IRWAN/RADARDEPOK Kepsen : Ketua RW12 Kelurahan Limo, Yakob T Saragih memberi tahu surat permohonan pembatalan site plan Perumahan Graha Cinere dan Cinere Park View tahun 2016.
IRWAN/RADARDEPOK
GERAM: Ketua RW12 Kelurahan Limo, Yakob T Saragih memberi tahu surat permohonan pembatalan site plan Perumahan Graha Cinere dan Cinere Park View tahun 2016.

DEPOK – Kesabaran penghuni Perumahan Graha Cinere 1 RW12 Kelurahan/Kecamatan Limo, sudah pada puncaknya. Selasa (26/6), perwakilan penghuni secara resmi berikan surat permohonan pembatalan Site Plan Perumahan Graha Cinere dan Cinere Park View ke Pemkot Depok. Jalan ini dipilih, akibat saat pengesahan site plan pada 2016, PT Megapolitan Development TBK dan Pemkot Depok tidak melibatkan penghuni.

Ketua RW12 Kelurahan Limo, Yakob T Saragih menjelaskan, penghuni sudah sabar beberapa tahun ini. Tapi, tidak ada tindakan sama sekali dari pengembang dan Pemkot Depok. Secara resmi pihaknya sudah mengirimkan surat ke Pemkot Depok sebanyak tiga kali. Umumnya surat yang dilayangkan terkait fasilitas sosial, dan fasilitas umum (Fasos-fasum) Graha Cinere 1 yang tidak jelas keberadaannya. “Kami sudah puluhan tahun tidak merasakan fasos-fasum dari PT Megapolitan Development Tbk,” tegas Yakob kepada Harian Radar Depok, kemarin.

Perlu diketahui, kata dia 1990an lahan perumahan Graha Cinere memiliki luas 30 hektar. Sejak itu hingga kini site plannya tak tahu kemana. Namun, diperjalanannya pada 2016. Tiba-tiba ada revisi site plan Graha Cinere. “Hasil rapat tersebut Pemkot Depok mengesahkan site plan revisi tanpa melibatkan kami. Jelas ini melanggar UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,” tegasnya.

Dengan adanya pengesahan tersebut, lanjut Yakob penghuni sepakat meminta Pemkot Depok membatalkan hasil revisi tersebut. Pembatalan tersebut sangat beralasan. Setelah revisi site plan disahkan, tidak lama kemudian di tahun yang sama yakni 2016 dikeluarkan site plan Cinere Park View. “Sangat kentara sekali kalau fasos-fasum Graha Cinere dicaplok untuk kepentingan pembangunan perumahan Cinere Park View,” bebernya.

Dalam surat yang dikirimkan ke Pemkot Depok, sudah lengkap dibeberkan semua ketimpangan. Menurutnya, jika sebulan tidak ada tanggapan, seluruh penghuni sudah sepakat akan mempidanakan PT Megapolitan Development Tbk keranah hukum. “Kami akan pidanakan PT Megapolitan Development Tbk, karena sudah melanggar UU Perlindungan Konsumen,” jelas Yakob.

Surat permohonan yang dikirim juga tembusannya ke Pimpinan Ombudsmnan RI, Komnas HAM RI, Inspektoral Jenderal Kemendagri, Pimpinan KPK RI, Ketua DPRD Depok, Kapolresta Depok, Kasatpol PP dan seluruh penghuni.

Menimpali hal ini, PR Manager PT Megapolitan Developments Tbk, Marcel Candra mengaku, baru bergabung di PT Megapolitan Development 2017, jadi harus ditanyakan kepada yang mengetahui. “Besok (hari ini) kami akan tanyakan perihal tersebut,” singkat Marcel kepada Harian Radar Depok.

Terpisah, Kepala Bidang Pengawasan dan Pengaduan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Depok, Ahmad Oting mengaku, tidak mengetahui surat permohonan pembatalan site plan yang dilayangkan penghuni perumahan Graha Cinere I tersebut.

“Saya belum tahu surat itu,” ucap Oting.

Langkah selanjutnya, dia akan membicarakan terlebih dahulu kepada pimpinan DPMPTSP. “Tidak tahu, belum ada disposisi dari Bu Kadis DPMPTSP,” singkat Oting.(irw/rub)