Beranda Metropolis Transportasi Daring Mulai Diawasi

Transportasi Daring Mulai Diawasi

0
Transportasi Daring Mulai Diawasi
AHMAD FACHRY/RADAR DEPOK AKTIFITAS OJEK DARING : Sejumlah pengemudi ojek daring saat beraktifitas di kawasan Jalan Baru Plenongan, Kecamatan Pancoranmas.
AHMAD FACHRY/RADAR DEPOK
AKTIFITAS OJEK DARING : Sejumlah pengemudi ojek daring saat beraktifitas di kawasan Jalan Baru Plenongan, Kecamatan Pancoranmas.

DEPOK – Pengamat transportasi Djoko Setijowarno menyebut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak ojek online (Ojol) alias daring, sebagai angkutan umum merupakan tantangan bagi setiap pemerintah daerah.

Tantangan tersebut berupa kesanggupan pemda untuk menyediakan layanan transportasi umum yang layak bagi masyarakat. Ia juga menyebut pemda harus mampu berperan dalam penyelenggaraan ojol, baik wilayah maupun operasi jam kerjanya.

“Ciptakanlah layanan transportasi umum yang terintegrasi dan menggapai setiap kawasan pemukiman dan perumahan. Kepala daerah harus mulai memikirkan ini bukan sekedar janji saat kampanye, tetapi segera diwujudkan,” kata Djoko kepada Harian Radar Depok, kemarin.

Ia mencontohkan keberadaan ojol sebagai angkutan umum di kota seperti Bangkok, Beijing, dan Shanghai dapat ditiru oleh setiap pemda. Di sana, ojek yang sudah terdaftar dan diawasi operasinya diperbolehkan beroperasi di jalan penghubung.

Bedanya, layanan transportasi umum di sana mampu menjangkau hingga kawasan permukiman dengan tarif yang murah. Sehingga peminat ojek di sana tidak sebanyak peminat ojek di Indonesia.

“Negara harus hadir melindungi mereka. Bukan membiarkan menjadi bahan bulan-bulanan aplikator perusahaan online seolah memberi lapangan pekerjaan dan mengatasi pengangguran,” katanya.

Belum lagi, kemacetan yang disebabkan para pengendara ojol yang ngetem sembarangan diduga karena ketidak siapan pemerintah menerima ojek online di Kota Depok.

Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Perhubungan Kota Depok, Dadang Wihana menyatakan, sedang menggodok angkutan berbasis online di Depok. dia juga mengaku akan berkoordinasi dengan pemerintah Pusat.

“Saat ini kami sedang mengkaji angkutan umum kawasan dengan merevitalisasi angkot dengan moda yang lebih kecil pada trayek tertentu menjadi angkutan kawasan berbasis online,” papar Dadang.

Menurutnya, tugas pemerintah daerah saat ini adalah mengatur dan menertibkan, mengatur agar mereka tidak parkir sembarangan seperti yang dilihat saat ini. “Kami juga akan menertibkan jika sudah tidak bisa diatur oleh petugas,” kata Dadang.

Sementara itu, dari sisi kewajiban daerah pihaknya berupaya untuk memperbaiki angkutan umum sehingga layak untuk warga, inisiasi angkutan umum ber-AC menjadi alternatif. “Saat ini juga kami sedang kaji angkutan kawasan, tapi masih dalam tahap kajian,” pugkas Dadang. (rub)