Beranda Politika Pilgub Jabar Tak Ada Gejolak Berarti

Pilgub Jabar Tak Ada Gejolak Berarti

0
Pilgub Jabar Tak Ada Gejolak Berarti
Foto: Komisioner Bawaslu Jawa Barat, Lolly Suhenty
Foto: Komisioner Bawaslu Jawa Barat, Lolly Suhenty

DEPOK Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Barat (Jabar), Lolly Suhenty memastikan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Jabar 2018 berlangsung dengan aman, kondusif dan tidak ada gejolak berarti.

“Kekhawatiran soal Pilkada Jabar yang rusuh, penuh intrik itu tidak terbukti. Sehingga, secara pelaksanaan dia mampu memberikan rasa aman. Ini yang bagus,” kata Lolly saat menghadiri rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kota di Gedung Sasono Mulyo, Kecamatan Cilodong, Rabu (4/7).

Kemudian, tingkat partisipasi pemilih juga naik signifikan, seperti Kota Depok, dari sebelumnya 59 persen, Pilgub Jabar 2018 ini menjadi 71 persen. Hal tersebut, kata Lolly, menunjukan masyarakat semakin kritis, kesadaran di publik terbangun dengan signifikan dan kerja penyelenggara pun baik.

“Nah itu dilihat dari konteks stabilitas,” paparnya.

Namun, sambung Lolly, dari konteks penyelenggaraan, pihaknya menemukan beberapa catatan serius, misalnya terkait distribusi logistik yang terlambat di beberapa tempat. Sehingga menyulitkan kerja teman-teman di lapangan, selain itu masih adanya KTP ganda, DPT yang orangnya sudah tercoklit tapi belum terdaftar di DPT.

“Ini kami temukan dan cukup masif. Sehingga, harus menjadi catatan serius bagaimana KPU bekerja keras memastikan setiap hak politik orang bisa ditunaikan,” ujar Lolly.

Selanjutnya, yang mempengaruhi kualitas demokrasi adalah kesiapan KPPS. Di beberapa TPS yang disambangi Bawaslu Jabar, hampir merata, seperti KPPS belum memahami cara kerja, tidak memahami formulir apa saja yang diisi.

“Kota Sukabumi misalnya, banyak c-7 yang terlewat. Sudah 40 persen pemilih datang baru sadar kalau ada c-7. Kabupaten Bandung pun demikian, alasannya Bimtek tidak sampai. Hal tersebut, sudah kami ke KPU Jabar bahwa harus diakhiri dan pemutakhiran data pemilih pada Pilgub Jabar ini pun akan digunakan untuk data Pileg 2019,” terangnya.

Ia menambahkan, Pigub Jabar 2018 ada 16 kabupaten/kota yang juga melaksanakan Pilwalkot dan Pilbup, dari temuan yang masuk ke kantor ada 24 temuan, saat pemungutan suara pada 27 Juni ada 10 kasus, 14 kasus di masa tenang.

“Modusnya banyak, seperti money politik. Tapi saat ini kerja kami berjenjang. Ketika dugaan pelanggaran terjadi di kecamatan, Panwascam ada kewajiban untuk mampu menyelesaikan itu ditingkat kecamatan, begitu pula di kabupaten/kota. Sehingga, persoalan itu tidak menumpuk,” imbuhnya.

Hal ini bertujuan untuk menjaga kualitas demokrasi, kemudian seluruh persoalan dapat diselesaikan dengan memenuhi unsur keadilan seluruh pihak. Dimana kewenangan ini diberikan undang-undang nomor 7 tahun 2017, bahwa sampai tingkat kabupaten/kota memiliki kewenangan untuk memberikan putusan.

“Saat ini yang masih berproses kasusnya soal dugaan money politik yang masih diproses Gakkumdu. Jika money politik itu termasuk pidana Pilkada sehingga penangannya ada di kepolisian. Tetapi tugas Bawaslu memastikan temuan atau laporan terkait dugaan pelanggaran itu ditindaklanjuti,” ucap Lolly. (cky)