Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid
Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid

DEPOK – Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid (HNW) meminta agar isu terkait jual beli Lapas Sukamiskin agar dibuktikan secara hukum. Isu ini mencuat kembali setelah Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan Operasi Tangkap Tangan terhadap Kepala Lapas Sukamiskin Wahid Husen beberapa waktu lalu.

HNW juga meminta agar pemerintah dan lembaga terkait tak hanya fokus memeriksa lapas Sukamiskin. Sebab, kata dia masih banyak lapas lain yang tentunya terdapat hal serupa, salah satunya di Rutan Mako Brimob, Kelapa Dua, Cimanggis Kota Depok. Ia berharap, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menyidak Rutan Mako Brimob Kelapa Dua.

“Jangan ditutup-tutupi. Tapi jangan juga direkayasa. Dan jangan hanya lapas yang ada di Sukamiskin. Bagaimana lapas yang di Mako Brimob. Mako Brimob itu dekat lho. Lebih dekat Mako Brimob daripada ke Bandung,” kata HNW di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (27/7).

Dia pun menyindir salah satu narapidana dapat merayakan ulang tahun mewah di dalam lapas. Namun, dia tidak menjelaskan lebih detail soal orang yang dimaksud.

“Mako Brimob bagaimana? Bahkan bisa ulang tahun dengan sangat mewah. Itu kira-kira ada apa? Jadi, saya menuntut hukum itu harus adil. Adil itu harus semuanya,” ungkapnya.

Di sisi lain, HNW meminta pemerintah dalam hal ini Menkumham Yasonna Laoly bertanggung jawab menyelesaikan persoalan lapas mewah di Indonesia. Baginya, persoalan itu merupakan penyimpangan hukum.

“Jual beli lapas, kemudian rekayasa sel, kemudian sel palsu. Semuanya pelanggaran hukum, termasuk harusnya Menkumham bertanggung jawab kok bisa terjadi,” cetusnya.

Rutan Mako Brimob, Kelapa Dua yang berada di Depok sendiri merupakan penjara yang kini dihuni oleh Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama alias Ahok. Ahok yang divonis dua tahun kurungan itu harus menetap di penjara setelah terjerat kasus penistaan agama.

Beberapa waktu lalu, Ahok memang diketahui merayakan ulang tahun di penjara bersama keluarga dekat. Namun saat perayaan itu berlangsung tak hanya keluarga yang hadir, sejumlah pendukungnya pun ikut menyambangi sel dan merayakan ulang tahun mantan Bupati Belitung itu.

HNW pun meminta pemerintah harus melakukan pembenahan dan memperhatikan secara serius terhadap perlakuan istimewa di lapas, termasuk Rutan Mako Brimob. Ia juga mengaku menunggu langkah yang akan diambil Menkumham untuk menyelesaikan perkara ini. Menurutnya, permasalahan ini bisa diselesaikan apabila pemerintah melakukannya dengan serius.

“Silakan koreksi semua perilaku terkait dengan masalah hukum dan lapas. Termasuk yang di Mako Brimob,” tegas HNW.

Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal Jaringan Aktivis Reformasi Indonesia (Jari) 98, Tirtayasa, mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo untuk segera menganti posisi Menkumham, Yasonna Laoly.

Menurutnya, saat ini merupakan kesempatan membenahi Kemenkumham, setelah terkuaknya kejahatan suap yang mulai menggerogoti jajaran Kemenkumham seperti terjadi di Lapas Sukamiskin.

“Sudah saatnya Menkumham Yasona Laoly diganti. Jajaran Kemenkumham dapat direstrukturisasi, karena insiden Kalapas Sukamiskin jadi tamparan keras untuk berbenah,” kata Tirtayasa, Jumat (27/7).

Di samping itu, langkah Yasona ikut mendaftar sebagai calon anggota legislatif untuk Pileg 2019 membuat Jari 98 semakin kuat meminta Jokowi menggantikan Yasona.

“Yasona Laoly biar saja fokus nyaleg didapilnya Sumut. Kalau nyaleg juga nanti kan bisa terbagi-bagi konsentrasinya. Negara ini butuh orang yang bekerja konsentrasi penuh,” cetusnya.

Saat disinggung siapa yang layak menggantikan posisi Yasona, ia menyebut Antasari Azhar. Pasalnya, mantan Ketua KPK itu dinilai memiliki kredibilitas yang tinggi dan mahir dalam persoalan yang menyangkut dengan tugas dan fungsi pokok Kemenkumham.

“Yang layak itu Pak Antasari Azhar. Beliau itu sudah banyak pengelaman tidak bisa diragukan lagi. Bahkan pernah masuk penjara bukan karena perbuatan hukum melainkan diduga karena korban kedzaliman oleh penguasa kala itu,” tandasnya.

Terpisah, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly memastikan bahwa narapidana korupsi tidak akan dipindah ke satu pun Lembaga Pemasyarakatan di Nusakambangan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Hal tersebut diungkapkan Yasona dalam konferensi pers di Dermaga Wijayapura, Cilacap, Jawa Tengah, Jumat (27/7). “Lapas di Nusakambangan itu khusus untuk napi high risk, seperti teroris dan bandar narkoba,” katanya.

Menurut Yasonna, napi koruptor tidak masuk dalam kategori napi high risk. Meskipun dalam kenyataannya, para napi koruptor sering melakukan transaksi ilegal dengan petugas lapas, seperti meminta fasilitas mewah layaknya yang terjadi di Lapas Sukamiskin. “Tidak ada hubungannya dengan koruptor. Kalau koruptor kan bukan high risk, mereka tidak melarikan diri, hanya minta fasilitas mewah saja seperti di Sukamiskin, itu yang tidak boleh,” ujarnya.

Khusus terkait temuan fasilitas mewah di Lapas Sukamiskin, Yasonna akan segera melakukan pembenahan terkait sistem penjagaan dan pemasyarakatan di sana. Dia akan meregistrasi para napi koruptor di Sukamiskin untuk dikembalikan ke lapas berdasarkan domisili mereka masing-masing. “Kalau (napi koruptor) yang di Lapas Sukamiskin akan kami redistribusi ke daerah-daerah,” pungkasnya. (JPC/fjr/rmol/kcm)