Foto: Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jabar, Imam Budi Hartono
Foto: Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jabar, Imam Budi Hartono

DEPOK- DPRD Provinsi Jawa Barat tengah menggodok  tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), yakni kelistrikan, ketertiban dan ketentraman umum, serta zonasi daerah pesisir dan pulau-pulau terluar di Jawa Barat.

Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jabar, Imam Budi Hartono menguraikan satu persatu, seperti Raperda kelistrikan, pada periode lalu Ahmad Heryawan sudah membuat program Jabar caang  atau Jabar terang.

“Sehingga, wilayah-wilayah terpencil sudah diberikan sambungan listrik ke rumah-rumah secara gratis, dan program ini masih terus dilakukan sampai tidak ada lagi rakyat jabar yg rumahnya tidak dialiri listrik,” kata anggota dewan yang akrab disapa IBH ini kepada Radar Depok.

Namun, pada pelaksanaannya di lapangan terbentur beberapa hal, seperti aturan per Undang-Undangan tentang hibah ke masyarakat. Sehingga wilayah-wilayah warga yang tidak mampu melalui kades membuat proposal akan agar diberikan jaringan listrik gratis.

“Kemudian, jaringan PLN yang belum sampai ke pelosok-pelosok di Jabar, terutama di pegunungan. Selanjutknya, para pelaku usaha kelistrikan belum tidak bisa memberikan listrik kepada warga setempat kareba harus menjual dulu listriknya ke PLN,” paparnya.

Sedangkan, untuk Raperda Zona Pesisir dan Pulau-pulau Terluar Jabar, sambung IBH,  harus ada pengamanan dan pemanfaatan ke RT/RW, tidak boleh ada reklamasi seperti di DKI Jakarta, ketiga perusakan lingkungan akibat penambangan liar sbg pantai mengalami abrasi dan kerusakan lingkungan.

“Baru tahap 2 penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi. Proses selanjutnya akan dibentuk Pansus untuk membahas Raperda tersebut,” pungkasnya. (cky)