DEPOK – Pasca Ketua LPM Sukamaju ditangkap akibat terlibat korupsi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), Kamis (22/3). Otomatis struktur LPM disana tak memiliki komandan.

Kondisi ini mendapat perhatian serius dari Lurah Sukamaju, Nurhadi. Ia menilai pergantian Ketua LPM Sukamaju sangat diperlukan.

Mengingat, pembangunan di wilayah kelurahan sangat membutuhkan peran LPM. “Seyogyanya memang pergantian (Ketua LPM) segera dilaksanakan, mengingat tugas dan peran LPM di masyarakat masih kuat,” kata Nurhadi.

Namun demikian, dirinya juga mengaku belum menerima pernyataan pengunduran diri Ketua LPM, Tajudin yang kini sedang menjalani proses hukum.

“Pengunduran dirinya juga belum ada, kita juga masih menghormati asas praduga tak bersalah,” kata Nurhadi.

Dia juga mengatakan saat ini proses pembangunan juga belum berjalan. Anggaran juga belum ada yang turun. Sehingga saat ini pihaknya masih fokus pada masalah pelayanan dan pengawasan dari RT dan RW.

Tapi, lanjut dia, saat musrembang usulan warga semua akan ditampung di LPM. Nah dikhawatirkan, jika tidak ada LPM definitif, distribusi usulan akan ricuh. “Tapi sekarang saya juga sudah persiapkan jika memang akan ditunjuk LPM baru,” kata Nurhadi.

Namun demikian, dia mengatakan penunjukan LPM merupakan kewenangan camat. Sehingga dirinya menunggu instruksi camat. “Kami masih menunggu petunjuk, tapi kami perlu pergantian,” papar Nurhadi.

Seperti diketahui, Kejari Depok sudah menetapkan tiga tersangka dan langsung menahan dua diantaranya, dalam kasus penyelewangan dana program Rumah Tak Layak Huni (RTLH) Kelurahan Sukamaju Tahun 2016, Kamis (22/3/2018).

Dua tersangka yang ditahan dan langsung dititipkan di Rutan Cilodong adalah Ketua LPM Kelurahan Sukamaju, Aulia Haman Kartawinata, serta Sekertaris LPM Sukamaju Tajudin bin Tarmudi (Ketua LPM aktif). (cr2)