewenangan Badan Pengawasan Obata dan Makanan (BPOM) Jawa Barat.

“Sayangnya kami (Pemkot) tidak memiliki otoritas kewenangan sidak makanan karena sudah kewenangan BPOM Jabar,” kata Walikota Depok Mohammad Idris, usai melaksanakan Rapat Paripurna di Gedunh DPRD Depok, pekan kemarin.

Kecuali, sebut Idris, Gubernur memberikan intruksi kepada walikota dan bupati untuk melaksanakan pengecekan atau sidak terkait makanan dan obat yang tercemar tersebut.

“Tidak ada otoritas, kalau ada intruksi pasti dijalankan. Karena walikota adalah kepanjangan tangan dari pemerintah provinsi,” katanya.

Sebelumnya, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Depok menyebarkan surat edaran kepada toko, supermarket, dan pasar terkait tindak lanjut penjelasan Badan POM RI pada tanggal 22 Maret 2018 tentang temuan cacing pada produk ikan kaleng.

“Kita sebar surat edaran ke pasar tradisional, supermarket, dan minimarket di Kota Depok,” kata Sekretaris Dinkes Depok, Ernawati, kepada Radar Depok.

Ernawati mengatakan, di dalam surat tersebut ada tiga produk ikan kaleng ikan makarel dalam saus tomat kemasan kaleng ukuran 425 gram. Antara lain sebut dia, merek Farmerjack, nomor izin edar (NIE) BPOM RI ML 543929007175, nomor bets 3502/01106 35 1 356, merek IO, NIE BPOM RI ML 543929070004, nomor bets 370/12 Oktober 2020, dan merek HOKI, NIE BPOM RI ML 543909501660, nomor Bets 3502/01103/-. “Surat edaran ini sudah disebar,” ucap Ernawati.

Ia menambahkan,  Badan POM RI juga telah melakukan sampling dan pengujian terhadap produk ikan dalam kaleng lainnya yang beredar di seluruh Indonesia guna memastikan adanya dugaan cacing dalam ikan kemasan kaleng. Kata dia, sampai dengan 28 Maret 2018, BPOM RI telah melakukan sampling dan pengujian terhadap 541 sampel ikan dalam kemasan kaleng yang terdiri dari 66 merek.

Hasil pengujian sebut dia, berdasarkan B POM RI menunjukkan ada 27 merek atau  138 bets positif mengandung parasit cacing.  Terdiri dari 16 (enam belas) merek produk impor dan 11  merek produk dalam negeri. “Dominasi produk yang mengandung parasit cacing adalah produk impor,” kata dia berdasarkan infromasi dari Badan POM RI.

Diketahui bahwa produk dalam negeri bahan bakunya juga berasal dari impor. Merek produk yang mengandung parasit cacing sebagaimana terlampir. Berdasarkan temuan tersebut BPOM RI telah memerintahkan kepada importir dan produsen untuk menarik produk dengan bets terdampak dari peredaran dan melakukan pemusnahan.

Selain itu, sambung Ernawati,  untuk sementara waktu 16 merek produk impor tersebut dilarang untuk dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia dan 11 merek produk dalam negeri proses produksinya dihentikan sampai audit komprehensif selesai dilakukan. BPOM RI kata dia,  terus memantau pelaksanaan penarikan dan pemusnahan serta meningkatkan sampling dan pengujian terhadap bets lainnya dan semua produk ikan dalam kaleng, baik produk dalam maupun luar negeri.

“Masyarakat diimbau untuk lebih cermat dan hati-hati dalam membeli produk pangan. Selalu ingan Cek “KLIK” (Kemasan, Label, izin Edar dan Kedaluwarsa) sebelum membeli atau mengonsumsi produk pangan. Pastikan kemasannya dalam kondisi utuh, baca informasi pada label, pastikan memiliki izin edar dari BPOM RI, dan tidak melewati masa kedaluwarsa,” bebernya.(irw)