DICKY/RADARDEPOK PENGIKAT ELASTIS: Pengikat segel kotak suara untuk TPS 20, Kelurahan/Kecamatan Bojongsari, yang terbuat dari bahan elastis tidak bertuliskan KPU.
DICKY/RADARDEPOK
PENGIKAT ELASTIS: Pengikat segel kotak suara untuk TPS 20, Kelurahan/Kecamatan Bojongsari, yang terbuat dari bahan elastis tidak bertuliskan KPU.

DEPOK – Hari ini (27/6) sebanyak 1,1 juta jiwa warga Kota Depok yang terdata di Daftar Pemilih Tetap (DPT) akan menggunakan hak pilihnya pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat (Pilgub Jabar) 2018, di 3.302 Tempat Pemungutan Suara yang tersebar di sebelas kecamatan.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok menyatakan logistik Pilgub Jabar sudah terdistribusi seratus persen hingga ke tingkat Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS).

Komisioner KPU Kota Depok, Nana Shobarna menyebutkan, pendistribusian logistik sejak 25 Juni sudah sampai di PPK, kemudian ke PPS dan dilanjutkan ke KPPS. Perlu diketahui, Pilgub Jabar 2018 memiliki tema Menjadikan Pilgub Jabar Sebagai Sarana Edukasi Demokrasi dan Wisata Politik Bagi Rakyat Indonesia dan Warga dunia.

“Sampai malam (26/6) nanti, logistik terus bergeser ke KPPS,” ungkap Nana kepada Radar Depok.

Ketua Divisi Umum, Keuangan dan Logistik KPU Kota Depok ini melanjutkan, 135 lembar surat suara rusak dan 1.688 lembar surat suara yang kurang dari tahapan sortir lipat sudah dilengkapi seluruhnya. Sehingga, surat suara dengan total jumlah 1.186.000 surat suara, yang terdiri dari 1.155.477 jumlah DPT dan sudah termasuk surat suara cadangan 2,5 persen yang berjumlah 30.523 sudah terpenuhi untuk Kota Depok.

“Sudah komplit seluruhnya,” tegas Nana.

Untuk itu, KPU mengimbau agar masyarakat dapat menggunakan hak suaranya di tiap TPS yang telah ditentukan dengan membawa KTP Elektronik (KTP-el) atau surat keterangan (Suket), formulir pemberitahuan (Model C-6) saat hari H pencoblosan.

“Gunakan hak suara, jangan sampai Golput. Semoga Pilgub berjalan dengan kondusif,” ucap Nana.

Sementara itu, biaya operasional per TPS membutuhkan anggaran Rp4.550.000. Jumlah tersebut belum termasuk biaya sosialisasi, bimbingan teknis tiap jajaran, bahan logistik, honor tenaga sortir lipat, sewa gedung, honor PPK, PPS, staf, dan pendistribusian. Nana mengatakan, di KPPS ketua dapat honor Rp440 ribu, anggota Rp400 ribu.

“Suatu kebanggan bagi mereka bisa berpartisipasi untuk negara,” kata Nana.

Tidak hanya itu, pengamanan tiap TPS Rp320 ribu di kali dua orang dari unsur masyarakat, linmas atau hansip setempat. Sedangkan untuk anggaran pembuatan TPS Rp750 ribu.

“Untuk sewa tenda bangku, pengadaan triple untuk menempel informasi dan lainnya, biasanya mereka mempergunakan yang ada di tiap wilayah. Terkadang tiap KPPS berinovasi membuat TPS-nya menarik,” paparnya.

KPU juga lanjut Nana, akan berupaya mengoptimalkan pelayanan kepada para pemilih disabilitas, agar dapat menggunakan hak pilihnya dengan baik dan benar. Salah satunya sosialisasi seputar pelayanan disabilitas pemungutan dan penghitungan suara saat di TPS.

“Kami sudah pastikan ke PPK dan PPS agar memerhatikan pelayanan ke pemilih disabilitas, dan harus dimaksimalkan,” tutur Nana.

KPU juga menyediakan alat bantu bagi tuna netra dengan nama template braile. Sedangkan bagi pemilih yang cacat fisik bakal dibantu ketika ke bilik suara oleh petugas khusus di TPS. “Template braille ini akan disiapkan di seluruh TPS yang ada di Kota Depok,” ucapnya.

Sedangkan, pendampingan penyandang disabilitas, nanti dilakukan jika mereka butuh pendampingan dan ada form yang disediakan bagi pendamping di TPS.

“Kami sudah ingatkan PPK dan PPS agar mengoptimalkan pelayanan kepada para pemilih disabilitas agar dapat menggunakan hak pilihnya dengan baik dan benar,” ucap Nana. (cky)