Beranda Satelit Depok Perwal 8 Tahun 2015 Disoal,Dianggap Bertentangan dengan UU

Perwal 8 Tahun 2015 Disoal,Dianggap Bertentangan dengan UU

0
Perwal 8 Tahun 2015 Disoal,Dianggap Bertentangan dengan UU
SANI/RADARDEPOK TUNJUKAN: Ketua Koperasi Agung Bhakti, Didik Sungaidi menunjukkan STNK yang kini kepengurusan anggota diserobot badan usaha lain, kemarin.
SANI/RADARDEPOK
TUNJUKAN: Ketua Koperasi Agung Bhakti, Didik Sungaidi menunjukkan STNK yang kini kepengurusan anggota diserobot badan usaha lain, kemarin.

DEPOK – Peraturan Walikota (Perwal) nomor 8 tahun 2015, tentang persyaratan dan prosedur pemberian izin penyelenggaraan angkutan orang, disoal Koperasi Agung Bhakti (KAB). Keladinya, dalam Perwal tersebut lebih tepatnya pasal 4 dan 7 bertentangan dengan Undang-undang (UU) Perkoperasian Pasal 58 ayat 1b.

Ketua Koperasi Agung Bhakti, Didik Sungaidi menegaskan,  Pemerintah Kota (Pemkot) Depok dalam hal ini Walikota Depok, untuk meninjau ulang dan merevisi Perwal nomor 8 tahun 2015 tentang persyaratan dan prosedur pemberian izin penyelenggaraan angkutan orang. Dalam perwal tersebut sangat bertolak belakang dengan UU Perkoperasian.

Menurutnya, dalam dua tahun terakhir ini banyak angkutan umum dibawah naungan Koperasi Agung Bhakti, yang dicaplok koperasi lain dan badan usaha lain. Ini terjadi akibat adanya kebijakan yang tertuang pada pasal 4 dan 7 Perwal nomor 8 tahun 2015 tersebut. Salah satu contohnya, dalam hal kepengurusan surat menyurat kendaraan.

Dia menambahkan, peraturan Walikota harusnya dapat diselaraskan dengan UU Koperasi, dan bukan malah sebaliknya bertentangan dengan UU. Menurutnya, UU lebih tinggi dari produk peraturan atau kebijakan kepala daerah.

“Kami hanya ingin pasal-pasal yang dijadikan pembenaran bagi munculnya Koperasi atau Badan usaha bidang angkutan dibidang yang sama agar direvisi. Sehingga tidak terjadi kasus pencaplokan kepengurusan surat menyurat kendaraan umum yang sebelumnya telah bernaung disuatu lembaga seperti koperasi,” ujarnya kepada Harian Radar Depok saat ditemui kantronya di Jalan Tiga Putra Kelurahan Meruyung, Kecamatan Limo, kemarin.

Terkait hal ini, dia mengatakan pihaknya telah beraudensi dengan Ketua DPRD Kota Depok Hendrik Tangke Allo, Selasa (3/3) guna menyampaikan prihal tersebut.

“Kami sudah bertemu dengan Ketua DPRD bapak Hendrik Tangke Allo dan membahas permasalahan ini. Kami berharap lembaga legislatif dapat melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kota Depok guna mengabulkan permohonan kami,” tandas Didik.(cr3)