Beranda Metropolis Hasil KLA Depok Diumumkan 23 Juli

Hasil KLA Depok Diumumkan 23 Juli

0

DEPOK – Pengumuman hasil penilaian status Kota Layak Anak (KLA), akan diumumkan 23 Juli mendatang. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) mastikan Kota Depok memiliki peluang, jika menangani kasus yang menimpa saat ini dengan cepat dan tuntas.

Deputi Menteri PPPA Bidang Tumbuh Kembang Anak, Kementrian PPPA Lenny N. Rosalin menyebutkan, yang penting dalam penanganan kasus dilakukan dengan cepat dan tuntas. Maka tidak masalah dan tidak diturunkan peringkat KLA yang sudah dicapai.

Menurut dia, untuk mencapai kota dan kabupaten KLA pemerintah daerah harus mengikuti tahapannya. Tahapan peringkat ini ada lima tahapan, antara lain sebut dia, Pratama, Madya, Nindya, Utama, dan kota kabupaten KLA. Khusus Kota Depok sekarang ditahapan Nindya. “Sekarang ini masih proses penilaian kota dan kabupaten,” ucap dia hanya kepada Harian Radar Depok, kemarin.

Tahapan penilaian KLA di setiap kota dan kabupaten di Indonesia ini ada 24 indikator yang dinilai. Dimana kata dia, 24 indikator ini yang mencerminkan aspek kelembagaan dan 5 klaster subtansi hak-hak anak.

Lima klaster ini antara lain,  Klaster 1: hak sipil dan kebebasan,

Klaster 2 lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, Klaster 3  kesehatan dasar dan kesejahteraan, Klaster 4 pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, dan Klaster 5 perlindungan khusus.

Penilaian ini tentu secara independen dan hasilnya akan diumumkan pada 23 Juli yang akan diberikan langsung Presiden RI Joko Widodo. “Rencana tangal 23 Juli pada saat Hari Anak Nasional (HAN),” kata Lenny.

Menangapi hal ini, Walikota Depok Mohammad Idris menegaskan, penilaian KLA itu ada standarnya yang dilakukan tim Kementerian KPPPA.

Kata dia, kasus kekerasan anak di Depok tidak secara langsung dihapus. Namun bisa dikurangi nilainya atau diturunkan. Sisi lainya kata dia, kasus tersebut sudah ditangani oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) melalui pendampingan spikolog terhadap korban, saksi, orang tua, dan pelaku.

“Kita fokus proses lah, kalau masalah peningkatan standar layak anak kita terus, jika ada atau tidak ada musibah ya. Kita terus meningkatkan standar kota layak anak, seperti tiap tahun harus bertambah RW layak anak, memang yang paling berat itu ya utama dan kota layak anak,” kata Idris. (irw)