Beranda Metropolis Pekan Ini KPAI Panggil Kepsek

Pekan Ini KPAI Panggil Kepsek

0

DEPOK-Jika tak ada aral melintang pekan ini Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), panggil kepala sekolah (Kepsek). Rencana pemanggilan para kepala sekolah, dikhususkan sekolah yang ada kasus dugaan kekerasan seksual, salah satunya 13 siswa menjadi korban pelecehan gurunya.

Ketua KPAI Susanto mengatakan, pemanggilan kepala sekolah dasar ini dikhususkan bagi kepala sekolah, yang ada kasus dugaan kekerasan seksual terhadap muridnya. “Pemanggilan ini untuk klarifikasi,” ucap Susanto, kepada Radar Depok, kemarin.

Pemangilan ini, kata dia kemungkinan pekan ini sudah ada koordinasi dengan pihak kepala sekolah yang bersangkutan, mengenai kasus pelecehan seksual yang diduga dilakukan guru sekolah tersebut. “Waktunya nanti saya cek soalnya banyak surat keluar dan pastikan akan dipanggil untuk klarifikasi,” terangnya.

Kasus pelecehan tersebut tentu menjadi tekanan berat Kota Depok membangun kota layak anak. Meski begitu Pemerintah Kota Depok tetap menjalankan program ini menjadi ungulan dan terus melakukan pekerjaan dalam meraih Kota Layak Anak (KLA).

Ketua Gugus Tugas KLA Kota Depok, Sri Utomo mengaku, tengah memproses menjadikan Depok sebagai KLA yang sekarang ini sedang menghadapi berbagai macam tantangan terkait kasus anak.

“Kami sebagai Pemerintah Kota Depok mengucapkan terima kasih atas segala kritik dan saran yang telah disampaikan melalui media,” kata Sri.

Saat ini, kata dia Depok sudah memiliki Perda no 15 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak, yang merupakan sistem Pembangunan yang harus dilakukan secara bersama-sama oleh 4 elemen pemangku kepentingan.

Empat elemem pemaku kepentingan itu, sebut dia, yaitu Pemerintah, Masyarakat, Media, dan Dunia Usaha dalam pemenuhan hak-hak anak.

Oleh karena itu, keberhasilan dari program KLA ini bukan hanya tanggungjawab Pemerintah Kota saja dalam melaksanakan semua gerakan. Tetapi harus melibatkan semua elemen masyarakat serta memiliki persepsi yang sama tentang program KLA. “Ketika kita akan mewujudkan Depok sebagai KLA berarti perlu peranan serta masyarakat Depok, artinya siapapun yang tinggal di kota Depok bersama-sama berkontribusi membangun Depok menjadi kota layak anak,” katanya.

Pemerintah Kota Depok sudah menggulirkan sebanyak 236 RW Ramah Anak, yang dibangun berdasarkan kesadaran dari warga masyarakat akan pentingnya RW Ramah Anak.

RW Ramah anak ini Sri menjelaskan, merupakan bagian dari sistem perlindungan anak berbasis masyarakat. Keserius Depok dijadikan KLA kata dia, di tingkat RW sudah mulai dibentuk Poktan PKDRT.

Selain itu, seluruh kelurahan dan kecamatan di Kota Depok Sudah berkomitmen menjadikan kelurahan dan kecamatan layak anak.

“Masih berproses tetapi sudah memulai rancangan program kegiatan yang menunjang hal tersebut. Mulai dari mengajak anak-anak ikut serta dalam musrenbang kelurahan dan kecamatan, bahkan sampai ke tingkat Kota, sehingga pembangunan bisa mengedepankan pemenuhan hak anak,” bebernya.

Sosialisasi program KLA ini terus dilakukan, karena Pemerintah Kota Depok menyadari, tidak ada sebuah kota maupun kabupaten yang tanpa permasalahan pada anak. “Sekalipun di dalam sebuah kota yang sudah menyandang predikat kota layak anak yang tingkatannya di atas Kota Depok,” ucapnya.

Ketika berbicara Kota Layak Anak, sambung Sri,  bukan berarti hanya menyoroti kasusnya saja. Tetapi bagaimana kesigapan yang empat elemen ini semua dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.

Saat ini Pemerintah Kota Depok melalui  Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), dan berbagai lembaga yang tergabung dalam Tim Respon Cepat sudah melakukan upaya preventif dan kuratif terkait kasus di Depok selama ini.

Bahkan, sudah memulai dengan pemberdayaan bagi perempuan korban KDRT. Semua masalah yang ditangani oleh P2TP2A kata dia, dapat diselesaikan sesuai dengan yang diharapkan.

Sebut dia, jumlah kasus yang ditangani 2017 oleh P2TP2A sebanyak 60 kasus dewasa dan anak Sedagkan di tahun 2018 hingga bulan April sebanyak 35 kasus antara lain dewasa 15 dan anak 20.

“Penanganan dilakukan oleh tim P2TP2A yang di dalamnya terdapat tenaga ahli Psikolog dan Advokat. Kami pun selalu berkoordinasi dengan Polresta Depok unit PPA, apabila terdapat kasus yang perlu pendampingan tim P2TP2A terutama Psikolog, baik untuk pelaku maupun korban,” bebernya.

Terkait dengan Program Sekolah Ramah Anak, Kota Depok baru saja mendeklarasikan di awal tahun 2018 karena merasa pentingnya program tersebut sebagai upaya preventif Perlindungan Anak. “Sosialisasi Sekolah Ramah Anak dan Perlindungan Anak sudah dilakukan dan masih bertahap, ” kata dia.

Melalui para Kepala Sekolah, dan  berharap adanya inisiatif dari seluruh sekolah untuk bisa melakukan Sosialisasi Sekolah ramah anak dan Perlindungan Anak kepada seluruh guru dan pengajar di sekolah, serta orang tua murid, atau bisa juga dilaksanakan oleh pihak sekolah maupun masyarakat dengan mengundang narasumber yang kompeten dalam program Kota Layak Anak.

Program lainnya yang sudah digulirkan juga adalah sosialisasi stop kekerasan pada anak, baik di sekolah, RT, RW, dan lainnya bekerja sama dengan para pendongeng, Srikandi Polresta, Psikolog P2TP2A, Forkasi, dan Puspaga.

Hal itu, untuk menyampaikan pentingnya kewaspadaan menjaga diri, dan tindakan yang harus dilakukan bila menghadapi perlakuan tidak baik dari orang dewasa.

Di setiap pertemuan selalu disampaikan alur pengaduan dan nomor telpon yang bisa dihubungi oleh masyarakat ketika melihat, mendengar atau mengalami kekerasan. Tagline Depok Kota Layak Anak adalah merupakan bentuk keseriusan Depok dalam menyamangati membentuk program pemenuhan hak anak, yaitu: Hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dan kesejahteraan dasar, pendidikan, serta pemanfaatan waktu luang dan perlindungan khusus. “Untuk itu kami mengajak semua elemen masyarakat untuk turut serta berkontribusi dalam mewujudkan Depok Kota Layak Anak,” tandasnya.(irw)