Syafril Arsyad Ketua KBP KLB Askot PSSI Kota Depok
FOTO: Syafril Arsyad, Ketua KBP KLB Askot PSSI Kota Depok

DEPOK Perseteruan di tubuh Komite Banding Pemilihan (KBP) Kongres Luar Biasa Asosiasi Kota PSSI Kota Depok terus memanas. Dedy Juansyah dan Dodi, dua orang anggota KBP KLB Askot PSSI Kota Depok yang memihak pada Meiyadi, menilai ada banyak kejanggalan yang dilakukan KBP dalam mengambil keputusan menolak banding Meiyadi dalam proses verifikasi data calon Ketua Askot.

Menanggapi tuduhan tersebut, Ketua KBP KLB Askot PSSI Kota Depok, Syafril Arsyad mengatakan, penolakan banding yang menggugurkan status pencalonan Meiyadi, murni karena status terhukum yang masih disandang Meiyadi pada masa verifikasi calon ketua Askot.

“Ada buktinya kok. Surat yang ditandatangani Sekretaris Jenderal PSSI, Ratu Tisha Destria, jelas mengatakan Meiyadi bayar tanggal 29 Maret 2019. Sedangakan masa verifikasi berkas ditutup tanggal 27 Maret,” ungkap Syafril kepada Radar Depok.

Syafril menuturkan, dirinya menyayangkan keputusan anggotanya yang memihak pada salah satu calon. Karena menurutnya, anggota KBP haruslah bersikap netral dalam membuat keputusan.

“Anggota KBP itu harusnya netral. Ini malah jadi juru bicara calon yang gugur. Wong si calonnya aja gak ada komen, kok malah dia yang ribut? Kan aneh,” ungkap pria yang sempat menjabat Wakil Manager Persikad selama dua periode tersebut.

Selain itu, Syafril juga membantah tuduhan atas dirinya yang dinilai mengambil keputusan sepihak dan bertindak otoriter. Menurutnya, semua mengacu pada Kode Disiplin PSSI Tahun 2018 Pasal 81 tentang Kewenangan Ketua Komite Banding PSSI Memutuskan Sendiri, ketua KBP memiliki otoritas untuk mengambil keputusannya sendiri, namun tetap atas nama Komite Banding PSSI.

”Beda pendapat itu wajar, tapi kalau ketua sudah ambil keputusan, ya diikuti,” katanya.

Kemudian, dengan lewatnya batas waktu yang diberikan oleh Asosiasi Provinsi (Asprov) PSSI Jawa Barat untuk memilih satu lagi anggota KBP melalui suratnya yang bernomor 312/JBR/UD/219/IV-2018, menurutnya hal itu menunjukan secara tidak langsung penyelenggaraan KLB akan diambil alih oleh Asprov.

“Prosesnya tidak sederhana. Memang boleh Asprov mengambil alih KLB, tapi statusnya hanya melanjutkan proses yang telah berjalan dan aturan yang telah ditetapkan. Bukannya rombak ulang semuanya dan bikin aturan baru, karena jadi menyalahi statuta,” tutup Syafril.(mg2)