AHMAD FACHRY/RADAR DEPOK             HASIL SITAAN APK : Petugas Satpol PP saat menata sejumlah Alat Peraga Kampanye (APK) yang telah ditertibkan mengingat sudah masa tenang kampanye di Halaman Balaikota Depok, kemarin.
AHMAD FACHRY/RADAR DEPOK
HASIL SITAAN APK : Petugas Satpol PP saat menata sejumlah Alat Peraga Kampanye (APK) yang telah ditertibkan mengingat sudah masa tenang kampanye di Halaman Balaikota Depok, kemarin.

DEPOK – Selama masa tenang jelang Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Barat  (Jabar) 24-26 Juni. Korps Penegak Perda menertibkan 1.221 alat peraga kampanye (APK). Penertiban tersebut dilakukan bersama Panwaslu Kota Depok, kemarin.

Kasatpol PP Kota Depok, Yayan Arianto mengatakan, jumlah APK 1.221 yang diturunkan atau ditertibkan sebelumnya sudah didata Panwaslu Depok. Satpol PP, jelas Yayan hanya membantu pelaksanaan penertiban APK selama masa tenang tanggal 24 sampai 26 Juni.

Yayan menyebutkan, di awal masa tenang pada 24 Juni  ada 511 lebar spanduk APK di empat  kecamatan antara lain, Kecamatan Sukmajaya, Beji, Pancoranmas, dan Kecamatan Cimanggis.

Dihari kedua pada 25 Juni sebanyak 395 lembar APK yang ditertibkan di tiga kecamatan, antara lain Kecamatan Cipayung, Tapos, dan Kecamatan Cilodong.

“Hari ini Selasa  (26/6) ada 905 lembar APK. Sisanya di daerah Kecamatan Cinere, Limo, dan Kecamatan Sawangan tinggal sisa 316 lembar APK. Semua diselesaikam hari ini (kemarin),” katanya kepada Harian Radar Depok, kemarin.

Menurut Yayan, selama penertiban APK mengalami kesukitan terutama spanduk yang cukup tinggi. Membutuhkan alat untuk mencapai penertiban spanduk tersebut. “Kami usahakan spanduk kita copot, bahkan kita sampai masuk gang-gang kecil untuk menertibkan spanduk maupun stiker,” ujarnya.

Untuk di hari pemilihan, sambung Yayan, pihaknya menurunkan 200 anggota untuk mengamankan pencoblosan. “Mereka disebar di kelurahan dan kecamatan,” ujarnya.

Terpisah, Ketua Panwaslu Kota Depok Dede Selamet mengatakan, penertiban APK kampanye calon peserta Pilgub Jabar 2018 dibersihkan secara bertahap. “Gak langsung semua kan masa tenang tiga hari. Namun kami kesukitan yang baliho besar tinggi itu agak sukit dicopot, itu butuh alat dan butuh skil memanjat,” kata Dede.

Dalam hal penertiban, kata Dede pihak tim sukses sebenarnya harus mencopot sendiri. “Jangan mau masang gak mau nyopot,” ucap dia.

Baliho kampanye yang masih ada di masa tenang ini, sambung dia, jelas melanggar Undang-Undang No 10 Tahun 2016. Mereka dikenakan sanksi yang masuk katagori kampanye di luar jadwal.

“Itu Ada acaman pidananya  atau denda. Berbunyi pada Pasal 187 pidana 15 hari sampai 3 tahun. Atau denda Rp 100ribu atau paling besar Rp 1.000. 000,” ungkap Dede. (irw)