Beranda Metropolis Saling Tuduh di Korupsi RTLH Cilodong Depok

Saling Tuduh di Korupsi RTLH Cilodong Depok

0
Saling Tuduh di Korupsi RTLH Cilodong Depok
RUBIAKTO/Radar Depok TUDING: Tim kuasa hukum Agustina Trihandayani, yang dipimpin, Agus Tatang Supriadi (dua dari kanan, red) mengklaim Ina tidak tarlibat dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi RTLH di Kelurahan Sukamaju, Cilodong.
RUBIAKTO/Radar Depok
TUDING: Tim kuasa hukum Agustina Trihandayani, yang dipimpin, Agus Tatang Supriadi (dua dari kanan, red) mengklaim Ina tidak tarlibat dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi RTLH di Kelurahan Sukamaju, Cilodong.

DEPOK – Semua saling klaim menjadi yang paling benar, namun tentu keputusan ada di tangan hakim. Seperti Kuasa Hukum terdakwa kasus dugaan tindak pidana Korupsi Rumah Tidak Lakyak Huni (RTLH) di Kelurahan Sukamaju, Cilodong mengatakan kasus tersebut seperti dipaksakan.

Pasca sidang mendengarkan keterangan saksi yang dilaksanakan, Senin (3/7) kuasa hukum terdakwa tindak pidana korupsi RTLH, Kelurahan Sukamaju, Cilodong akhirnya Agustina Tri Handayani, Andi Tatang Supriadi angkat bicara.

Dia mengklaim dakwaan yang ditujukan seolah dipaksakan. “Ini dakwaan yang dipaksakan,” kata Andi Tatang Supriadi kepada Harian Radar Depok, kemarin.

Seperti diketahui, program pembangunan RTLH di Kota Depok merupakan agenda pemerintah daerah. Dengan demikian pemerintah mengeluarkan Peraturan Walikota (Perwa) nomor 40 tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebagai acuan kerja.

Berdasarkan perwa nomor 40 tahun 2009, pasal 11 sebelum dilaksanakan kegiatan, Camat diminta untuk membentuk dan menetapkan tim verifikasi, tim monitoring, dan mengevaluasi pembangunan RTLH.

Dalam pasal 12 nomor 2 disebutkan tim monitoring dan evaluasi yang anggotanya terdiri dari unsur kecamatan dan kelurahan, memiliki tugas memonitoring serta melakukan pendampingan terhadap penerima manfaat, melakukan koordinasi dengan konsultan perancana, menyusun serta menyampaikan laporan Pertanggung jawaban, dan melaksanakan evaluasi terhadap pembangunan RTLH.

Lucunya, dalam dakwaan yang ditujukan, sama sekali tidak mengacu pada perwa nomor 40 tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Rehabilitasi RTLH. Tapi malah menggunakan perwal nomor 27 tahun 2016 tentang Tatacara Pemberian dan Pertanggung Jawaban Bantuan Sosial, yang mengharuskan penerima manfaat membuat sendiri LPJ bansos.

JPU menganggap ketiga terdakwa melanggar, karena membuatkan LPJ pemerima manfaat, padahal itu jelas tercantum pada perwa. “Kalau penerima manfaat yang membuat sendiri LPJ nya itu perwa bansos, bukan perwa RTLH,” tegas Tatang kepada wartawan.

Lagipula menurutnya, Agustina Tri Handayani bukan bagian dari tim monitoring bentukan Camat Cilodong. “Kan jelas, seharusnya yang bertanggung jawab camat, dan lurah sebagai bagian pembentuk tim monitoring,” kata Tatang.

Sebelum kasus ini mencuat, camat dan lurah juga sudah menyatakan pembangunan RTLH rampung, tanpa halangan. “Tapi ketika pembangunan dinyatakan selesai oleh camat dan ditandatangani, tapi tiba-tiba masalah mencuat. Sejauhmana Kejaksaan mendalami kasus ini?” kata Tatang.

Selain itu, jika mengacu pada Surat Keputusan (SK) yang ditetapkan oleh camat, Agustina tidak termasuk. Jadi menurutnya, Agustina tidak terlibat dalam kaus ini. “Ina –sapaan Agustina- tidak terlibat, tingga lihat saja SK nya siapa yang seharusnya bertanggung jawab. Ina hanya diminta warga untuk membantu agar program RTLH cepat berjalan,” papar Tatang.

Sementara itu, Lurah Sukamaju, Cilodong pada saat itu, Sumarna mengatakan, tidak ada di dalam SK RTLH, yang tercantum dalam SK adalah Kasi Ekbang Kelurahan Sukamaju. “Tapi saya sebagai lurah meski tidak di SK kan tapi tanggung jawab saya untuk tetap memonitoring,” kata Sumarna.

Namun dia, membenarkan yang mengeluarkan SK tim monitoring adalah camat. “SK penetapan dan penerimaan RTLH ditetapkan oleh Walikota, SK monitoring RTLH ditetapkan oleh camat. Dikelurahan yang mendapat SK Kasi Ekbang dan LPM, dan di Kecamatan Kasi Kemas, tapi yang menetapkan camat,” kata Sumarna. Dengan demikian menurutnya, bagaimana lurah bisa mendapat aliran dana, karena setiap penerima manfaat mendapatkan langsung uangnya dari bank. (rub)