Sidak Makanan Bukan Kewenangan Pemkot Depok

In Utama

DEPOK – Pemerintah Kota Depok terus berupaya berkoordinasi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar), terkait pengawasan makanan dan obat-obatan. Sebab kini kewenangan tersebut sudah bukan tanggunjawab Pemkot Depok sejak 2013 lalu.

Bahkan, pemkot tidak bisa melaksanakan inspeksi mendadak (Sidak) di pasar, supermarket, dan minimarket.

“Sayangnya kami (Pemkot) tidak memiliki otoritas kewenangan sidak makanan karena sudah kewenangan BPOM Jabar,” kata Walikota Depok Mohammad Idris, usai melaksanakan Rapat Paripurna di Gedunh DPRD Depok, belum lama ini.

Kecuali, sebut Idris, gubernur memberikan intruksi kepada walikota dan bupati untuk melaksanakan pengecekan atau sidak terkait makanan dan obat yang tercemar tersebut. “Tidak ada otoritas, kalau ada intsruksi pasti dijalankan. Karena walikota adalah kepanjangan tangan dari pemerintah provinsi,” katanya.

Hal senada juga dikatakan Wakil Walikota Depok Pradi Supriatna. Namun, Pemkot Depok tetap menjalin koordinasi dengan Disperindag Jabar. “Kita akan komunikasi dengan Jabar, bagaimana pun pengawasan makanan juga pemkot juga memperhatikan. Iya dengan cara  ini,” kata Pradi, kepada Radar Depok, saat bertemu di ITC Depok.

Terkait Ramadan tahun ini, tentu akan ada sidak di pasar, supermarket, dan minimarket dengan mengandeng Disperindag Jabar. “Kami sebagai abdi negara tentu memberikan rasa aman dan nyaman bagi warga Depok, tutur dia.

Menyikapi hal ini Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) Kota Depok, melakukan sidak ke sejumlah minimarket. Sasarannya minimarket, supermarket, dan lainnya. Sidak ini rutin dilakukan, namun tidak untuk pengawasan melainkan memberikan pembinaan kepada para pengusaha ritel.

Kabid Perdagangan Disdagin, Anim Mulyana mengatakan, Disdagin Depok hanya pembinaan atau lebih kepada pengecekan Barang Dalam Kemasan Terbungkus (BDKT). Dijelaskan dia, pengawasan BDKT ini untuk mengawasi makanan yang dijual di minimarket harus sesuai ketentuan harga eceran tertinggi (HET), label produk, masa waktu kadaluarsa, gambar produk, dan lainnya.

“Pengawasan barang dalam kemasan ini seperti, barang yang sesuai HET, mereka harus meyesuaikan harga antara lain, gula pasir perkilo Rp12.500, beras premium Rp12.800 perliter, daging beku Rp85.000, dan lainya,” kata Anim.

Selain itu, kata Anim juga mengecek ukuran berat barang yang tertera pada kemasan produk tersebut.

Antara lain netto, volume isi produk kemasan, satuan produk berdasarkan internasional, nama barang, alamat produsen, dan nama produsen. “Harus ada tempat produsen dan pengemasan,” kata dia.

Ia menambahkan, selain melaksanakan BDKT di setiap minimarket ada juga ke tabung gas dengan bekerjasama dengan Hiswana Migas ke setiap agen gas di Depok. Anim menambahkan, Disperindag menargetkan pada 2018 sebanyak 150 melaksanakan pengawasan BDKT. Total minimarket di Depok ada 350 waralaba yang tersebar di 11 kecamatan. “Satu minggu kita bisa empat atau tiga minimarket yang diawasi,” singkat Anim.

Terpisah, Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Depok, Rienova Serry Donie menegaskan, perlu  diadakan  sidak dan cek sampai ke warung-warung kecil.Sebab, produk makanan yang sudah masuk di warung eceran tidak diperiksa oleh petugas.

“Kami harap, pemkot memberikan rasa aman bagi konsumen menkonsumsi makanan. Meski pengawasan sudah bukan tanggunjawab pemkot,” tandasnya.(irw)

You may also read!

MTQ kota depok ke subang

Depok Kirim 54 Kafilah ke MTQ Jabar XXXVI

LEPAS : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial, Sri Utomo, memberikan sambutan sekaligus melakukan Pelepasan Peserta

Read More...
fadil haq tidar

PC TIDAR Depok Gencarkan #BeraniBerubah

Wakil Ketua Umum PC Tidar Kota Depok, Fadil Haq.   RADARDEPOK.COM, DEPOK - Surat Keputusan (SK) DPP

Read More...
jamsostek hari pelanggan

BPJAMSOSTEK Meriahkan Hari Pelanggan Nasional

HARI PELANGGAN : BPJAMSOSTEK Cabang Depok turut memeriahkan Hari Pelanggan Nasional Tahun 2020. Pada giat

Read More...

Mobile Sliding Menu