FREDRIK TARIGAN/JAWA POS SERTIJAB: Agus Gumiwang Kartasasmita dan Idrus Marham melangsungkan upacara serah terima jabatan Menteri Sosial di Kemensos, Salemba, Jakarta Pusat, Jumat (24/8) malam.
FREDRIK TARIGAN/JAWA POS
SERTIJAB: Agus Gumiwang Kartasasmita dan Idrus Marham melangsungkan upacara serah terima jabatan Menteri Sosial di Kemensos, Salemba, Jakarta Pusat, Jumat (24/8) malam.

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan mantan Menteri Sosial, Idrus Marham sebagai tersangka kasus suap PLTU Riau-1, Jumat (24/8). Sebelumnya KPK sudah menetapkan Anggota DPR Fraksi Golkar, Eni Saragih serta seorang pengusaha, Johannes Budistrisno Kotjo dengan status serupa.

Idrus Marham jadi tersangka KPK. Idrus seolah menyusul sahabatnya, Setya Novanto (Setnov), yang kini dibui karena kasus korupsi.

“Dalam proses penyidikan KPK, ditemukan sejumlah bukti permulaan yang cukup berupa keterangan saksi, surat dan petunjuk sehingga dilakukan penyidikan baru (21/8), dengan satu orang tersangka IM (Idrus Marham),” ungkap Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan, dikantornya, Jumat (24/8).

Menurut Basaria, IM diduga bersama dengan Eni Maulani Saragih menerima hadiah atau janji dari pemegang saham Blackgold Natural Resources, Johannes Budisutrisno Kotjo.

Mantan Sekjen Golkar ini juga aktif dan memiliki andil mengetahui penerimaan uang yang diterima Eni dari Kotjo sebanyak Rp4 Miliar pada bulan November-Desember 2017, dan bulan Januari-Juni, Rp2,25 Miliar.

“IM juga berperan sebagai pendorong agar proses penandatanganan Purchase Power Agrement (PPA) atau jual beli proyek pembangunan PLTU mulut tambang Riau-1,” ujarnya.

Selain itu, Idrus juga mendapatkan komitmen fee sebesar USD 1,5 juta, bila PLTU Riau-1 berhasil dilaksanakan oleh Kotjo.

Atas perbuatan itu, Idrus terbukti melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 atau Pasal 128 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH,P atau Pasal 56 ayat (2) KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sementara itu, Agus Gumiwang Kartasasmita dan Idrus Marham melangsungkan upacara serah terima jabatan Menteri Sosial di Kantor Kementerian Sosial, Salemba, Jakarta Pusat, Jumat (24/8) malam.

Pantauan Jawa Pos (Radar Depok Grup), Agus dan Idrus tiba di aula sertijab pukul 19.00 WIB. Pihak Kemensos membacakan berita acara serah terima jabatan yang kemudian ditandatangani kedua belah pihak.

Selanjutnya, Idrus menyerahkan memo jabatan Mensos kepada Agus Gumiwang.”Insya Allah Kemensos di bawah Kang Agus akan lebih dinamis lagi,” ujar dia.

Dia yakin kinerja Agus Gumiwang akan lebih baik ketimbang dirinya dalam memimpin Kemensos. Namun, Idrus menegaskan bahwa dirinya berasal dari satu guru yang sama dengan Agus Gumiwang.

“Jadi satu guru satu perjuangan. Ilmu (saya dan Agus) beda-beda tipis,” canda Idrus.

Idrus lalu mengenalkan Agus Gumiwang kepada seluruh pejabat Kemensos di sela-sela upacara serah terima jabatan.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah melantik Agus Gumiwang sebagai Menteri Sosial menggantikan Idrus Marham. Jokowi kemudian langsung memberikan tugas khusus ke politikus Partai Golkar itu untuk terbang ke Lombok, Nusa Tenggara Barat.

