Beranda Utama PSSI Depok Diambilalih Jabar

PSSI Depok Diambilalih Jabar

0
PSSI Depok Diambilalih Jabar
Syafril Arsyad Ketua KBP KLB Askot PSSI Kota Depok
FOTO: Syafril Arsyad, Ketua KBP KLB Askot PSSI Kota Depok

DEPOK – Dinilai tidak mematuhi keputusan, Asosiasi Kota Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (Askot PSSI) Kota Depok diambil alih oleh Asosiasi Provinsi (Asprov) PSSI Jawa Barat.

Pengambilalihan tersebut terhitung sejak diterbitkannya Surat Keputusan (SK) dari Asprov PSSI Jawa Barat dengan Nomor KEP/04/PSSI-JBR/TA/VI-2018 tentang Pengambilalihan PSSI Kota Depok dan menunjuk Komite Adhoc Noemalisasi PSSI Kota Depok Sebagai Representasi Komite Eksekutif Asosiasi PSSI Kota Depok pada tanggal 30 Juni 2018.

Artinya, seluruh tugas, fungsi, posisi dan wewenang pengurus Askot PSSI kota Depok diambilalih oleh Komite Adhoc Normalisasi PSSI Kota Depok sebagai representasi Komite Eksekutif PSSI Kota Depok. Yang bertugas untuk mengawal pelaksanaan Kongres Luar Biasa (KLB) Askot PSSI Kota Depok sampai terpilih Ketua Askot yang baru.

Ketua Komite Tetap Sepak Bola Asprov Jawa Barat, Delif Subeki menerangkan, pengambilalihan dilakukan oleh Asprov Jabar lantaran pihak Askot Kota Depok menolak instruksi Asprov untuk melaksanakan tahapan (KLB) dengan integtritas dan sesuai dengan  kode etik pemilihan serta regulaasi yang berlaku.

“Setelah kita klarifikasi, Asprov mendapati bahwa KLB Askot PSSI Kota Depok menyalahi regulasi, karena anggota Komite Banding Pemilihan (KBP) hanya berjumlah 4 orang. Padahal, sesuai kongres, anggota KBP harusnya 6 orang,” ungkap Delif kepada Radar Depok, kemarin (4/7).

Asprov Jabar menilai, Askot PSSI Kota Depok telah salah mengartikan kode pemilihan dan statuta yang berlaku di organisasi PSSI. Namun bukannya menerima kesalahan, Askot PSSI justru mengajukan keberatan dan menolak keputusan yang telah diambil oleh Asprov PSSI Jawa Barat. “Asprov sama sekali tidak memihak pada salahsatu calon ketua komite eksekutif Askot PSSI Depok,” ujar Delif.

Dia menerangkan, keputusan Asprov tersebut bermula dari laporan dari 29 voters yang mengatakan bahwa keputusan yang diambil oleh Komite Pemilihan (KP) dan Komite Banding Pemiihan (KBP) KLB Askot Kota Depok tidak berdasarkan keputusan bersama setelah mempertimbangkan bukti-bukti yang ada. Yakni, terkait penolakan pencalonan Meiyadi Rakasiwi sebagai kandidat Ketua Umum Askot PSSI Kota Depok.

Menindaklanjuti laporan tersebut, Delif mengaku, Asprov telah mengundang pihak KP dan KBP untuk memberikan penjelasan dan klarifikasi atas laporan yang diajukan oleh voters. Namun, kata Delif, KP dan KBP tetap enggan melaksanakan arahan dari Asprov Jawa Barat. “Seharusnya, KBP bekerja berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh calon. Tidak boleh mengambil keputusan berdasarkan asumsi dan opini pribadi,” katanya.

Setelah terbentuk, Komite Adhoc Normalisasi Askot PSSI Kota Depok telah mengambil beberapa keputusan. Yakni, menunjuk 1 orang anggota Eksekutif Komite Asprov Jabar untuk mengganjilkan personil KBP KLB Askot PSSI Kota Depok dan melanjutkan tahap KLB dengan berencana menggelar rapat KBP untuk mengambil keputusan atas pengajuan banding dari Meiyadi Rakasiwi. Serta menetapkan 21 Juli 2018 sebagai hari pelaksanaan KLB Askot PSSI Kota Depok.

