Beranda Metropolis Kemenhub Serahkan Ojol ke Pemkot

Kemenhub Serahkan Ojol ke Pemkot

0
Kemenhub Serahkan Ojol ke Pemkot
AHMAD FACHRY/RADAR DEPOK AKTIFITAS OJEK DARING : Sejumlah pengemudi ojek daring saat beraktifitas di kawasan Jalan Baru Plenongan, Kecamatan Pancoranmas.
AHMAD FACHRY/RADAR DEPOK
AKTIFITAS OJEK DARING : Sejumlah pengemudi ojek daring saat beraktifitas di kawasan Jalan Baru Plenongan, Kecamatan Pancoranmas.

DEPOK – Dalam waktu dekat Dinas Perhubungan (Dishub) Depok, bakal berkoordinasi dengan Badan Pengelolaan Transportasi Jabodetabek (BPTJ). Kebijakan itu menyusul adanya rencana Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyerahkan operasional ojek online (Ojol) dan ojek pangkalan, kepada pemerintah kota (Pemkot).

“Kita akan konsultasi ke BPTJ dulu, memang sudah ramai terkait penyerahan pengaturan ojol ke masing-masing pemerintah daerah,” kata Kepala Dshub Kota Depok Dadang Wihana, kepada Radar Depok di Gedung DPRD Depok, Rabu (4/6).

Kata Dadang, Pemerintah Kota Depok belum menerima surat resmi dari Kemehub terkait kebijakan tersebut. Sehingga, Pemerintah Kota Depok belum mengambil langkah selanjutnya. “Kita berkoordinasi dulu ke Kemenhub, sebab setiap daerah memiliki kebijakan berbeda-beda,” tegasnya.

Ia menilai, kebijakan pengaturan ojol diserahkan ke pemerintah daerah untuk mensinergikan aturan tersebut.

Tapi sekarang ini sambung dia, Pemerintah Kota Depok masih mengunakan Peraturan Walikota (Perwal) 2017 tentang tidak boleh pakir sembarang di jalan tertentu seperti Jalan Margonda Depok dan lainya.  Intinya jalan protokol.

“Sekarang ini kita pakai perwal yang lama, kalau kebijakan dari Kemenhub dijadikan perwal belum tahu. Kita lihat dulu dan konusltasi, seperti apa kedepanya,” tutur Dadang.

Terpisah, hal sama diungkapkan, Wakil Walikota Depok Pradi Supriatna bahwa kebijakan Kemenhub, Pemkot Depok belum menerima tembusan surat resminya.

Namun, pemerintah daerah tentu patuh kalau ada keputusan dari pemerintah pusat.

“Kalau sudah ada kita akan publikasi ke masyarakat, terutama warga kita yang berpropesi sebagai ojol dan ojek pangkalan,” kata Pradi.

Tentu, kata dia, banyak warga Depok yang berpropesi sebagai ojol pemkot akan membuat kebijakan aturan yang tidak merugikan ojol. “Kalau buat perwal, kita tunggu saja dan akan dibicarakan dengan walikota,” tandasnya.

Terpisah, Sekretaris Jenderal Kemenhub Sugihardjo menyampaikan, ojol dapat diatur pemerintah daerah karena alasan kebijaksanaan lokal. Menengok keberadaan ojek itu bermanfaat bagi masyarakat setempat.

“Saya analogikan andong di Malioboro ‘kan bukan angkutan umum, tapi bisa diatur dengan baik oleh pemerintah daerah dengan alasan local wisdom, karena manfaatnya terasa,” ujarnya, Selasa (3/4).

Dia beralasan keberadaan ojol harus diatur pemerintah daerah lantaran pengemudinya kerap menggerombol dalam menunggu penumpang. Menurut Sugihardjo, hal tersebut dapat mengakibatkan kemacetan lalu lintas.

“Bergerombol itu aja sudah bisa bikin macet lalu lintas. Terus kita minta identitas pengemudi ojek juga harus jelas untuk keamanan penumpang. Nanti pemerintah daerah dan kepolisian bisa melakukan penindakan kalau melanggar,” ucapnya.

Sugihardjo menambahkan, ojek online dan ojek pangkalan tak dapat diatur dalam Undang-Undang (UU) karena kendaraan roda dua tidak termasuk sebagai jenis angkutan umum. Kendaraan roda dua hanya dianggap sebagai moda transportasi komplementer.

“Ojek online juga sangat rentan terhadap keselamatan penumpang karena pakai motor, beda kalau mobil yang tubuh penumpang terlindungi bodi mobil. Dari sisi ekonomi, ojek lebih mahal daripada transportasi umum lain dengan kapasitas lebih besar,” katanya.(irw)