Beranda Utama Bawaslu Ungkap Temuan

Bawaslu Ungkap Temuan

0
Bawaslu Ungkap Temuan
Pilkada Serentak 2018
Pilkada Serentak 2018

BANDUNG – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Barat menemukan banyak kejanggalan serius tentang prosedur dan selisih klaim hasil rekapitulasi pada rapat pleno terbuka suara Pilgub Jabar, yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat, Minggu (8/7).

Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Barat, Abdullah Dahlan membeberkan beberapa catatan penting kepada KPU Jawa Barat, Dahlan mengatakan, ada 16 daerah kabupaten/kota yang ditemukan sejumlah data ganda dalam DPT.

Tak hanya itu, lanjut Dahlan, ditemukan beberapa data yang yang seharusnya belum boleh memilih namun namanya tertulis dalam DPT.

“Seharusnya dalam kerangka aturan di depan TPS dilampirkan seluruh DPT tujuannya pemilih tahu masuk dalam DPT atau tidak. Ketika tidak terdaftar harusnya menunjukan e-KTP,” kata Dahlan.

Dahlan menjelaskan, ditemukan juga hal-lain terkait teknis, seperti terjadinya keterlambatan distribusi se-Jawa Barat dan itu menjadi catatan serius, mengingat problem distribusi sangat serius untuk di evaluasi.

“Bisa dibayangkan ini kondisi teknis, jawa barat dalam secara geografis tidak sulit dijangkau, kita punya akses, bukan pulau,” jelas dia.

Lebih lanjut Dahlan mengatakan, hal-hal yang ditemukan namun tindak dilanjutkan dan sudah direkomendasikan, terkait aturan pelanggaran terhadap proses pemilihan di Kabupaten Bandung dan Kota Bandung. Mengingat Bawaslu menemukan pemilih tidak sesuai dan diberi hak pilih dengan jumlah cukup besar, sebanyak 17 masuk dalam DPT.

“Ini melanggar pada ketentuan pilkada sudah kami rekomendasikan dan ternyata itu tidak dilanjutkan maka kami tindakan selanjutnya dengan berikan sanksi etik atas tidak dilakukanya tindakan pada daerah yang melanggar tersebut,” tambah dia.

Selain itu, seperti diketahui dalam proses hitung resmi, KPU Jabar menetapkan pasangan nomor urut 1 pada Pilkada Jawa Barat 2018, Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum (Rindu), mendapat suara terbanyak dengan 7.226.254 suara atau 32,88 persen.

Perolehan suara itu selisih 4,14 persen dari pasangan koalisi PKS dan Partai Gerindra, Sudrajat-Ahmad Syaikhu, yang mendapat 6.317.465 suara atau 28,74 persen.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat, Yayat Hidayat menanggapi, hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada Jawa Barat 2018 tak bisa digugat. Yayat menjelaskan, hasil penghitungan suara bisa digugat jika ada selisih 0,5 persen suara.
“Karena lihat perbedaannya selisih antara pemenang pertama dan kedua kan sekitar 4,1 persen,” kata Yayat usai rapat pleno terbuka penghitungan suara Pilkada Jabar 2018 di Kantor KPU Jabar, Jalan Garut, Bandung, Minggu (8/7).

Namun, kata Yayat, perolehan suara bisa berubah jika pasangan calon terbukti melakukan politik uang dan terbukti terlibat kasus hukum. “Bisa berubah kalau dia melakukan money politic pasti dianulir, money politic bisa menggugurkan atau (paslon terlibat) kasus hukum. Soal money politic pun kalau si calon terbukti dan itu akan mempengaruhi perolehan suara. Tapi kan tidak ada ini,” tutur Yayat.

Yayat memperkirakan tak akan ada gugatan terkait hasil akhir penghitungan suara Pilkada Jabar. Sebab, selama rapat pleno berlangsung tak ada saksi pasangan calon yang merasa keberatan dengan hasil tersebut. (azs/kom/lip/peh)