Jaksa PN Depok Baca Tuntutan 300 Halaman

In Utama
AHMAD FACHRY/RADAR DEPOK
SIDANG LANJUTAN FIRST TRAVEL : Terdakwa kasus dugaan penipuan dan penggelapan biro perjalanan umrah First Travel, Andika Surachman, Anniesa Hasibuan, dan Kiki Hasibuan saat menjalani sidang dengan agenda keterangan dari riga terdakwa di Pengadilan Negeri Kota Depok, Senin (23/4) lalu.

DEPOK – Dua pekan tertunda hingar-bingar sidang First Travel. Hari ini, tiga bos umrah yang melenceng ini, akan menghadapi agenda sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Depok, Cilodong. Hanya saja, Jaksa Penuntut Umum (JPU) masih merahasikan tuntutan hukuman yang akan dijatuhkan kepada, Direktur Utama First Travel Andika Surachman, Direktur First Travel  Anniesa Desvitasari Hasibuan, Komisaris Utama First Travel Siti Nurhaida Hasibuan.‎

JPU kasus First Travel, Heri Jerman mengatakan, akan melaksanakan pembaca tuntutan. “Besok jadi (Hari ini), agenda Tuntutan Pidana terjadap para terdakwa First Travel,” kata Heri Jerman kepada Harian Radar Depok, kemarin.

Menurutnya, penyusunan berkas tuntutan memakan waktu dua pekan agar pihaknya lebih teliti menyusun tuntutan. “Kami butuh waktu dua minggu supaya penyusunan tuntutannya lebih cermat,” kata Heri.

Berkas tuntutan yang akan dibacakan JPU sekitar 300 halaman. Namun, dia tidak mau membocorkan tuntutan yang akan dibacakan Jaksa. “Masa saya bocorkan. Tunggu saja besok,” terang Heri.

Dalam dakwaannya, JPU menjerat terdakwa dengan pasal berlapis. Andika dan Anniesa didakwa melanggar pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP dan pasal 372 KUHP jo pasal 55 ayat 1ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP, pasal 3 Undang-Undang Nomor 8/2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sedangkan Siti disangkakan, pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP atau pasal 372 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP, pasal 3 UU Nomor 8/2010 tentang TPPU jo pasal 55 ayat 1 ke-(1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Terpisah, kuasa hukum sejumlah jamaah First Travel, ‎ Riesqi Rahmadiansyah tak mempersoalkan berapa tuntutan pidana penjara yang diajukan JPU. “Berapa pun tuntutan pidana tidak masalah, makin cepat terdakwa keluar (penjara), makin cepat kita minta pertanggungjawaban perdata,” ucap Riesqi.

Menurut dia, tuntutan sejumlah jamaah hanya ingin diberangkatkan umrah. Dia menilai, para terdakwa masih mampu memberangkatkan jamaah yang gagal umrah. Riesqi berkaca pada kurun 2011-2016 saat First Travel bisa memberangkatkan 180 ribu jamaah. “Untuk 50 ribu (yang gagal berangkat), saya yakin masih mampu, bagaimana caranya mereka memberangkatkan, itu urusan mereka, asalkan aset mereka jangan sampai disita untuk negara tetapi disita untuk kepentingan korban,” ucapnya.

Dia menambahkan, upaya pemberangkatan jamaah bisa pula kandas bila pengadilan niaga memutus Firts Travel pailit. Riesqi yang menjadi kuasa hukum 2.200 jamaah First Travel tersebut justru berharap para terdakwa secepatnya bisa keluar penjara.

Dengan begitu, komitmen dan janji mereka memberangkatkan para jamaah yang gagal umrah bisa didorong agar terealisasi. Jika vonis pidana penjara lama, upaya jamaah agar tetap bisa berangkat bakal semakin sulit.

Riesqi sempat membawa para kliennya mendatangi Kejaksaan Negeri Depok di Cilodong, Kamis, 5 April 2018. Di sana,‎ para korban juga mendesak jaksa menuntut majelis hakim agar memutus aset First Travel dikembalikan pada korban bukan dikuasai negara.

“Setiap tuntutan jaksa kaya gini bunyinya, menyatakan bersalah, menuntut pidana selama, segera ditahan tetapi tidak pernah ada tuntutan yang menyatakan mengganti kerugian korban sejumlah berapa,” ucap Riesqi saat itu.

Menurut dia, persoalan ganti rugi dalam tuntutan jaksa pernah diterapkan dalam perkara tindak pidana korupsi. “Hal ini pernah diterapkan dalam tindak pidana korupsi mengganti kerugian negara tetapi hanya negara yang dikedepankan, sekarang ini kerugian ada di masyarakat,” ucapnya.

Riesqi menyatakan, jangan sampai jaksa dalam tuntutannya memasukan aset disita oleh negara. “Kami belajar dari kasus (penipuan investasi) Pandawa, di kasus Pandawa kan aset dikembalikan untuk negara, akhirnya jadi duit negara dong,” ujar Riesqi.(rub)

You may also read!

kampung siaga korona diapresiasi

Kampung Siaga Covid -19 Diapresiasi Warga

SIAGA : Pengurus Kampung Siaga Covid - 19 Kelurahan Depok menggunakan APD. FOTO : ISTIMEWA   RADARDEPOK.COM,

Read More...
kodim salurkan bantuan

Kodim Salurkan Bantuan Beras 17,5 Ton

SOSIAL : Prajurit Kodim 0508/Depok tengah membantu salah seorang penerima bantuan, untuk mengakses mesin ATM

Read More...
baznas bojongsari

Baznas Kecamatan Bojongsari Salurkan Bantuan : Berikan 50 Karung Beras Lewat Kecamatan

TERIMA BANTUAN : Camat Bojongsari Dede Hidayat menerima bantuan sembako dari Baznas Bojongsari. FOTO :

Read More...

Mobile Sliding Menu