Beranda Politika Kemendagri Dinilai Gagal Bina ASN

Kemendagri Dinilai Gagal Bina ASN

0

DEPOK Pelantikan Komjen Mochammad Iriawan sebagai Pj Gubernur Jawa Barat beberapa hari jelang penjoblosan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Jabar 2018 terus menuai polemik. Bahkan, hal tersebut mengindikasikan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) gagal membina ASN.

“Pengangkatan M. Iriawan menjadi Pj Gubernur Jabar merupakan pelecehan terhadap PNS, dengan diangkatnya seorang polisi, sama saja kita mengatakan bahwa PNS tidak ada yang becus memimpin,” tutur Politikus PKS Kota Depok, M. Supariyono.

Dengan mengangkat polisi menjadi Pj Gubernur, Anggota DPW PKS Jawa Barat ini, merupakan salah satu kegagalan Menteri Dalam Negeri dalam membina ASN.

Menurutnya, sekalipun polisi juga adalah ASN tapi kesan militer yg melekat pada seorang polisi tidak bisa dihindari, dengan diangkatnya seorang polisi jadi PJ Gubernur maka ini merupakan langkah mundur kembali ke era dwi fungsi ABRI.

“Bisa jadi ke depan PJ Gubernur atau bupati dari kalangan TNI. saya kira ini semua adalah bentuk kepanikan rezim saat ini, sudah tidak tahu bagaimana lagi merebut simpati masyarakat,” tandasnya.

Dari pelantikan tersebut, Kementerian Dalam Negeri menabrak aturan, pertama Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Polri. Pasal 28 ayat 3 menyebutkan bahwa anggota polri dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian.

Kedua, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada. Pasal 210 ayat 10 menyebutkan untuk mengisi kekosongan jabatan gubernur, diangkat pejabat gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sampai pelantikan gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Saya tidak terlalu mengamati , yang saya tahu Kemendagri sering menabrak aturan, mestinya tidak boleh menabrak aturan. Tapi, kalau ramai, saya kira ada yang disenggol, tapi kalau adem dan banyak ucapan selamat, tandanya lurus,” tutur Politikus PAN Lahmudin Abdullah.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, menampik pengangkatan Mochammad Iriawan sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat untuk mengamankan kepentingan politik di Pilkada serentak 2018.

Menurut dia, tidak ada kepentingan politik di dalam pengangkatan mantan Kapolda Metro Jaya tersebut. Apalagi tahapan Pilkada menuju pemungutan suara tinggal seminggu lagi.

“Pilkada tinggal seminggu, orang curiga ada apa, enggak ada. Besok saya tanggal 22 melantik penjabat gubernur Sumut. Pencoblosan 27. Mau bisa apa. Yang penting melayani masyarakat, tata kelola pemerintah berjalan dengan baik,” kata Tjahjo. (cky/**)