Beranda Metropolis Biaya Balik Nama-Denda Pajak Gratis

Biaya Balik Nama-Denda Pajak Gratis

0
Biaya Balik Nama-Denda Pajak Gratis
RUBIAKTO/Radar Depok SOSIALISASI: Kepala Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah wilayah Depok 1, Hendra Gunawan mensosialisasikan pembebasan balik nama, saat acara Halal Bihalal yang dilakukan di Kecamatan Sukmajaya.
RUBIAKTO/Radar Depok
SOSIALISASI: Kepala Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah wilayah Depok 1, Hendra Gunawan mensosialisasikan pembebasan balik nama, saat acara Halal Bihalal yang dilakukan di Kecamatan Sukmajaya.

DEPOK – Pemilik kendaraan bermotor di Kota Depok bisa sedikit bergembira. Sejak 1 Juli hingga 31 Agustus 2018, dapat menikmati program Bebas Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) ke-2, dan Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) saat pembayaran pajak di Kantor Samsat Kecamatan Sukmajaya. Kebijakan tersebut berdasarkan Surat Edaran Gubernur nomor 973/51-Bapenda tentang sosialisasi program pembebasan tahun 2018.

Kepala Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah wilayah Depok 1, Hendra Gunawan mengatakan, program tersebut merupakan gagasan dari gagasan Gubernur Jawa Barat.  Ini sebagai bentuk apresiasi ketika pemerintah Jabar tiga kali berturut-turut menerima anugerah Budhipura sejak tahun 2015, dan Provinsi Jabar mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian selama 7 kali berturut-turut.

Selain itu, menurutnya potensi jumlah kendaraan yang ada di Kota Depok 1,2 juta kendaraan bermotor. Hanya saja menjadi Pekerjaan Rumah bagi dinas terkait untuk mengurai kepadatan jalan yang ada di Kota Depok. “Meski jalan macet, tapi dari segi pendapatan ini anugerah,” kata Henra kepada Harian Radar Depok, setelah memebrikan sosialisasi di Kecamatan Sukmajaya.

Menurutnya, pajak kendaraan bermotor masih menjadi kontribusi terbesar pagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Jawa Barat. Namun menurutnya hal tersebut bukan tanpa kendala, karena berdasarkan data yang dimiliki Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah wilayah Depok 1, dari sekitar 1,2 juta jumlah kendaraan bermotor yang ada di Kota Depok, 35 persennya menunggak pajak.

Sehingga, untuk memudahkan masyarakat Bapenda Jawa Barat memberikan Pembebasan Pokok dan Sanksi Administratif berupa BBNKB atas Penyerahan Kedua dan Seterusnya, serta Pembebasan Sanksi Administratif berupa Denda PKB. (rub)