Beranda Utama Pilkada Serentak, Belum Ditetapkan Libur Nasional

Pilkada Serentak, Belum Ditetapkan Libur Nasional

0

DEPOK – Meski tinggal lima hari lagi, ternyata tanggal pencoblosan Pilkada Serentak 2018 belum juga ditetapkan sebagai libur nasional. Hal ini menyusul belum ditekennya keputusan oleh Presiden berupa Keputusan Presiden (Keppres).

Terkait hal ini, Sekda Kota Depok Hardiono mengatakan, pihaknya sudah mengetahui rencana di Pilkada 2018 bakal diliburkan secara nasional. Tetapi, hingga saat ini Pemkot Depok belum mendapatkan surat edaran dari Kemendagri soal penetapan libur nasional pada 27 Juni mendatang.

“Saya belum dapat edarannya, mungkin dalam proses,” ucap Hardiono, kepada Radar Depok, Jumat (22/6).

Senada, Kepala Kesbangpol Kota Depok Linda Ratna mengaku, belum menerima surat resmi perihal libur nasional pada saat Pilkada serentak.

“Sudah mengetahui dari  postingan di group WA saja, tapi belum ada surat resminya,” jelas mantan Camat Pancoranmas ini.

Menurut dia, rencana ini kemungkinan besar memang libur secara nasional hal itu guna partisipasi pemilih naik.

“Kalau tidak libur nanti tingkat partisipasi pemilih rendah. Semoga saja cepat dikeluarkan Keppresnya,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar menyatakan bahwa pemerintah bakal menetapkan hari libur nasional pada hari pemungutan suara Pilkada serentak 2018. Pemungutan suara Pilkada 2018 di 171 daerah akan dilaksanakan serentak pada 27 Juni.

“Sedang disiapkan Keppresnya oleh Setneg. Judul Rancangan Keppres Libur Pilkada Serentak 2018, sedang disiapkan pemerintah,” ujarnya melalui pesan singkat kepada wartawan.

Bahtiar mengatakan, peraturan tentang hari libur nasional saat pemungutan suara pernah diterapkan pada Pilkada sebelumnya, yakni 2015 dan 2017.  Kala itu, pemerintah menerbitkan Keppres No. 25 tahun 2015 tentang Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Begitu pula pada pilkada 2017. Pemerintah menerbitkan Keppres No. 3 tahun 2017 tentang Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota. “Pada 15 Februari sebagai Hari Libur Nasional,” katanya.

Terpisah, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengatakan, Keppres libur Pilkada baru diwacanakan. Hal itu dia ungkapkan usai memimpin rapat koordinasi persiapan akhir Pilkada Serentak 2018.

“Tadi diusulkan oleh KPU, alangkah baiknya jika kemudian diliburkan secara nasional,” ujarnya di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (22/6).

Menurut mantan Panglima ABRI itu, usulan KPU tersebut perlu melalui sejumlah proses administrasi di pemerintahan. Oleh karena itu masih membutuhkan waktu hingga ada keputusan. Meski begitu ia memastikan, usulan libur nasional Pilkada Serentak bukan muncul tiba-tiba. Sebelumnya usul tersebut sudah muncul kepermukaan hanya saja terdapat perbedaan pendapat dalam menyikapinya.

Wiranto menuturkan, ada yang ingin hari pencoblosan Pilkada Serentak menjadi libur nasional. Itu artinya, libur Pilkada diberlakukan secara nasional di seluruh daerah di Indonesia. Namun ucap dia, ada pula yang menilai libur tersebut cukup berlaku di 171 daerah. Sebab Pilkada Serentak hanya digelar di 171 daerah saja.

“Tetapi ternyata dari hasil kajian tadi, dari rapat tadi, ada suatu mobilitas pemilih yang tidak hanya di 171 daerah itu. Mobilitas pemilih ini di seluruh daerah. Ada daerah yang tidak melaksanakan Pilkada, tapi mungkin ada beberapa pejabatnya, itu KTP-nya domisilinya mungkin masih di tempat lain,” kata dia.

“Nah dengan demikian kalau yang diliburkan hanya di 171 daerah, dengan mobilitas seperti itu, maka tentu akan mengganggu kan? Oleh karena itu ya tadi diusulkan oleh KPU, alangkah baiknya jika kemudian diliburkan secara nasional,” sambung dia.

Wiranto menyadari hari pencoblosan Pilkada sudah sangat dekat sebab tinggal 5 hari lagi yakni tanggal 27 Juni 2018. Namun ia mengatakan, untuk saat ini, ia bisa bicara agar usulan itu bisa segara ditindaklanjuti. (irw/kcm/**)