Menanggapi hal ini, Ketua KBP KLB Askot PSSI Kota Depok, Syafril Arsyad menganggap Asprov PSSI Jawa Barat telah bertindak seenaknya dan memaksakan kehendak demi meloloskan pencalonan Meiyadi Rakasiwi.

“Kode pemilihan kan jelas-jelas mengatakan dia (Meiyadi) tidak lolos. Kenapa Asprov malah menghalalkan segala cara untuk meloloskan?,” tanya Syafril.

Menurut Syafril, Asprov lah yang tidak memahami kode pemilihan dan statuta dalam organisasi PSSI. Bahkan, kata Dia, banyak kejanggalan dari proses pengambilalihan oleh Asprov. Salahsatunya, dari sisi alur koordinasi. “Harusnya, keluhan atas kinerja KP dan KBP dilaporkan ke Askot dulu, kalau mentok, baru lari ke Asprov. Kok ini langsung ke Asprov? Dan kenapa Asprov manut aja? Apa Asprov tidak paham statuta?,” kata Syafril.

Selaini itu, Dia juga mempertanyakan legalitas anggota KBP yang ditunjuk oleh Asprov Jawa Barat. Menurut Syafril, anggota KBP adalah hasil kongres. Sehingga, dalam menambah anggotanya harus melalui  kongres juga.  “Tidak bisa asal tunjuk. Masa Asprov tidak mengerti?,” imbuhnya.

Syafril mengaku, pihaknya telah melakukan rangkaian verifikasi dan pertimbangan sebelum mengambil keputusan. Termasuk dalam penolakan banding yang diajukan oleh Meiyadi Rakasiwi. “Kami tidak beropini. Kami mengambil keputusan dengan objektif dan tidak memihak. Tujuan kami, hanya ingin memilih pemimpin Askot yang berkualitas demi memajukan sepakbola di Kota Depok,” ujar Syafril.

Sementara itu, Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Depok, Amri Yusra, melihat langkah yang diambil oleh Asprov PSSI Jawa Barat sebagai sebuah terobosan baik untuk segera menyelesaikan persoalan yang sedang terjadi di tubuh Askot PSSI Kota Depok. “Saya rasa ini terobosan. Mudah-mudahan, langkah ini bisa segera menyelesaikan persoalan dan dapat diterima oleh semua pihak,” kata Amri.

Dia menuturkan, KONI Kota Depok amat berharap KLB Askot PSSI Kota Depok dapat segera terlaksana. Karena bila dibiarkan berlarut, kata Amri, persoalan akan meluas dan menyulitkan banyak pihak. Baik dalam jangka pendek, maupun jangka panjang. “Terkait persoalan Askot, KONI menyoroti potensi kerugian jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendeknya, terkait partisipasi cabang olahraga dibawah naungan Askot PSSI Kota Depok di Porda 2018. dan jangka panjangnya, aktifitas pembinaan olahraga sepak bola di Kota Depok,” ujarnya.

Dia menjelaskan, bila persoalan tidak segera diselesaikan, cabor dibawah naungan Askot PSSI Kota Depok beresiko dibekukan oleh panitia Porda 2018. Kalau sampai terjadi, kata Amri, pasti akan merugikan bagi atlet dan masyarakat Kota Depok. “Jerih payah atlet untuk latihan, dan modal tenaga dan materi yang telah dikeluarkan oleh Kota Depok bisa terbuang sia-sia,”

Dampak jangka panjangnya, kata Amri, perkembangan sepak bola akan tersendat. Aktifitas sepakbola akan berhenti, bukan hanya pemain, tapi wasit dibawah Askot PSSI Kota Depok berpotensi dilarang memimpin pertangindingan lokal, provinsi, maupun nasional. “Semoga segera terpilih ketua definitif. Saya berharap dan meyakini, Asprov PSSI bekerja secara profesional, dan tentunya, untuk kebaikan sepak bola di Kota Depok dan Jawa Barat,” tutup Amri.(mg2)