Beranda Politika Silpa di Depok Akibat Gagal Lelang dan Kurang Persyaratan

Silpa di Depok Akibat Gagal Lelang dan Kurang Persyaratan

0
Silpa di Depok Akibat Gagal Lelang dan Kurang Persyaratan
RICKY/RADAR DEPOK KHIDMAT : (kiri ke kanan) Wakil Walikota Depok, Pradi Supriatna, Walikota Depok, Mohammad Idris, Ketua DPRD Kota Depok, Hendrik Tangke Allo, Wakil Ketua DPRD Kota Depok, M. Supariyono dan Wakil Ketua DPRD Kota Depok, Igun Sumarno saat digelarnya Rapat Paripurna, di Gedung DPRD Kota Depok, Selasa (3/7)
RICKY/RADAR DEPOK
KHIDMAT : (kiri ke kanan) Wakil Walikota Depok, Pradi Supriatna, Walikota Depok, Mohammad Idris, Ketua DPRD Kota Depok, Hendrik Tangke Allo, Wakil Ketua DPRD Kota Depok, M. Supariyono dan Wakil Ketua DPRD Kota Depok, Igun Sumarno saat digelarnya Rapat Paripurna, di Gedung DPRD Kota Depok, Selasa (3/7)

DEPOK Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) yang terjadi untuk APBD Kota Depok akibat anggaran tidak terserap, baik gagal lelang dan kurang lengkapnya persyaratan.

Hal tersebut diucapkan Walikota Depok, Mohammad Idris usai Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian tentang Pertanggungjawaban APBD Pemerintah Kota Depok di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Depok di GDC Kecamatan Cilodong, Selasa (3/7).

“Silpa diakibatkan karena anggaran tidak terserap, lantaran gagal lelang. Namun, gagal lelang di sini bukan kesalahan dari Pemkot Depok, tapi persyaratan dari pelelangan tersebut tidak tercapai. Ada sekitar lima atau enam kegiatan yang besar-besar,” kata Idris

Kemudian, lelang sudah terjadi, tetapi tidak bisa dilaksanakan karena permasalahan legalitas dan dibawa ke ranah hukum. Sehingga, Pemkot Depok tidak bisa mencairkan anggaran kegiatan tersebut.

“Seperti pembangunan SMPN 25 dan beberapa bantuan-bantuan itu, termasuk ketika kami meminta hibah atau didaftar sebagai pokok pikiran/aspirasi dewan, syarat utamanya adalah kelengkapan proposal. Ketika proposal diberikan, ini pun harus kita verifikasi, banyak verifikasi yang tidak lulus, misalnya alamatnya tidak jelas, legalitas perizinannya. Ini tidak bisa diteruskan, kami bisa berbenturan dengan hukum jika memaksakan,” ucap Idris.

Teknis pelaksanaan kegiatan sendiri, sambung suami dari Elly Farida ini sudah mencapai hampir 90 persen dan termasuk kategori yang baik. “Hampir mendekati 90 persen. Ini sudah baik,” tandasnya.

Sementara itu, Wakil Walikota Depok, Pradi Supriatna menambahkan, serapan-serapan teknis sudah mendekati 90 persen, seperti kegiatan infrastruktur dan sifatnya teknik terserap seluruhnya.

“Karenannya, kami mengingatkan kepada seluruh pihak, kaitan dengan kegiatan yang sifatnya non teknis ini harus dilengkapi persyaratannya. Hal ini, juga sebagai bahan evaluasi untuk Pemkot Depok,” ucap Pradi. (cky)