Jokowi menilai, Agus Gumiwang pantas untuk menjabat Mensos lantaran di Golkar Agus menjabat pengurus bidang kesejahteraan rakyat. Sementara itu, Idrus Marham telah mengundurkan diri dari jabatannya yang baru diemban selama 7 bulan. Pengunduran diri Idrus terkait proses hukum yang tengah dijalaninya, yakni kasus dugaan suap PLTU Riau-1.

Sebelumnya, Idrus mengaku menyampaikan beberapa pesan ‘terakhir’ pada Jokowi saat meninggalkan Istana Negara. Idrus berpesan agar Jokowi tidak boleh telat menyampaikan bantuan kemanusiaan baik di bidang bencana maupun kemiskinan.

“Nah itu tentu saya tadi juga mengatakan bahwa urusan kemanusiaan, urusan kemiskinan, urusan bencana tidak boleh telat sedikitpun. Karena ini menyangkut urusan kemanusiaan dan nyawa manusia,” kata Idrus usai berpamitan dan mengangkut barang pribadinya di Kantor Kemensos RI, Jakarta, Jumat (24/8).

Oleh karena itu, Idrus meminta agar dirinya segera dicarikan pengganti. Ia berharap Mensos yang barus bisa langsung bekerja hari ini agar tak ada masalah dalam penanganan kemiskinan dan bencana. “Di situ saya bilang lebih cepat lebih baik ada yang ganti,” lanjutnya.

Idrus pun berpesan pada Jokowi agar prestasi penurunan angka kemiskinan yang disebutnya sudah turun dari dua digit (10,12) menjadi satu digit (9,82) sejak September 2017-Maret 2018 terus dapat ditekan. “Kita ingin menekan lagi pada September 2018 ini. Kita ingin supaya bisa menjadi 9 persen. Bahkan kalau perlu di bawah ini semua,” paparnya.

Selain itu, Idrus juga telah menyampaikan terima kasih pada Jokowi sekaligus permohonan maaf. Dia meminta restu agar bisa menjalani proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan baik.

Ungkap Tiga Alasan Mundur

Mantan Sekjen Partai Golkar era Setya Novanto ini mengungkapkan tiga alasannya mundur sebagai Menteri Jokowi di Kabinet Kerja. Idrus mengaku mengundurkan diri karena kemarin sore baru dapat surat pemberitahuan dari KPK terkait dengan dimulainya penyidikan yang melibatkanannya dengan kasus yang dialami Eni Maulani Saragih dan Johanmes Kotjo.

Alasan pertama, Idrus tak ingin menjadi beban bagi Jokowi yang disebutnya memiliki reputasi serta komitmen tinggi terhadap pemberantasan korupsi. “Jadi kalau saya tidak mundur itu sama dengan menyandera. Itu tidak boleh. Karena beliau memiliki reputasi dalam penuntasan korupsi,” tuturnya.

Alasan kedua, Idrus mengatakan tak ingin menganggu tugas harian Jokowi yang dinilainya sudah berat. Apalagi, menghadapi tahun politik. “Tidak mau ganggu konsentrasi Presiden Jokowi dalam melaksanakan tugas tugas keseharian yang tidak ringan, apalagi menghadapi tahun politik pilpres 2019,” paparnya.

Sementara alasan ketiga, ia ingin berkonsentrasi pada kasus hukum yang tengah dihadapinya. Dia ingin menghormati proses hukum yang dilakukan oleh KPK. “Karena itu saya ingin berkonsentrasi sebaik baiknya dalam rangka untuk menjalani proses hukum sesuai dengan peraturan yang ada,” tandasnya.

Sebelumnya, Idrus telah mengakui bahwa dia menjadi tersangka KPK dalam kasus PLTU Riau-1. Kasus ini melibatkan politikus Golkar Eni Maulana Saragih dan pengusaha Johannes Budisutrisno Kotjo.(ipp/rdw/JPC)