RUBIAKTO/RadarDepok KOMPAK:Pedagang Pasar, saat mendeklarasikan Satgas Belanegara Pasar Kemirimuka yang dihadiri Kepala Kesbangpol Kota Depok.
RUBIAKTO/RadarDepok
KOMPAK:Pedagang Pasar, saat mendeklarasikan Satgas Belanegara Pasar Kemirimuka yang dihadiri Kepala Kesbangpol Kota Depok.

DEPOK – Penundaan eksekusi Pasar Kemirimuka masih membuat pedagang was-was. Alasan itu mendasar, keladinya esekusi Pasar Kemirimuka bisa saja diratakan kapanpun. Mencegah itu, kemarin  pedagang pasar membentuk Satgas Belanegara untuk berjaga-jaga di sekitar pasar kemirimuka.

Komandan Satgas Belanegara Pasar Kemirimuka, Karno Sumardo mengatakan, pedagang Pasar Kemirimuka melaksanakan deklarasi satgas Belanegara, untuk menolak eksekusi Pasar Kemirimuka di Aula Budi Luhur Jalan Keramat, Kemirimuka, Beji. Menurutnya, setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk membela negara, termasuk menjaga aset negara.

“Kami membentuk dan mendeklarasikan satgas belanegara di Pasar Kemirimuka, untuk sama-sama menjaga stabilitas keamanan di Kota Depok,” kata Karno kepada Harian Radar Depok, kemarin.

Dia mengatakan, ada 120 pedagang yang sudah tergabung dalam Satgas Belanegara di Pasar Kemirimuka. Nantinya, mereka akan berjaga-jaga di sekitar Pasar Kemirimuka. “Nanti anggota satgas akan berjaga di sekitar Pasar Kemirimuka selama 24 jam di lima pos yang tersebar di Pasar Kemirimuka, karena sebelumnya kami berjaga jika hanya dalam ancaman eksekusi saja,” beber Karno.

Karno mengatakan, akan menjaga Pasar Kemirimuka karena pihaknya berkeyakinan bahwa lahan tersebut masih milik negara. “Menurut kami lahan ini milik negara, dan kami siap menjaga aset negara,” tegas Karno.

Sementara itu, terkait kelanjutan eksekusi yang akan dilaksanakan Pengadilan Negeri (PN) Kota Depok. Pihaknya menggantungkan dengan keputusan pemerintah. “Setahu kami eksekusi tidak dibatalkan, dan hanya ditunda. Dengan demikian kami menggugat pedagang mengajukan proses hukum melalui perlawanan pihak ketiga,” kata Karno .

Karno mengaku kecewa dengan ketidak hadiran anggota DPRD Kota Depok. Kekecewaan pedagang menurut Karno Sumardo terkait ketidak hadiran DPRD sangat membekas.

Pedagang sudah mengirim surat untuk wakil rakyat Kota Depok. Namun DPRD tidak hadir, bahkan tidak mengabarkan perihal ketidak hadirannya.

“Kemarin waktu pedagang unjuk rasa di PN mereka ikut orasi. Padahal tidak diminta oleh pedagang. Terkesan DPRD takut kotor di lokasi pasar yang becek. Mungkin pedagang tidak dianggap sebagai warga Depok, tapi patut diingat 95% pedagang pasar memiliki KTP Kota Depok, dan kami kecewa,” kata Karno.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Depok, Lienda Ratna Nurdiany mengatakan, dalam deklarasi Belanegara memang menjadi tupoksinya Kesbanpol, untuk memberi pemahaman dan wawasan kebangsaan dan belanegara.

Namun, terkait status hukum pihaknya mengakui jika keputusan yang diambil sudah incrah. Sementara, pemerintah Kota Depok harus memiliki upaya lanjut dari yang telah ditetapkan.

“Pemkot senantiasa mengupayakan status dari lahan Pasar Kemirimuka. Intinya kami mengupayakan lahan Pasar Kemirimuka dapat dikeloloa oleh Pemkot,” terang Lienda.

Dia juga mengatakan, masih berupaya meminta pemerintah pusat agar bisa menyerahkan pengelolaan Pasar Kemirimuka ke Pemkot Depok. “Kami masih upayakan berkomunikasi dengan pihak pusat,” tegas perempuan berkacamata ini.(rub)