Beranda Utama Skors Zonasi PPDB Kota Depok Jadi 100

Skors Zonasi PPDB Kota Depok Jadi 100

0

 DEPOK – Setelah proses seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMA berakhir, kini giliran tingkat SMP Negeri dan MTs Negeri. Pendaftaran pertama jalur non akademik tingkat SMP akan dilakukan pada 28-29 Juni 2018.

Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Kabid Pendas) Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Depok, Mulyadi mengatakan, berbeda dengan PPDB tingkat SMA, pada PPDB tingkat SMP besar kuota non akademik sebesar 35 persen dengan rincian jalur prestasi 5 persen, anak pendidik dan tenaga kependidikan 5 persen, siswa tidak mampu 20 persen dan anak berkebutuhan khusus 5 persen.

“Sisanya 65 persen untuk jalur akademik, melihat Nilai Hasil Ujian Nasional (NHUN) dengan rincian 60 persen dalam Kota Depok, lima persen luar Kota Depok,” kata Mulyadi saat ditemui Radar Depok, kemarin (25/6).

Mulyadi menambahkan, meski secara kuota memiliki kesamaan seperti pelaksanaan PPDB tingkat SMA, PPDB tingkat SMP memiliki perbedaan, yakni pada sistem penilaian zonasi.

“Kalau di SMA zonasi dilihat dari jarak rumah tinggal ke sekolah, kalau tingkat SMP zonasi tergantung dari lokasi sekolah dan kelurahan tempat siswa tinggal,” lanjut Mulyadi.

Bagi siswa yang masih tinggal dalam satu kelurahan dengan sekolah, lanjut Mulyadi, akan mendapatkan nilai 100. Semakin jauh kelurahan tinggal dengan sekolah maka nilai pun semakin berkurang. Dibandingkan dengan tahun lalu skors tertinggi hanya 50.

“Dengan begitu, siswa dapat terhindar dari kemacetan yang membuat terlambat sekolah, selain itu juga dapat menjaga nama sekolah dan terhindar dari aksi tawuran dan sebagainya,” kata Mulyadi.

Mulyadi mengatakan, hasil non akademik akan diumumkan pada 6 Juli 2018, kemudian dilanjutkan dengan pendaftaran jalur akademik pada 9-10 Juli 2018. “Jadi bagi siswa yang tidak lulus jalur non akademik bisa mencoba jalur akademik dengan memperhitungkan NHUN dan zonasi,” kata Mulyadi.

Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok, Thamrin mengatakan, untuk PPDB jalur Siswa Tidak Mampu pihaknya tidak melihat dari kepemilikan Kartu Indonesia Pintar (KIP) mengingat tidak semua warga miskin atau tidak mampu yang mendapatkan KIP, banyak masyarakat mampu yang juga memiliki KIP.

“Sebaiknya berkoordinasi dengan RT dan RW tempat tinggalnya, untuk mendapatkan rekomendasi tentang kategori tidak mampu,” kata Thamrin.

Namun, lanjut Thamrin, berkaitan dengan keterbatasan kuota, tidak semua warga miskin bisa tertampung. “Ada baiknya juga harus dibekali dengan nilai yang baik,” kata dia.

Lebih jauh Thamrin mengatakan, daya tampung SMP Negeri di Kota Depok masih belum mengakomodir seluruh siswa di Kota Depok. Ia menyebut total daya tampung SMPN di Kota Depok hanya 7.984 siswa hal tersebut pun sudah melebihkan jumlah siswa dalam rombel yang dianjurkan dalam Permendikbud nomor 28 tahun 2018. Sedangkan, total lulusan SD di Kota Depok sebanyak 26.622 siswa.

“Berdasarkan standar permendikbud satu rombel SD bersisi 28 siswa, SMP 32 siswa, SMA 36 siswa, tapi karena kurang makanya jumlah siswa dalam rombel di Depok disama ratakan sebanyak 36 siswa,” kata Thamrin.

Untuk itu Thamrin berharap agar sekolah swasta dapat menampung siswa yang tak diterima di sekolah negeri. “Depok punya cukup banyak SMP swasta, mudah-mudahan dapat menampung siswa yang tak tertampung di sekolah negeri,” lanjutnya.

Ketua Dewan Pendidikan Kota Depok, Hafid Nasir berharap agar seluruh siswa tidak mampu dapat tertampung di Sekolah Negeri mengingat biaya yang harus ditanggung oleh siswa kurang mampu jika harus sekolah di swasta. “SKTM mudah-mudahanan sudah tersosialisasikan diseluruh kelurahan. Agar tidak memunculkan kegalauan dari orangtua,” kata Hafid.

Lebih jauh Hafid mengatakan, jalur afirmasi atau non akademik pun dapat dipantau oleh panitia PPDB agar tidak ada warga yang tidak terperhatikan.

Asisten Madya Ombudsman RI, Dominikus Dalu S mengatakan, sejauh ini belum ditemukan permasalahan dalam proses seleksi PPDB di Kota Depok. “Dari tahun ke tahun PPDB sudah semakin baik, namun terkait daya tampung masih sangat terbatas,” kata dia.

Ia melanjutkan, Depok merupakan barometer pendidikan di indonesia, sehingga harus diapresiasi. “Kami di ombudsman akan memberikan dukungan penuh dengan menurunkan tim untuk membantu dan melihat proses ppdb dilapangan,” katanya. (san)