KEJARI FOR RADAR DEPOK SIDANG : CAmat Cilodong, Mulyadi, dan Sekcam CIlodong Sumarna, saat memberikan keterangan saksi dalam sidang dugaan korupsi RTLH di Kelurahan Sukamakju, Cilodong, Senin (4/6).
KEJARI FOR RADAR DEPOK
SIDANG : Camat Cilodong, Mulyadi, dan Sekcam CIlodong Sumarna, saat memberikan keterangan saksi dalam sidang dugaan korupsi RTLH di Kelurahan Sukamakju, Cilodong, Senin (4/6).

DEPOK– Ada fakta baru dalam persidangan kasus rasuah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kelurahan Sukamaju, Cilodong di Pengadilan Tipikor Bandung, Senin (4/6). Ternyata, tersangka Agustina Tri Handayani tidak memiliki surak keputisan (SK), dari Camat Cilodong dan Sekretaris Kecamatan (Sekcam) Cilodong.

Kepada Harian Radar Depok, Jaksa Penuntut Umum (JPU), Tohom mengatakan, telah menghadirkan saksi yaitu Camat Cilodong, Mulyadi, dan Sekcam CIlodong, Sumarna. Saat itu, kedudukannya Aulia dan Tajudin adalah sebagai LPM, sedangkan Agustina hanya masyarakat biasa. Tapi anehnya, kenapa bisa ditunjuk sebagai kordinator kegiatan pembangunan RTLH pokok pikiran (Pokir) dewan.

Dari fakta persidangan disebutkan, kata Tohom ternyata Agustina tidak memiliki SK atau tidak ada pengangkatan resmi dari camat ataupun lurah untuk mengelola dana RTLH. “Kenapa bisa jadi koordinator, kan dia tidak ada dalam struktur LPM,” tegas Tohom.

Selian itu, dia mengatakan saat pembuatan proposal pencairan juga bermasalah, proposal dibuat oleh ketiga terdakwa. “Seharusnya pembuatan proposal dibuat oleh penerima manfaat,” ucap Tohom.

Ada juga pengumpulan dana bantuan yang dihimpun terdakwa Agustina dari para penerima manfaat. “Informasi dari masyarakat ada dilakukan pemotongan, tapi besaran pastinya tidak mengetahui,” kata Tohom.

Menurutnya, kedua saksi juga pernah diperiksa tim Inspektorat Daerah Kota Depok di kantor Kejaksaan pada saat tahap penyidikan. Sementara itu sidang akan dilanjutkan, Senin (25/6) untuk pemeriksaan saksi lanjutan.

Sementara, Kuasa hukum dari terdakwa Agustina Tri Handayani, Tatang mengatakan, dari keterangan saksi dijelaskan terdakwa bekerja sesuai prosedur. Penyaluran anggaran RTLH terdakwa bekerja sesuai dengan Perwa nomor 40 tahun 2013 tentang pedoman pelaksanaan rehabilitasi rumah tidak layak huni tingkat kecamatan. “Mereka telah melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan yang ada, dengan melibatkan LPM dan masyarakat, dan itu sudah dibenarkan oleh saksi,” kata Tatang.

Menurutnya saksi membeberkan mulai dari anggaran turun, disampaikan ke penerima manfaat, mencairkan dana yang didampingi LPM, hingga tahap pembangunan. Hingga pembangunan selesai tidak ada masalah, sampai camat dan lurah survey ke lokasi penerima bantuan.

“Lagi pula ada pengawas yang dibentuk oleh lurah dan camat saat pembangunan, sehingga jika memang ada penyelewengan sudah terdeteksi saat pelaksanaan pembayaran hingga pembangunan selesai,” kata Tatang.

Dia mengatakan, yang menjadi titik berat JPU adalah terdapat pemotongan dana, dan penyelewengan dana. “Tapi dalam keterangan saksi tidak ada bahasa pemotongan dan pengumpulan dana.” ujar Tatang.

Saat sidang sebelumnya, Senin (28/5) dalam keterangan saksi juga tidak dianggap memberatkan terdakwa. Dia mengatakan, menurut keterangan saksi, proposal penerima manfaat yang diajukan terdakwa sudah sesuai, menurutnya terdakwa juga tidak memiliki kewajiban untuk mengembalikan uang. “Tidak ada yang melanggar aturan, tinggal tanggung jawab menyelesaikan pertanggung jawaban saja,” kata Tatang saat dihubungi Radar Depok.(rub)