Beranda Satelit Depok Situ Pengasinan Depok Jadi Sasaran

Situ Pengasinan Depok Jadi Sasaran

0
Situ Pengasinan Depok Jadi Sasaran
DICKY/RADARDEPOK TANAM: Walikota Depok, Mohammad Idris saat melaksanakan penanaman pohon di Situ Tujuh Muara, Kecamatan Bojongsari, Minggu (1/4).
DICKY/RADARDEPOK
TANAM: Walikota Depok, Mohammad Idris saat melaksanakan penanaman pohon di Situ Tujuh Muara, Kecamatan Bojongsari, Minggu (1/4).

DEPOK – Tidak dapat dipungkiri kewenangan situ di Kota Depok berada di pemerintah pusat. Meski begitu, Pemkot Depok tidak tinggal diam terhadap situ yang ada di wilayahnya, yakni akan melakukan penataan empat situ walaupun tidak melakukan intervensi lebih dalam.

Walikota Depok, Mohammad Idris mengatakan, ada 23 situ di Kota Depok yang tersebar diberbagai wilayah. Rencananya, pemkot Depok akan melakukan penataan empat situ. Situ Pengasinan mejadi salah satu situ yang masuk dalam anggaran.

“Kewenangan situ berada di Pemerintah Pusat dan tidak dapat dialihkan walaupun sudah diupayakan,” ujar Idris kepada Radar Depok, kemarin.

Idris menjelaskan, dari catatan negara ada 26 situ di Kota Depok. Namun setelah Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan pengecekan untuk Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di Kota Depok, hanya tersisa 23 situ, hilangnya tiga situ terjadi sebelum Kota Depok berdiri. Pemkot Depok sebelumnya telah mengajukan Perda RT RW pada 2005, namun mendapat penundaan hingga 2010.

Idris mengungkapkan, penundaan tersebut dikarenakan ada permasalahan tiga situ yang hilang. Pada 2015, Gubernur Jawa Barat menandatangani Perda RT RW, dan mencoret tiga situ yang hilang. Tetapi, Gubernur Jawa Barat meminta tiga situ yang hilang untuk dikembalikan. Namun, dalam mengembalikan situ yang hilang harus ada konsekuensi peraturan presiden untuk mengatur hal tersebut.

“Kementerian dan Pemerintah Daerah punya bagian tertentu untuk mengintervensi anggaran APBD,” ucap Idris.

Idris mencontohkan, untuk mengembalikan Situ Gugur di Kelurahan Bedahan, Kecamatan Sawangan, harus ada uang penggantian terhadap masyarakat yang sudah memiliki izin. Idris menilai, secara undang-undang hal tersebut tidak dapat dilakukan. Namun secara kerohiman harus ada uang APBN atau APBD atas instruksi presiden.

“Namun, jika presiden tidak memberikan instruksi, hal tersebut mustahil untuk dapat dilakukan,” terangnya. (dic)