ARI/JOB 16 RADAR BANDUNG RAPAT PLENO: Ketua KPU Jabar Yayat Hidayat saat memimpim rapat pleno di KPU Provinsi Jawa Barat Jalan Garut, Bandung.
ARI/JOB 16 RADAR BANDUNG
RAPAT PLENO: Ketua KPU Jabar Yayat Hidayat saat memimpim rapat pleno di KPU Provinsi Jawa Barat Jalan Garut, Bandung.

BANDUNG – Rapat pleno penetapan pasangan calon gubernur terpilih telah usai, Selasa (24/7). Ketua KPU Jabar Yayat Hidayat memaparkan, bahwa acara ini merupakan bentuk kepatuhan dari KPU untuk melaksanakan Pilkada Jawa Barat.

Disamping itu, Yayat berbangga diri dengan jalannya Pilkada Jawa Barat yang berjalan secara kondusif, lancar dan aman. Bahkan ia mengutarakan bahwa Pilkada Jawa Barat merupakan sebuah cermin pesta demokrasi Indonesia yang terwujud dengan baik.

“Acara ini bentuk kepatuhan dari kami untuk melaksanakan KPU Jawa Barat. Penetapan calon terpilih disaksikan oleh para pejabat, gubenur serta Bawaslu. Kami bangga pada Pilkada Jawa Barat, karena tidak termasuk pada salah satu kasus yang ada di mahkamah konstitusi,” ujar Yayat saat memimpim rapat pleno di KPU Provinsi Jawa Barat Jalan Garut, Bandung.

Ketua KPU Jawa Barat menepatkan Ridwan Kamil – UU Ruzhanul sebagai pasangan calon terpilih dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat tahun 2018.

Nyatanya, rekapitulasi suara untuk pasangan Ridwan Kamil dan UU Ruzhanul pada Pilkada Jawa Barat  menempati urutan tertinggi dengan angka tujuh juta  lebih suara.

Ketika pidato berlangsung, Ridwan Kamil menyampaikan bahwa dirinya akan dilantik secara resmi oleh presiden di Istana Negara pada bulan September mendatang.

Di samping itu, Ridwan Kamil mengutarakan bahwa dirinya dan wakil UU Ruzhanul akan melindungi dan memberi solusi untuk masyarakat Jawa Barat yang lebih baik tanpa membeda-bedakan agama, dan golongan tertentu.

“Pilkada adalah masa lalu, Jabar juara adalah masa depan. 48 Juta rakyat harus kami sejahterakan. 27 Daerah harus kami majukan. Dan semua visi-misi kami akan kami wujudkan dalam waktu lima tahun untuk Jawa Barat yang lebih baik,” tegas Ridwan Kamil ketika berpidato di rapat pleno.

Ridwan Kamil juga meminta izin kepada Penanggung Jawab Gubernur dan Ketua DPRD Jawa Barat agar dirinya dan UU Ruzhaul diikut sertakan pada rencana kerja pembangunan daerah.

Ridwan Kamil menyampaikan, bahwa ia ingin menghadap untuk menyampaikan pokok-pokok, gagasan, visi misi yang harus ditampung dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah.

“Izinkan saya membacakan aturan Permendati 22 tahun 2018, yang intinya adalah bahwa walapun kami belum dilantik, pasangan terpilih ini dipersilahkan untuk melakukan kordinasi penyesuaian rencana kerja RKPD, sehingga 2019 terjadi sebuah keberlangsungan rencana program yang memuat hak politik kami selaku pasangan terpilih. Kami menghidari agar tidak ada kendala dalam proses transisi ini,” ujarnya. (Ari/Job16)