RICKY/RADAR DEPOK PENCERMATAN: Kordiv Pengawasan, Humas dan Hubal Bawaslu Kota Depok sedang pencermatan data DPT bersama staf sekretariat di Kantor Sekretariat Bawaslu Kota Depok, di Graha Kartini Jalan Raya Citayam Nomor 45 Kelurahan Ratu Jaya, Cipayung, Rabu (5/9).
RICKY/RADAR DEPOK
PENCERMATAN: Kordiv Pengawasan, Humas dan Hubal Bawaslu Kota Depok sedang pencermatan data DPT bersama staf sekretariat di Kantor Sekretariat Bawaslu Kota Depok, di Graha Kartini Jalan Raya Citayam Nomor 45 Kelurahan Ratu Jaya, Cipayung, Rabu (5/9).

DEPOK – Demi menghindari penyimpangan dan pelanggaran selama tahapan Pemilu 2019, Bawaslu Kota Depok membuka pintu seluas-luasnya bagi parpol maupun bacaleg perorangan, yang ingin konsultasi terkait kepemiluan.

Hal tersebut disampaikan Komisioner Bawaslu Kota Depok, Dede Selamet Permana saat dijumpai Radar Depok di di Kantor Sekretariat Bawaslu Kota Depok, di Graha Kartini Jalan Raya Citayam Nomor 45 Kelurahan Ratu Jaya, Kecamatan Cipayung, Rabu (5/9).

Menurut Koordinator Divisi (Kordiv) Pengawasan, Hubungan Masyarakat (Humas) dan Hubungan antar Lembaga (Hubal) Bawaslu Kota Depok ini, salah satu yang menjadi krusial juga adalah sosialisasi tentang peraturan kampanye.

“Ini menjadi wajib, karena DCT, DPD dan capres serta cawapres sebentar lagi akan diumumkan, perlu dipahami secara utuh oleh peserta pemilu. Ini harus dipahami betul aturan kampanye dan potensi-potensi pelanggarannya seperti apa, kami secara kelembagaan siap mensupport sosialisasi seperti itu,” kata Dede.

Jika memang memungkinkan kerjasama, sambung Dede, pihaknya siap untuk melakukan kerjasama. Namun, karena sifatnya peraturan KPU, maka KPU lah yang harus melakukan sosialisasi. Bahkan, pihaknya pun sudah beberapa kali menyampaikan surat himbauan mengenai ‘rel’-nya kepada parpol terkait kegiatan pra kampanye.

“Kami juga sudah memperingati parpol ataupun bacaleg yang berpotensi melakukan pelanggaran berat, seperti pemasangan iklan di media, lakukan kegiatan di luar ruangan yang terlalu besar. Banyak yang telah kami larang,” paparnya.

Saat ini pun, Dede mengungkapkan, ada beberapa parpol maupun bacaleg perorangan yang melakukan konsultasi dengan Bawaslu Kota Depok, pihaknya pun menyambut baik dan terbuka kepada mereka yang ingin berkonsultasi.

“Kami terima di kantor dan jam kerja. Karena, kami tidak mungkin menerima mereka di luar kantor, hal ini untuk menjaga netralitas. Makanya, kami sediakan waktu untuk parpol maupun bacaleg perorangan. Sebab, untuk membahas undang-undang bahannya ada di kantor Sekretariat Bawaslu Kota Depok,” ungkapnya.

Ia menambahkan, pelanggaran yang ditemukan Bawaslu Kota Depok hingga saat ini, di antaranya masih berkutat dari sisi administratif, seperti pemasangan banner yang beberapa waktu lalu sudah dilakukan penertiban oleh Satpol PP.

“Tapi sifatnya masih parsial, karena yang paling urgent dulu. Besok (Kamis 6/9) pun kami akan mengumpulkan panwascam untuk mendata ulang alat peraga dan sosialisasi sebelum kampanye, sehingga kami bisa melakukan penertiban bersama, karena datanya sudah valid,” imbuhnya.

Kemudian, Bawaslu Kota Depok pun sudah menangani sengketa salah satu parpol berkaitan dengan tidak lolosnya beberapa Bacaleg mereka ke dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang diumumkan KPU Kota Depok.

“Juga ada informasi-informasi awal mengenai pemberian barang yang mengarah kepada bacaleg tertentu, sampai saat ini masih kami selidiki,” pungkas Dede. (cky)