AHMAD FACHRY/RADAR DEPOK PEMAPARAN BUKTI TERLAWAN : Suasana sidang Deden Verzet dalam agenda pemaparan bukti dari pihak terlawan di Pengadilan Negeri Kota Depok, kemarin.
AHMAD FACHRY/RADAR DEPOK
PEMAPARAN BUKTI TERLAWAN : Suasana sidang Derden Verzet dalam agenda pemaparan bukti dari pihak terlawan di Pengadilan Negeri Kota Depok, kemarin.

DEPOK – PT Petamburan Jaya Raya (PJR) masih saja membantu, kalau Pasar Kemirimuka di Beji miliknya. Kemarin, dalam sidang derden verzet dengan agenda sidang menyerahkan barang bukti dari pihak terlawan, PT Petamburan membuktikan dengan memberikan Serifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) di Pengadilan Negeri (PN) Depok.

“PT Petamburan tidak memiliki kapasitas untuk mengklaim tanah tersebut miliknya,” kata Kuasa Hukum Pedagang, Leo Prihardiansah kepada Harian Radar Depok, kemarin.

Menurutnya, PT Petamburan tidak boleh semena-mena atas bangunan tersebut, meskipun pedagang belum melunasi. Tapi itu kesalahan PT petamburan yang meninggalkan begitusaja pedagang.

Sebagai pengembang, kata Leo sebelumnya PT Petamburan Jaya Raya dibekali SHGB, dan sebagai developer ruko dan los Pasar Kemirimuka. SHGB penapsirannya memiliki dua hak atas bangunan yang berdiri di bukan tanah miliknya, karena ini hanya bangunan. “Jika SHBG mati harus kembali ke pemilik asal lahan. Kalau dalam hal ini tanah milik negara, ya harus dikembalikan ke negara,” kata Leo kepada Harian Radar Depok, Senin (27/8).

Sementara, bangunan kios dan los yang sudah dibangun PT Petamburan sudah terdapat proses jual beli yurisprudensi. “Dalam undang-undang menyatakan pembeli yang beritikad baik harus dilindungi,” terangnya.

Sepertinya, ada kejanggalan kalau PT Petamburan menggugat kepemilikan hak atas lahan Pasar Kemirimuka. “Ini kan perjanjian antara developer dan pemerintah, kalau lahan berdasarkan SK Gubernur harus dikembalikan ke pemerintah,” terang Leo.

Sementara itu, dalam agenda sidang penyempaian bukti dari pelawan adalah hal ini Pedagang Pasar Kemirimuka. Leo menjelaskan, berupa kuitansi jual-beli antara PT Petamburan dengan pedagang, yang dicicil secara bertahap oleh pedagang.

“Kuitansi itu sudah ada yang sudah lunas, dan ada yang belum. Karena pada saat itu PT Petamburan menghilang dari pasar, sehingga pedagang kebingungan harus bayar kemana,” ujar Leo.

Dia juga menyerahkan bukti fotokopi SK Gubernur Jawa Barat yang didalam klausulnya menyatakan 2,6 herktar tanah yang berada di Lahan Pasar Kemirimuka harus diserahkan ke pemerintah. Selain itu, ada juga klausul yang menyatakan segala bentuk kerugian ditanggung oleh Penerima, dalam hal ini PT Petamburan, sebagai penerima ijin lokasi dan pembebasan lahan.

Hakim Ketua, Yuanne Marieetta menegaskan, akan menunda sidang hingga Kamis (13/9) mendatang, dengan agenda sidang mendengarkan keterangan saksi-saksi dari pihak penggugat. “Kita lanjutkan dengan mendengarkan keterangan saksi dari pihak pelawan, Kamis (13/9) mendatang,” terang Hakim Yuanne di muka persidangan. (rub)