Beranda Politika Sutarman Minta Girik Dikembalikan

Sutarman Minta Girik Dikembalikan

0
Sutarman Minta Girik Dikembalikan
RICKY/RADAR DEPOK ADVOKASI: Pengurus LKHB-PPS Universitas Indonesia sedang mempelajari kasus yang membelit Sutarman dan keluarga di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok.
RICKY/RADAR DEPOK
ADVOKASI: Pengurus LKHB-PPS Universitas Indonesia sedang mempelajari kasus yang membelit Sutarman dan keluarga di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok.

DEPOKSutarman, warga Kota Tangerang Selatan meminta bantuan kepada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum – Pilihan Penyelesaian Sengketa (LKBH-PPS). Kampus Fakultas Hukum Universitas Indonesia untuk mengembalikan Girik yang dititipkan ke kelurahan.

“Kami fokus untuk menegaskan kembali bahwa girik yang kami titipkan tersebut (ke pihak kelurahan) sampai hari ini belum juga dikembalikan,” tutur Sutarman anak dari pemilik tanah, Rusli Wahyudi kepada wartawan.

Pihaknya memohon agar LKBH-PPS FH Universitas Indonesia ini dapat membantu masalah administrasi kenegaraan yang dinilai amburadul terhadap sengketa tanah yang membelitnya. Sebab, setelah gelar perkara selesai dai pihaknya memenangkan di PT Bandung.

“Kami menang, setelah itu langsung inkrah. Makanya kami setelah berperkara, apa yang kami titipkan kami minta kembali. Waktu itu eksekusi penyerahan tahun 1998, kami minta terus ke kelurahan. Kami titipkan ke institusi negara loh bukan kepada perorangan. Kami minta ke sana sampai hari ini tidak pernah diberikan,” paparnya.

Kata dia, berdasarkan putusan pengadilan, pihaknya menang dan dilakukan eksekusi penyerahan atas dasar penetapan pengadilan yang telah diukur. Sebab, sebelum gelar perkara sudah dilakukan sita jaminan dulu

Terkait hal ini, pihaknya sudah melayangkan surat sampai ke Presiden RI, dimulai dari kelurahan pihaknya melapor lalu naik lagi ke kecamatan, menyurati walikota, gubernur dan menyurati Kementerian Dalam Negeri serta Kementerian PAN -RB. Namun, belum ada tanggapan mengenai pengembalian girik yang dititipkan.

 

“Sangat kami sayangkan pada saat presiden bagi-bagi sertifikat, tapi girik kami disembunyikan oleh kelurahan. Alasan dari kelurahan sendiri, mereka menyatakan sudah dikembalikan tapi kepada orang yang tidak berhak,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut Wakil Ketua LKBH-PPS UI, Abdul Toni mengatakan, pihaknya baru menerima aduan dari pihak keluarga Rusli dan belum mempelajari data. Sehingga, untuk sementara pihaknya menampung aduan dan ajab mempelajari serta merumuskan langkah yang tepat untuk menangani permasalahan tersebut, karena harus ada data yang perlu dilengkapi.

“Yang diserahkan keluarga Rusli sudah ada putusan pengadilan dan berita acara eksekusi, tinggal permasalahannya seiring berjalannya waktu, tanahnya sendiri tidak dikuasai lagi oleh Pak Rusli karena ada gangguan. Dalam arti, beliau sudah berjuang bertahun-tahun dan dinyatakan menang oleh pengadilan kan tidak bisa menikmati perjuangan beliau,” tandasnya. (cky)