Beranda Metropolis Warga Ilegal Se-Depok Diobok-obok

Warga Ilegal Se-Depok Diobok-obok

0
Warga Ilegal Se-Depok Diobok-obok
FOTO: Walikota Depok, Mohammad Idris
FOTO: Walikota Depok, Mohammad Idris

DEPOK – Jangan sekali-kali membawa sanak saudara ke Depok tanpa admintrasi kependudukan. Pasca libur Idul Fitri, Pemkot Depok bakal mengelar Operasi Yustisi Kependudukan (OYK) di 11 kecamatan. Langkah ini diambil sebagai salah satu bentuk tertib admintrasi.

“Kami tidak bisa mencegah mereka datang ke Kota Depok. Tapi kami akan mengelar Operasi Yustisi, nanti saya intruksikan Disdukcapil Depok untuk mengelar yustisi,” ucap Walikota Depok Mohammad Idris, kepada Harian Radar Depok, belum lama ini.

Langkah ini, kata Idris, sebagai bentuk warga yang tinggal di Depok untuk tertib admintrasi kependudukan. Sebab, data kependudukan suatu hal yang penting bagi warga.

Ia juga mengimbau, kepada warga Depok yang mudik lebaran untuk tidak membawa sanak saudara terutama yang minim akan keahlian. Jika terpaksa, maka dianjurkan untuk segera melapor ke Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) setempat.

Walikota menegaskan, Pemkot Depok tak berhak dan tak berwenang melarang siapa pun yang datang. Karena Kota Depok merupakan kota terbuka dan majemuk. “Saya juga menganjurkan untuk pendatang baru yang memiliki kompetensi, dan ingin menjadi warga Depok bisa mengurus kepindahannya agar resmi menjadi warga Depok,” tegasnya.

Sementara, Sekretaris Disdukcapil Kota Depok, Henry Mahawan mengaku, akan menggelar OYK pasca mudik lebaran. Ini dilakukan untuk mengantisipasi pendatang baru, baik yang ingin mencari kerja maupun kuliah yang tanpa dilengkapi dokumen kependudukan.

Ia mengatakan, pihaknya akan menggandeng Pengadilan Negeri (PN) Kota Depok, Kejaksaan Negeri Depok, Polres Depok dan Satpol PP.

Pendatang yang masuk tidak hanya terdata, tapi juga bisa diketahui ada atau tidaknya surat pengantar dari kampung halamannya masing-masing. “Tempat yang akan didata nanti mulai dari perumahan penduduk maupun kos-kosan,” terang Henry.

Pelaksanaan operasi yustisi, jelas mantan Camat Cimanggis ini, berdasarkan Perda Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Selain pendatang, menurutnya mereka juga akan mendata Warga Negara Asing (WNA) yang ada. “OYK ini juga sebagai shock therapy bagi para pendatang yang belum melapor, karena pendatang harus wajib lapor,” ujarnya.

Setelah terdata, lanjtunya, bagi pendatang yang belum memiliki KTP Depok. Pihaknya menganjurkan, agar warga yang bersangkutan wajib lapor dan membuat Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) sebagai syarat tinggal di Depok untuk sementara waktu. Kemudian surat akan diserahkan kepada camat dan lurah setempat untuk ditindaklanjuti.

“Karena sebagai kepala wilayah mereka yang melakukan pembinaan dan pengawasan lebih lanjut, serta diharapkan dapat lebih dilakukan pengetatan keamanan,” tandas Henry.(irw)